BPK: Tagihan Kontribusi PT Mifa Wewenang Daerah

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banda Aceh menegaskan wewenang penangihan dan penyelesaian dana

BPK: Tagihan Kontribusi PT Mifa Wewenang Daerah
Serambinews
Anggota DPRK Aceh Barat Panggil PT MIFA Bersaudara 

MEULABOH - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banda Aceh menegaskan wewenang penangihan dan penyelesaian dana sisa kontribusi PT Mifa Bersaudara sebesar Rp 2 miliar sebagai pendapatan asli daerah (PAD) Aceh Barat sepenuhnya menjadi wewenang daerah setempat.

“Terserah daerah dalam hal itu,” kata tim BPK, Said dalam pertemuan dengan tim Pemkab Aceh Barat, DPRK, dan PT Mifa di Kantor BPK di Banda Aceh, Jumat (31/8). Informasi diperoleh Serambi tim Pemkab dan DPRK menemui BPK terkait tindak lanjut pertemuan dengan PT Mifa pada Senin lalu.

Dari pihak BPK hadir tim auditor di antaranya Said. Sementara dari Pemkab dihadiri Asisten III Setdakab Edy Juanda dan Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Barat M Husen. Sementara dari DPRK dihadiri Ketua DPRK Ramli SE dan anggota Nuhayati, Ali Hasyimi, Ilyas Yusuf, Nasri, Eriana, Said Mahdali, dan Usman Daud.

Sedangkan dari PT Mifa dihadiri Hadityo. Menurut tim BPK, penagihan sisa dana kontribusi dikembalikan ke daerah karena menjadi kewenangan Pemkab. Di samping itu juga ada MoU atau nota kerja sama antara Pemkab Aceh Barat dengan PT Mifa yang diteken tahun 2007.

MoU tersebut dinilai perlu direvisi dan disesuaikan dengan Undang-Undang (UU) terbaru bahwa sektor tambang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dan tidak lagi di kabupaten. Ketua DPRK Aceh Barat Ramli SE menyatakan Pemkab harus tetap menagih dana sisa kontribusi dari PT Mifa yang tidak disetor tersebut.

Dana yang cukup besar hingga Rp 2 miliar merupakan PAD untuk Aceh Barat. “Kami meminta Pemkab harus menagih dan Mifa harus membayar. Itu merupakan sebuah kewajiban sebagaimana dituangkan dalam MoU,” kata Ramli SE.

Dikatakan DPRK tetap akan memantau dan memastikan dana itu disetor. Dana tersebut menjadi dana yang harusnya dinikmati oleh daerah dalam membangunan Aceh Barat. “Jangan malah kehadiran perusahaan di Aceh Barat, membuat daerah dirugikan,” katanya.

Unsur pimpinan PT Mifa Bersaudara dalam kesempatan pertemuan di BPK RI terkait hal tersebut mengungkapkan bahwa mereka tetap memegang aturan Permen 644/2013. Dalam aturan tersebut tertuang soal penjualan batubara. Menurut PT Mifa dalam kegiatan adanya pengeluaran batubara ketika dimuat ke kapal dibutuhkan biaya tongkang dari pelabuhan.(riz)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help