Pemkab Gagal Pinjam Rp 60 M

Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara untuk meminjam dana sebesar Rp 60 miliar kepada pihak ketiga yakni Bank Aceh Syariah

Pemkab Gagal Pinjam Rp 60 M
FAUZI YUSUF, Wabup Aceh Utara

* Tak Dapat Persetujuan Kemendagri

LHOKSUKON - Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara untuk meminjam dana sebesar Rp 60 miliar kepada pihak ketiga yakni Bank Aceh Syariah untuk membiayai 50 kegiatan melalui APBK Perubahan 2018, dipastikan gagal. Pasalnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak memberi ‘lampu hijau’ dengan alasan tidak cukup waktu lagi untuk pengurusan mendapatkan kredit tersebut, sehingga dikhawatirkan berdampak pada pelaksanaan kegiatan.

Demikian antara lain isi pertemuan tim Pemkab dan DPRK Aceh Utara dengan Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Kemendagri RI, Moch Ardian N di Gedung Kemendagri, Jumat (31/8) sore. Dalam pertemuan itu, Kemendagri malah menyarankan rencana peminjaman dana pihak ketiga itu dilakukan untuk APBK murni 2019.

Untuk diketahui, saat konsultasi ke Kemendagri itu, tim Pemkab Aceh Utara dipimpin Wakil Bupati Fauzi Yusuf, dengan didampingi Asisten III Dr A Muthala, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Zulkifli Yusuf, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan M Nasir. Sementara dari DPRK hadir Wakil Ketua I DPRK Mulyadi CH, Mawardi alias Tengku Adek (Ketua Panitia Anggaran), Dr Zainuddin IBA (Wakil Ketua Panggar), Tgk Fauzan Hamzah (Sekretaris Panggar), dan Anzir SH (Wakil Sekretaris Panggar).

“Tadi (kemarin sore-red) kami dari DPRK dan Pemkab Aceh Utara sudah bertemu dengan Kemendagri untuk menyampaikan rencana pinjaman tersebut. Dalam pertemuan itu, Dr Moch Ardian menyebutkan, pinjaman itu tak bisa dilakukan untuk APBK Perubahan 2018, karena tidak akan cukup waktu untuk pengurusan,” kata Tgk Fauzan Hamzah kepada Serambi, kemarin.

Sebab, berdasarkan penjelasan Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah itu, setelah mendapatkan izin dari Kemendagri, Pemkab kembali harus meminta izin dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Dan jika sudah mendapatkan izin dari Kemenkeu, butuh waktu lagi saat pengurusan di bank pemberi pinjaman. Hasil dari pertemuan ini akan kami sampaikan nanti kepada pimpinan,” ucapnya.

Wakil Ketua Panggar DPRK Aceh Utara, Dr Zainuddin IBA menambahkan, menyebutkan, Kemendagri menyarankan jika dana itu memang harus dipinjam, maka dapat dipersiapkan untuk APBK 2019 mendatang. Sedangkan untuk APBK Perubahan 2018 tak bisa lagi lakukan peminjaman karena bertentangan secara aturan, dan waktu tersedia juga sudah mendesak.

“Tujuan Kemendagri bagus juga, karena mereka mengkhawatirkan pelaksanaan kegiatan nanti tak akan berjalan maksimal. Biasanya, perbuatan yang dipaksakan, memang hasilnya tak akan bagus. Meskipun kita akui tujuan pemkab juga bagus, karena untuk melaksanakan pembangunan. Karena tak ada pembangunan tahun ini ekses defisit anggaran,” pungkas Dr Zainuddin IBA.

Disahkan Pada Malam Hari
Sementara itu, tim Pemkab bersama Panitia Anggaran (Panggar) DPRK Aceh Utara berangkat ke Jakarta pada Kamis (30/8) sore, setelah mendapat persetujuan dari dewan. Pimpinan DPRK Aceh Utara menyetujui rencana pinjaman tersebut dalam sidang paripurna pada Selasa (28/8) malam. Sidang paripurna yang dihadiri 30 dewan tersebut berlangsung dalam waktu singkat karena rencana pinjaman dana pihak ketiga itu dapat persetujuan semua dewan.

“Dewan semua sudah setuju rencana pinjaman tersebut, karena dana itu akan digunakan untuk pembangunan. Rencananya, ada 50 kegiatan yang akan dibiayai dengan dana tersebut, sebagian besarnya adalah pembangunan jalan dan juga untuk kebutuhan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,” ujar Ketua DPRK Aceh Utara, Ismail A Jalil kepada Serambi, kemarin.(jaf)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help