Pinjaman Pemkab ‘Kangkangi’ RPJM

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai, rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara meminjam

Pinjaman Pemkab ‘Kangkangi’ RPJM
ALFIAN, Koordinator MaTA

* Penilaian MaTA

LHOKSUKON – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai, rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara meminjam dana pihak ketiga sebesar Rp 60 miliar untuk pembiayaan 50 kegiatan dalam APBK Perubahan 2018, mengangkangi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) periode 2017-2022 kabupaten tersebut. Karena, dalam RPJM tidak tercantum skenario pinjaman uang untuk pembiayaan kegiatan.

Untuk diketahui, DPRK Aceh Utara sudah menyetujui rencana peminjaman Rp 60 miliar oleh Pemkab Aceh Utara pada Bank Aceh Syariah dalam sidang paripurna, Selasa (28/8) malam. Namun, rencana tersebut kemudian kandas karena tak mendapat ‘lampu hijau’ Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Alasannya, seperti dipaparkan Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Kemendagri, Dr Moch Ardian, rencana pinjaman untuk APBK Perubahan 2018 tidak memungkinkan lagi, karena batas waktu tersedia sangat sempit.

“Dalam RPJM tahun 2017-2022 Kabupaten Aceh Utara tidak ada skenario pinjamam uang. Ini membuktikan ada salah tata kelola dalam perencanaan dan keuangan. Selain itu, pinjaman itu patut diduga merupakan bagian skenario kesepakatan meloloskan kepentingan elit di saat pengesahan anggaran APBK murni 2018,” ujar Koordinator MaTA, Alfian kepada Serambi, Sabtu (1/9).

Menurut Alfian, 50 program yang direncanakan dibiayai dengan dana pinjaman Rp 60 milyar itu patut diduga sengaja dialokasikan untuk pembangunan fisik. “Ini modus sehingga publik akan percaya bahwa itu benar-benar kebutuhan rakyat. Padahal, program yang ke semuanya diarahkan pada infrastruktur tersebut sangat berpotensi berlaku fee, di mana birokrasi Aceh Utara saat ini masih jauh dari komitmen anti-korupsi,” tukasnya.

Disebutkan dia, kebijakan bupati dalam anggaran keuangan daerah mencerminkan ketidakmampuan dalam mengelola pemerintah dan ini terlihat sejak 5 tahun terakhir. Selain itu, DPRK yang seharusnya menjadi lembaga penyeimbang dalam mengawasi kebijakan eksekutif, juga tidak mampu menjaga harapan publik karena sibuk dengan keuangan aspirasinya.

Ditambahkan Alfian, terjadinya defisit yang sangat tinggi sejak 2017 merupakan akibat perencanaan tidak berbasis kebutuhan, tapi lebih kepada keinginan dan kepentingan ekonomi para elit. “Terjadinya utang dengan pihak ketiga juga menandakan adanya pemaksaan kebijakan tanpa mempertimbangkan efek atau dampak buruk terhadap tata kelola keuangan Aceh Utara ke depan,” ulasnya.

“Rakyat Aceh Utara harus cerdas menilai dan menganalisa terhadap rencana peminjaman tersebut, mengingat modus yang ‘diteriakkan’ oleh eksekutif dan legislatif untuk kepentingan rakyat. Padahal itu hanya kepentingan politik 2019,” pungkas Alfian.

Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Utara, Ismail A Jalil kepada Serambi, kemarin, menegaskan, rencana peminjaman dana pihak ketiga sebesar Rp 60 miliar tersebut bukan untuk kepentingan dewan dan juga bukan aspirasi dewan, tapi benar-benar demi pembangunan di Aceh Utara. Sebab, tukasnya, tahun ini tak ada pembangunan di Aceh Utara gara-gara tak ada anggaran.

“Di mana-mana kita lihat sekarang masyarakat menanam pohon pisang di jalan, karena jalannya tak diperbaiki. Sebab itu, kami di dewan menyetujui rencana peminjaman tersebut,” bebernya. Hanya saja, karena belum mendapat persetujuan Kemendagri, ucap Ismail A Jalil, maka pihaknya akan melakukan evaluasi bersama anggota dewan pada Senin (3/9) besok), untuk mencari solusi lain supaya pembangunan tetap berjalan.

Sedangkan, Bupati Aceh Utara, H Muhammad Thaib kepada Serambi menjelaskan, pemkab sedang berusaha meminjam dana itu untuk pembangunan, karena memang dalam tahun ini tak ada anggaran untuk pembangunan. “Namun, usaha ini belum berhasil. Karena itu, akan kita evaluasi bagaimana solusi lainnya,” papar Bupati. “Tahun ini kita fokus untuk membayar utang, sehingga tak ada anggaran untuk pembangunan. Makanya, kita mencari dana pinjaman untuk melaksanakan kegiatan. Kita sebelumnya juga sudah berupaya meminta bantuan pusat, tapi gagal,” tandas Cek Mad--sapaan akrab Muhammad Thaib.(jaf)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved