Atasi Dampak Negatif, Pemerintah Aceh Didesak Bentuk Regulasi Pertambangan Rakyat

"Kasus hilangnya tiga nyawa penambang emas yang terjadi di Geumpang mestinya dijadikan rujukan merumuskan regulasi,

Atasi Dampak Negatif, Pemerintah Aceh Didesak Bentuk Regulasi Pertambangan Rakyat
ist
Indra P Keumala

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH -- Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Aceh, Indra P Keumala mengusulkan agar Pemerintah Aceh menerbitkan regulasi terkait usaha dan wilayah pertambangan rakyat.

Hal ini agar dampak negatif penambangan emas tanpa izin, baik terhadap lingkungan maupun keselamatan jiwa para penambang dapat diminimalisir.

"Kasus hilangnya tiga nyawa penambang emas yang terjadi di Geumpang mestinya dijadikan rujukan untuk kemudian merumuskan regulasi yang tidak hanya menetapkan kawasan tertentu yang membolehkan rakyat melakukan penambangan saja," ujar Indra di Banda Aceh, Senin (03/09/2018).

Baca: 108 Perusahaan Tambang Tunggak Pajak Rp 41 M

Regulasi itu, lanjut Indra, diharapkan juga mengatur tentang tata cara penggunaan merkuri dan standar keselamatan yang harus dimiliki para penambang sehingga potensi kecelakaan kerja yang membahayakan jiwa penambang dapat diminimalisir.

Diberitakan Serambi, tiga buruh penambang emas tradisional di kawasan pegunungan Geumpang, Kabupaten Pidie, Minggu (2/9/2018) sekitar 15.00 WIB, ditemukan tewas di lubang galian.

Ketiganya ditemukan tak bernyawa di lokasi penambangan emas ilegal yang terletak di kilometer 12 Gampong Pulo Lhoi, Kecamatan Geumpang.

Baca: Selama 2017, Pertambangan Jadi Saham yang Banyak Dikoleksi Warga Aceh

Indra mengatakan, jika regulasi dalam bentuk Peraturan Gubernur sudah diterbitkan, selanjutnya bila dimungkinkan maka pemerintah kabupaten/kota dapat merumuskan penjabaran lebih lanjut.

"Pergub yang diterbitkan harus secara detail mengatur beberapa hal tadi sehingga aktivitas penambangan emas rakyat dapat berjalan tanpa diuber-uber penegak hukum, dan yang paling utama adalah agar lingkungan dan keselamatan penambang dapat terjaga," ujarnya.

Baca: Nova Didesak Tertibkan Tambang Bermasalah

Dijelaskan Indra, pada dasarnya Aceh telah memiliki aturan berupa Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 beserta perubahannya tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Tapi aturan itu belum mengakomodasi kebutuhan secara teknis di lapangan. Maka sudah sepatutnya pemerintah Aceh bertindak cepat mengisi kekosongan regulasi tersebut," demikian Indra P Keumala. (*)

Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help