Kepsek Mengadu ke Dewan

Sejumlah perwakilan kepala sekolah menengah atas (SMA) se-Aceh Tamiang, mengadu ke DPRK

Kepsek Mengadu ke Dewan
SERAMBINEWS.COM/SUBUR DANI
Dinas Pendidikan Aceh menggelar malam resepsi dan anugerah pendidikan Aceh, di gedung Amel Banda Aceh, Sabtu (30/9/2017) malam. 

* Merasa Dianaktirikan Pemkab Tamiang

KUALASIMPANG – Sejumlah perwakilan kepala sekolah menengah atas (SMA) se-Aceh Tamiang, mengadu ke DPRK setempat karena merasa telah dianaktirikan Dinas Pendidikan Pemkab Aceh Tamiang dalam sejumlah program pendidikan.

Para kepala sekolah ini menilai Pemkab Tamiang lepas tanggung jawab terhadap kemajuan pendidikan di Tamiang. Padahal berdasarkan UU nomor 20 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, bukan berpegangan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 saja.

Lima kepala sekolah dan satu pengawas sekolah yang mengadu ke dewan ini, diterima Ketua DPRK Aceh Tamiang Fadlon, Wakil Ketua Juanda SIP, Ketua Komisi A Ismail, Ketua MPD Tamiang Mukhlis NT, dan Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang, M Nur.

Kepada anggota dewan, Kepsek SMAN 1 Seruway, Drs Muhammad Sofyan Nasution mengungkapkan bahwa pada tahun 2017 berdasarkan UU 23 tahun 2014, sekolah tingkat SMA/SMK dan SLB wewenangnya mulai tunduk ke provinsi. Hal ini kemudian membuat pemerintah kabupaten, seolah-olah lepas tanggung jawab terhadap pengelolaan pendidikan di SMA/SMK.

“Kami mendidik anak-anak warga Aceh Tamiang. Tapi Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang malah lepas tanggung jawab dan tidak peduli terhadap kami, hanya karena adanya UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut,” kata M Sofyan.

Kepsek SMKN 2 Karang Baru, Drs Yunaldi menambahkan, secara administrasi, SMA/SMK memang berada di bawah pemerintah provinsi. Namun pengawasan tetap di bawah Kabupaten Aceh Tamiang. “Perlu diketahui, SMK Negeri 2 Karang Baru merupakan sekolah rujukan tingkat provinsi sebagai sekolah lingkungan. Namun Pemkab Tamiang terkesan tidak peduli terhadap sekolah ini,” ujarnya.

Dampak lainnya dari UU Nomor 23 tahun 2014 ini, ada program aspirasi yang disalurkan anggota DPRK setempat, tidak dapat diberikan kepada SMA. Alasannya berbenturan ketentuan dan peraturan yang ada. “Kenapa Pemkab Tamiang terkesan tidak peduli atas keberadaan kami (SMA/SMK). Sikap Pemkab Tamiang ini sangat terlihat saat acara Hardikda pada 3 September 2018 kemarin, kami tidak dipedulikan,” ujar Kepala SMKN 3 Karang Baru, Roro Sri Hariyani, SPd MSi.

Kepsek SMAN 4 Kejuruan Muda, Drs Basir melanjutkan, pihaknya perlu mengatahui bagaimana kebijakan DPRK Aceh Tamiang dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sebagai mitra kerja, terhadap keberadaan SMA/SMK dan SLB.

Begitu juga keluhan pengawas sekolah, Dra Yuniar yang mengatakan sampai saat ini tidak ada koordinasi pengawas sekolah SMA/SMK dan SLB dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang. Padahal pengawas sekolah menumpang satu ruangan di Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang.

PLT Kepala Dinas Pendidikan Aceh Tamiang, M Nur mengatakan, terkait peringatan Hari Pendidikan Daerah pada 2 September 2018, penghargaan kepada murid, guru tingkat SMA/SMK, SLB dan pengawas sekolah, tahun 2018 ini memang tidak dianggarkan dalam APBK Kabupaten Aceh Tamiang. Sehingga tidak diberikan penghargaan apapun terhadap prestasi yang diraih. “Walupun demikian atas keluhan ini kami akan duduk bersama Kepala SMA/SMK dan SLB serta pengawas sekolah untuk mencari solusi terbaik ke depannya,” ujar Plt Kadisdik yang baru menjabat empat bulan ini.

Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon berharap ada solusi yang terbaik atas keluhan para kepala SMA/SMK dan SLB di Aceh Tamiagn ini. Ia mengungkapkan, DPRK Aceh Tamiang juga pernah memplotkan anggaran kegiatan untuk SMA, namun karena adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, anggaran tersebut dicoret karena dikhawatirkan bermasalah dengan hukum.

Ia menegaskan, DPRK Aceh Tamiang tidak tutup mata terhadap permasalahan ini, dan akan mencari solusi terbaik sehingga tidak ada kecemburuan pengawas sekolah, SMA/SMK dan SLB dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang. “Dalam waktu dekat kami akan melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi terkait hal ini,” janji Fadlon.(md)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved