Opini

Mendewasakan Pendidikan Aceh

JIKA usia Pendidikan Aceh diukur sejak 2 September 1959, usai Presiden Soekarno meletakkan batu pertama Kota Pelajar

Mendewasakan Pendidikan Aceh
SERAMBINEWS.COM/MUHAMMAD NASIR
BUPATI Aceh Tamiang Hamdan Sati menyerahkan penghargaan kepada perwakilan sekolah pemenang lomba, di sela-sela peringatan Hardikda, Kamis (7/9/2017). 

Apa langkah dan strategi jitu yang harus dipikirkan oleh pemerintah Aceh, terutama dalam bidang pendidikan untuk mengatasi dua tantangan besar tersebut? Langkah yang perlu dilakukan dalam mengejar kemajuan (bukan ketertinggalan, red.) antara lain pengembangan sumber daya manusia (SDM) harus memiliki etos kerja yang berdaya saing, di samping melengkapi dengan pembangunan fisik yang terprogram secara baik. Maksudnya, meskipun untuk kondisi Aceh saat ini, pembangunan fisik tidak termasuk dalam kategori kekurangan, namun beberapa arah pembangunan fisik yang seringkali luput adalah infrastruktur pendukung pendidikan yang tidak kalah penting.

Kita sering melihat di layar televisi, anak-anak menyeberangi sungai hanya sekadar untuk bersekolah dan di beberapa kabupaten di Aceh masih ditemukan anak-anak bersekolah dengan fasilitas rakit yang sudah berlangsung puluhan tahun dan puluhan generasi yang berganti. Semestinya kasus seperti ini menjadi perhatian utama bagi pemerintah di daerah untuk memasukkan dalam agenda pembangunan setiap tahunnya. Rasanya tidak mungkin jika pemerintah di daerah tidak menyadari kondisi tersebut.

Kondisi tersebut dapat mengganggu proses belajar dan mengajar bagi anak didik dan pengajar yang bersemangat untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga tidak menjadi alasan bagi siapa pun yang bermotivasi untuk bersekolah tinggi terkendala hanya karena faktor infrastruktur yang tidak ramah pendidikan tersebut.

Usaha lain yang harus menjadi prioritas adalah memaksimalkan pendayagunaan sarana dan prasarana yang sudah tersedia, misalnya gedung sekolah di kampung yang dibangun dengan dana besar, ternyata kemudian terbengkalai. Jika faktornya adalah kelangkaan murid, pemerintah tentu harus lebih jeli melihat fenomena ini. Termasuk dengan lahirnya kebijakan pemerintah yang menegaskan tidak adanya sekolah unggul dan sekolah underdog. Karena hal ini menjadi salah satu akar persoalan lemahnya penerimaan masyarakat terhadap sebuah sekolah karena cap unggul atau tidak unggul, sekolah kampung dan sekolah kota.

Pemerataan tenaga pengajar menjadi persoalan yang harus diantisipasi secara ketat, termasuk rencana penerimaan seribuan tenaga pengajar baru pada 2018, yang harus dikaji secara tepat untuk mengatasi beberapa persoalan pendidikan Aceh sekaligus. Baik persoalan kelangkaan murid karena faktor ketidaktersedian guru di daerah terpencil, maupun kualitas sekolah yang tidak sesuai standar karena faktor ketiadaan guru berkualitas dan kurangnya sarana prasarana. Tenaga lulusan baru (fresh graduate) atau guru honor yang telah mengabdi dan memahami situasi dan kondisi daerah dengan dedikasi dan komitmen harus menjadi pertimbangan yang kuat untuk memutus rantai ketertinggalan pendidikan Aceh agar terjadi pemerataan.

Langkah strategis
Selanjutnya, kebijakan pemerintah Aceh, dengan 20 cabang dinas pendidikan di kabupaten/kota adalah satu langkah strategis yang harus didukung dalam memutus mata rantai birokrasi yang menjadi salah satu sebab mengapa pendidikan di Aceh tidak merata dan cenderung jalan di tempat.

Diharapkan dengan kehadiran cabang baru tersebut tidak membuat pendidikan Aceh bertambah rumit. Berbagai permasalahan dengan cepat dapat terdeteksi, dan kebutuhan dana yang paling prioritas dapat ditentukan dengan cepat, sehingga persoalan seperti “jembatan asa”, seperti yang dirintis sebuah televisi swasta dapat menjadi satu perhatian pemerintah. Jika tidak dapat dipenuhi dari dinas tersebut, mungkin dapat menjadi proyek lintas dinas yang saling terintegrasi, seperti dengan Dinas Prasarana Umum (PU).

Kemudian, dalam hubungannya dengan perkembangan generasi yang berkembang dan berubah cepat, harus dibekali dengan dasar-dasar nilai-nilai spiritual, sebagaimana satu prioritas yang telah digagas oleh Pemerintah Aceh, yaitu Kurikulum Pendidikan Aceh yang akan di-launching pada acara puncak peringatan Hari Pendidikan Daerah Aceh (Hardikda) ke-59, 2 September 2018 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Dalam kurikulum tersebut, konten pelajaran agama Islamnya akan mencapai 20 persen (Serambi, 1/9/2018).

Dibutuhkan langkah sinergis antar-penyelenggara kewenangan dalam menjalankan gagasan besar Aceh Carong, Aceh Meuadab yang intinya adalah Aceh Hebat, terutama bagi penyelenggara pemerintah periode 2017-2022 yang telah dititipi amanah besar untuk membangun Aceh Hebat tersebut.

Berbagai gerakan inovatif setidaknya akan menjadi langkah berkelanjutan untuk mempercepat pencapaian target mendewasakan pendidikan Aceh kita, agar tidak tertinggal langkah di belakang provinsi lain yang juga menawarkan jargon pembangunan yang kurang lebih sama dengan kita. Krue seumangat untuk pendidikan Aceh yang semakin dewasa.

* Rini Wulandari, SE., Guru SMA Negeri 5 Banda Aceh. Email: gurusiswadankita@gmail.com

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help