Opini

Dilema Putusan Panwaslih dan Pengujian Norma PKPU

POLEMIK Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sampai saat ini belum menemukan solusi

Dilema Putusan Panwaslih dan Pengujian Norma PKPU
KIP Aceh

Oleh Hesphynosa Risfa

POLEMIK Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sampai saat ini belum menemukan solusi yang tepat. Para calon anggota legislatif maupun calon anggota DPD (selanjutnya dibaca: caleg) yang notabene mantan narapidana belum dapat menerima PKPU tersebut. Bahkan para caleg tersebut sampai-sampai mengajukan keberatan ke Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih). Seperti Abdullah Puteh, mantan Gubernur Aceh, telah mengajukan keberatan ke Panwaslih Aceh, di mana putusan Panwaslih menyebutkan Abdullah Puteh berhak mengikuti pemilu sebagai calon anggota DPD asal Aceh. Dengan ini Panwaslih mengenyampingkan PKPU yang melarang mantan narapidana koruptor menjadi calon legislatif.

Perkara serupa juga dialami di dua daerah lainnya, yaitu Kabupaten Tana Toraja dan Sulawesi Utara. Panitia Pengawas menyatakan status mereka dari yang sebelumnya tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi memenuhi syarat (MS). Persoalan ini sampai sekarang belum menemukan titik temu, karena KPU sendiri enggan melaksanakan putusan tersebut. KPU beralasan putusan tersebut bertentangan dengan PKPU. Sementara dilain pihak PKPU tersebut sedang dilakukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA). KPU berpandangan PKPU tersebut masih tetap berlaku sepanjang belum dibatalkan oleh MA.

Persoalan ini kian rumit, di mana Panwaslih telah mengenyampingkan PKPU tersebut. Sementara KPU tetap pada prinsipnya bahwa PKPU tersebut tetap berlaku. Sedangkan MA belum dapat memeriksa pokok perkara terkait uji materi PKPU tersebut, karena UU yang menjadi landasan pengujian juga sedang di uji di Mahkamah Konstitusi (MK). Persoalan ini semakin menggantung disebabkan karena ketentuan UU MK memang menyebutkan demikian. Hal ini bermakna pengujian PKPU oleh MA belum dapat diperiksa karena UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu sedang diuji di MK. Maka MA baru dapat menguji PKPU tersebut setelah MK memutuskan pengujian UU No.7 Tahun 2017, yang tujuannya agar putusan nantinya tidak saling bertentangan antara putusan MA dan MK.

Menentang keras
Pangkal lahirnya dilema ini adalah keinginan KPU untuk menghasilkan wakil rakyat yang baik dan berkualitas. Sehingga KPU menerbitkan PKPU yang melarang mantan koruptor menjadi caleg. Namun dalam perjalanannya PKPU ini ditentang oleh beberapa kalangan, bahkan sesama penyelenggara pemilu, yaitu Bawaslu juga menentang keras beleid tersebut. Kemudian PKPU tersebut juga sempat mendapatkan penolakan dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly. Pemerintah beranggapan bahwa larangan mantan napi untuk mencalonkan diri menjadi caleg adalah tidak berdasar. Hal ini bertentangan dengan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

UU Pemilu membolehkan mantan narapidana untuk mencalonkan diri menjadi calon legislatif. Hal ini juga sesuai dengan putusan MK, yang menyebutkan mantan napi boleh mencalonkan diri sebagai calon legislatif, sepanjang yang bersangkutan mengumumkan kepada masyarakat bahwa dirinya adalah mantan napi. Dengan terbitnya PKPU ini para caleg yang notabene mantan napi, akhirnya membawa sengketa ini ke panitia pengawas sekaligus mengujinya ke MA.

Khusus untuk Aceh, Abdullah Puteh yang juga mantan Gubernur Aceh mengajukan keberatan ke Panwaslih Aceh. Ia merasa sangat dirugikan dengan kehadiran PKPU tersebut yaitu PKPU No.14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD. Dengan kehadiran PKPU ini keinginannya menjadi senator menjadi terhalang. Padahal apabila kita tinjau kebelakang Abdullah Puteh adalah juga calon Gubernur Aceh pada Pilkada 2017 silam.

Untuk mengikuti pertarungan tersebut Abdullah Puteh juga harus menempuh jalan panjang yang berliku. Bahkan ia harus melakukan uji materi ke MK terhadap ketentuan Pasal 67 ayat (2) huruf g UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Pasal tersebut juga melarang mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Aceh. Namun langkahnya tersebut tidaklah sia-sia, karena MK mengabulkan permohonannya dengan membatalkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) huruf g UUPA, yang tertuang dalam Putusan MK No.51/PUU-XIV/2016. Untuk selanjutnya Abdullah Puteh dapat mengikuti Pilkada 2017 yang berpasangan dengan Sayed Mustafa Usab.

Namun problema hukum yang sama kembali terulang, setelah KPU menerbitkan PKPU No.14 Tahun 2018. Dalam Pasal 60 ayat (1) huruf j disebutkan bahwa perseorangan peserta pemilu dapat menjadi bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD setelah memenuhi persyaratan “bukan mantan terpidana” bandar narkoba kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi. Ketentuan inilah yang lagi-lagi menghambat keinginan Abdullah Puteh untuk mencalonkan diri sebagai senator Aceh dipusat.

Dalam tinjauan hukum tata negara ada dua hal yang paling mendasar untuk mengurai persoalan ini, yaitu kita harus mengelaborasi putusan MK dan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini MK telah menetapkan beberapa pedoman apabila pembentuk UU ingin membatasi hak politik sesorang sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yaitu: Pertama, diatur dengan UU; Kedua, didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional, serta tidak berkelebihan; Ketiga, dilakukan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain;

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help