Opini

Dilema Putusan Panwaslih dan Pengujian Norma PKPU

POLEMIK Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sampai saat ini belum menemukan solusi

Dilema Putusan Panwaslih dan Pengujian Norma PKPU
KIP Aceh

Keempat, untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis; Kelima, tidak diskriminatif; Keenam, tidak menghambat atau menghilangkan secara tidak sah hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan; Ketujuh, berkait dengan hak pilih, pembatasan didasarkan atas pertimbangan ketidakcakapan, misalnya faktor usia dan keadaan jiwa, dan ketidakmungkinan, misalnya karena dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pada umumnya bersifat individual dan tidak kolektif.

Putusan MK tersebut juga erat kaitannya dengan Pasal 10 KUHP, yang membagi hukuman pidana menjadi dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Selanjutnya hakim dapat pula memberikan pidana tambahan, yang terdiri dari “pencabutan hak tertentu”, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Dari ketentuan inilah kita dapat menyimpulkan bahwa “hanya hakimlah yang dapat mencabut hak politik seseorang” sesuai dengan berat atau ringannya kesalahan yang telah dilakukan.

Tidak sederhana
Persoalan PKPU ini memang tidaklah sederhana, karena memang UU Pemilu mengatur dua hal yang secara tersirat saling bertentangan. Pasal 469 ayat (1) UU Pemilu di antaranya menyebutkan putusan Panwaslih mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan putusan yang “bersilat final dan mengikat”. Sedangkan keabsahan PKPU tersebut harus terlebih dulu diuji sebagaimana ketentuan Pasal 76 UU Pemilu, yang menyebutkan: Pertama, dalam hal PKPU diduga bertentangan dengan UU ini pengujiannya dilakukan oleh MA;

Kedua, Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya PKPU berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada MA; Ketiga, permohonan pengujian PKPU diajukan kepada MA paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak PKPU diundangkan; Keempat, MA memutus penyelesaian pengujian PKPU paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh MA, dan; Kelima, pengujian PKPU oleh MA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun kondisinya MA belum bisa memberikan putusan terhadap PKPU tersebut karena UU Pemilu sedang dilakukan pengujian di MK. Sesuai Pasal 55 UU MK menyebutkan bahwa pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU yang sedang dilakukan MA wajib dihentikan apabila UU yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian di MK sampai ada putusan MK. Maka terhambatlah pengujian PKPU tersebut.

Namun apa pun alasannya, apabila kita mengupas norma konstitusi pembatasan hak politik seseorang adalah hal yang dibolehkan, selama pembatasan tersebut diatur dalam UU. Sedangkan PKPU tidak boleh mengatur hal-hal yang merupakan substansi dari UU. Karena substansi ini merupakan kewenangan DPR bukan KPU, walupun dengan alasan agar tercipta pemilu yang berkualitas. Namun di lain sisi niat baik KPU tersebut juga harus kita beri apresiasi. Dan selanjutnya pembatasan hak politik seseorang hanya boleh diberikan berdasarkan putusan pengadilan yang merupakan hukuman tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP.

Sebagai penutup kita berharap nantinya persoalan ini cepat mendapatkan solusi terbaik. Hal yang paling diharapkan adalah semoga antara putusan MK dan putusan MA nantinya saling bersesuaian, sehingga tercipta kepastian hukum bagi setiap warga negara. Karena apabila putusan MK dan MA tidak saling bersesuaian maka akan menimbulkan disparitas putusan pengadilan yang akan mengganggu iklim demokrasi, khususnya penyelenggaraan Pemilu 2019 mendatang, sekaligus dapat mencederai asas kepastian hukum (rechtszekerheid beginsel) dalam negara demokrasi konstitusional yang kita cintai bersama.

* Hesphynosa Risfa, S.H., M.H., advokat dan praktisi hukum, tinggal di Banda Aceh. Email: hesphy_nosa@yahoo.co.id

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved