Kongres KNPI 2018

Kongres KNPI 2018 - Ketua FPMPA Anggap Anggaran Rp 9,8 Miliar Mubazir

Ia menilai beberapa daftar kebutuhan yang direncanakan menggunakan anggaran Rp 9,8 miliar tersebut terasa janggal dan tidak masuk akal

Kongres KNPI 2018 - Ketua FPMPA Anggap Anggaran Rp 9,8 Miliar Mubazir
IST
Sudirman, Ketua Umum Forum Paguyuban Mahasiwa dan Pemuda Aceh (FPMPA) 

Laporan Jalimin | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Kritikan terhadap anggaran untuk perhelatan Kongres KNPI  Tahun 2018 di Aceh masih terus mengalir.

Banyak pihak menganggap anggaran sebesar Rp 9,8 miliar yang bersumber dari APBA tahun anggaran 2018, tidak logis dan mubazir.

"Besaran jumlah anggaran itu sangat fantastis dan sangat tidak masuk akal. Karena setahu kami, kongres adalah agenda nasional yang menjadi tanggung jawab DPP KNPI Pusat, dan dibebankan di APBN bukan APBA," ungkap Ketua Umum Forum Paguyuban Mahasiwa dan Pemuda Aceh (FPMPA), Sudirman SP MM, Sabtu (8/9/2018).

Hal tersebut, kata Sudirman, sudah tertuang dalam AD/ART KNPI yang menyebutkan bahwa penyelenggara dan penanggungjawaban kongres adalah FPP KNPI.

"Tentu selaku panitia lokal kongres, DPD KNPI Aceh juga membutuhkan anggaran. Tapi, apakah benar membutuhkan biaya sebanyak itu?," ujar Sudir mempertanyakan.

(Organisasi Pemuda Kritik Penggunaan Rp 9,8 Miliar Uang Rakyat Aceh untuk Kongres KNPI 2018)

(Kongres KNPI 2018 - LPPA Minta Dana Rp 9,8 Miliar dari APBA Dievaluasi)

Ia menilai beberapa daftar kebutuhan yang direncanakan menggunakan anggaran Rp 9,8 miliar tersebut terasa janggal dan tidak masuk akal, salah satunya pembiayaan untuk transportasi peserta.

"Bukannya masing-masing DPD KNPI provinsi di semua tingkatan sudah punya anggaran yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah masing-masing? Kalaupun tranportasi mereka dibiayai oleh kongres, kenapa menggunakan APBA?," tukasnya.

Sudir menilai, kebutuhan untuk pegelaran kongres yang tertulis dalam anggaran Rp 9,8 miliar tersebut akan tumpang tindih (over lapping) dengan kebutuhan yang diplotkan dengan menggunakan anggaran pusat, dan bisa terjadi penyelewengan terhadap penggunaan anggaran negara.

"Maka, kami menilai itu tidak efektif dan efisien, hanya menghamburkan uang rakyat Aceh di tengah tekanan ekonomi nasional. Terlalu besar anggaran Rp 9,8 miliar hanya untuk memenuhi kebutuhan panitia lokal selama kongres berlangsung," terangnya.

(Jaksa Tahan Dua Mantan Keuchik)

(Benarkah Dibuat Berdasarkan Kisah Nyata? Simak 3 Fakta Penting di Balik Film The Nun)

Seharusnya, lanjut Sudir, DPD KNPI Aceh peka terhadap kondisi Aceh yang saat ini menduduki peringkat ke enam provisi termiskin se-Indonesia.

Anggaran untuk perlehatan pemuda nasional cukup besar, harusnya tidak semuanya beban APBA.

APBA harus lebih bisa menjawab pemberantasan kemiskinan, infrastruktur, pendidikan, dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

"Harusnya, KNPI Aceh memiliki visi yang jauh ke depan, seyogyanya berfokus terhadap peningkatan skill pemuda yang kelak mampu membuka lapangan kerja dan menyelamatkan Aceh dari keterpurukan ekonomi," sebutnya.

"Kalau perlu, jangan dicairkan anggaran itu. Perihal untuk kebutuhan panitia lokal Kongres, Pemerintah Aceh dapat mengalokasikan kembali sesuai dengan kebutuhan saja," pungkas Sudirman SP MM.(*)

Penulis: Jalimin
Editor: Zaenal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help