Subulussalam Terancam tak Dapat Formasi CPNS

Kabar tak sedap berhembus di tengah masyarakat Kota Subulussalam lantaran daerah itu terancam

Subulussalam Terancam tak Dapat Formasi CPNS
Tribun Jogja
Ilustrasi 

SUBULUSSALAM - Kabar tak sedap berhembus di tengah masyarakat Kota Subulussalam lantaran daerah itu terancam tidak menerima formasi CPNS tahun ini meski pemerintah telah mengusulkan ke pusat.

”Memang ada kita usulkan tapi sejauh ini informasi resmi belum kami terima kecuali sebatas kabar,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Subulussalam, Mustoliq kepada Serambi, Jumat (7/9). Indikasi terancam kosongnya formasi CPNS di Kota Subulussalam ini terlihat dengan tidak masuknya Subulussalam dalam undangan pertemuan pembahasan CPNS di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Menpan RB).

Mustoliq yang ditanyai soal tidak diundangnya dalam rapat di KemenPAN RB membenarkan. Menurut Mustoliq di Aceh hanya 19 kabupaten/kota plus provinsi yang diundang dalam kegiatan tersebut. Menurutnya empat daerah yang tidak diundang yakni Subulussalam, Aceh Utara dan Lhokseumawe. Kendati demikian, Mustoliq belum berani memberi pernyataan tegas jika daerah tersebut tidak akan mendapat jatah formasi CPNS.

Dia hanya membenarkan pihaknya tidak diundang dalam rapat pembahasan CPNS di Kemenpan RI. ”Soal kita kosong formasi bagaimana ya, silakan terjemahkan saja, intinya Subulussalam tidak diundang termasuk beberapa daerah,” terangnya. Dia membeberkan berbagai persoalan yang terjadi dalam proses pengusulan formasi CPNS.

Dikatakan, sebenarnya Pemko Subulussalam telah mengusulkan sebanyak 700 formasi CPNS minus tenaga kependidikan. Dikatakan, meski ada usulan 700 formasi CPNS, namun ada kendala lain terkait Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) Pemko Subulussalam yang tidak lengkap.

Persoalan ini, lanjut Mustoliq, akibat kelalaian pihak dinas terkait sebab masalah itu merupakan tugas mereka. Dia menyatakan bekali-kali sudah menyampaikan jika tidak membuat Anjab/ABK berdampak terhadap formasi CPNS. Namun, imbauan dan instruksi terkesan diabaikan SKPK terkait.

”Kami sudah menyampaikan, bukan hanya sekali dua kali tapi di setiap rapat, SKPK buat Anjab dan ABK tapi tetap tidak diikuti makanya dampaknya nanti bisa pada masalah CPNS kosong tahun ini,” ujarnya.

SKPK tak Susun Anjab/ABK
Menurut Mustoliq seyogyanya Subulussalam membutuhkan formasi CPNS sebanyak 750-an. Namun dia pesimis hal ini dapat tertampung pada penerimaan 2018. Ketika ditanyai dinas mana saja yang tidak membuat Anjab/ABK, Mustoliq menyebutkan salah satunya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Subulussalam.

Dia tegaskan, Disdikbud Subulussalam malah sama sekali tidak membuat Anjab/ABK. Lalu untuk Dinas Kesehatan hanya membuat di lingkungan kantornya, sedangkan Puskesmas di kecamatan nihil. Pun demikian kantor camat hanya menyelesaikan Anjab, sedangkan ABK nihil. Persoalan inilah menurut Mustoliq yang menyebabkan terancam kosongnya formasi CPNS di Kota Sada Kata itu.

Selaku kepala BKPSDM, Mustoliq menyatakan sudah melaksanakan tugas mengingatkan SKPK di Kota Subulussalam dengan menyampaikan sanksi tegas terkait Anjab/ABK terhadap penerimaan CPNS setempat.

”Masalahnya kan belum tentu tahun depan juga akan ada penerimaan CPNS, makanya saya selalu imbau semua SKPK buatkan Anjab dan ABK tapi seperti saya bilang tadi, tidak ada tindaklanjut. Kalau kami hanya mengentri (data) sebab kebutuhan itu mereka yang tahu, berapa kebutuhan guru misalnya, berapa kebutuhan tenaga kesehatan dan lainnya,” papar Mustoliq.(lid)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved