Dinas Pendidikan dan BPKP Aceh Siapkan Pencegahan Pungutan Liar di SMK

“Kita siap untuk memfasilitasi penyuluhan sebagai upaya pencegahan pungli di lembaga pendidikan,”

Dinas Pendidikan dan BPKP Aceh Siapkan Pencegahan Pungutan Liar di SMK
SERAMBINEWS.COM/NASIR YUSUF
Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Syaridin M.Pd (kanan) didampingi Kabid Pembinaan SMK, Teuku Miftahuddin (kanan) bersama pejabat BPKP Aceh membahas tentang perlunya sosialisasi dan penyuluhan pencegahan korupsi di Sekolah Menengah Kejuruan di Aceh. Dalam pertemuan yang berlangsung di Grand Aceh Syariah Hotel, Banda Aceh, Rabu (12/9/2018), Dinas Pendidikan siap memfasilitasi kegiatan tersebut. 

Laporan M Nasir Yusuf | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Dinas Pendidikan Aceh dan Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan (BPKP) Aceh siap untuk melakukan kerjasama dalam upaya pencegahan pungutan liar (Pungli) di sekolah-sekolah kejuruan.

Hal itu dikemukakan Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Syaridin, M.Pd sesuai bertemu dengan tiga pejabat BPKP Aceh, Rabu (12/9/2018) di Grand Aceh Syariah Hotel, Banda Aceh.

“Kita siap untuk memfasilitasi penyuluhan sebagai upaya pencegahan pungli di lembaga pendidikan,” kata Syaridin.

Baca: Viral Oknum Dosen Diduga Pungli Mahasiswa Rp2.000, Pihak Kampus Istirahatkan Sang Dosen

Namun, dalam pertemuan yang dilaksanakan menjelang penutupan Rapat Koordinasi Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK se Aceh, Kadis Pendidikan Aceh memberikan beberapa gambaran tentang tugas-tugas kepala sekolah sebagai manajer di lembaga pendidikan dan peran masyarakat dalam mendukung peningkatan mutu sekolah.

“Kalau dulu seorang kepala sekolah diharuskan mengajar 6 per minggu. Kini dibebaskan dari kewajiban mengajar,” katanya.

Sebagai gantinya, tambah Syaridin, kepala sekolah sebagai seorang manajer, berkewajiban meningkatkan kualitas siswanya, memajukan sekolahnya, dan mensejahterakan tenaga pendidik dan kependidikan di lingkup tugasnya.

Syaridin yang didampingi Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Aceh, Teuku Miftahuddin M.Pd, juga menjelaskan menyangkut peran masyarakat dalam mendukung proses belajar mengajar di sekolah-sekolah yang tersebar di seluruh Aceh.

Baca: Rekanan OTT Pungli Residivis Kasus Korupsi

Menurut Syaridin, masyarakat perlu diberi peran dalam mendukung proses pembelajaran, termasuk dalam mendukung kegiatan persekolahan secara menyeluruh.

“Meski kita mengharapkan ada dukungan dan partsipasi masyarakat dalam proses belajar mengajar, kita tetap melarang pihak sekolah mengutip uang dari masyarakat secara liar,” katanya.

Dikatakan, pihaknya juga sudah mewanti-wanti para kepala sekolah untuk menghindari pungli terhadap siswa atau wali murid.

"Kami sudah meminta para kepala sekolah, jika ada kebutuhan sekolah yang anggarannya tidak tersedia di sekolah, agar dimusyawarahkan dengan komite sekolah. Dan pengutipannya harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan walimurid dengan komite sekolah. (*)

Penulis: Nasir Yusuf
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help