Jangan Jual Isu Pemekaran untuk Pileg

Menjelang Pemilu Legislatif 2019, isu pemekaran kembali berhembus. Dewan Pimpinan Pusat (DPP)

Jangan Jual Isu Pemekaran untuk Pileg
MUHAMMAD KHAIDIR, Direktur Eksekutif PAKAR Aceh

BANDA ACEH - Menjelang Pemilu Legislatif 2019, isu pemekaran kembali berhembus. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat (PAKAR) Aceh meminta para politikus, khususnya caleg, agar tidak menjadikan isu ini sebagai komoditas politik untuk meraup suara.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif PAKAR Aceh, Muhammad Khaidir, kepada Serambi, menanggapi pernyataan Anggota DPD RI asal Aceh, Fachrul Razi, terkait dengan isu pemekaran sejumlah daerah di Aceh. “Jangan menjadikan masalah pemekaran sebagai bahan kampanye,” tegas Khaidir dalam siaran persnya, Selasa (11/9).

Menurut Khaidir, Pemerintah sudah mengambil langkah moratorium daerah pemekaran karena ingin melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan daerah hasil pemekaran. Presiden menegaskan bahwa pemekaran akan dibahas kembali setelah Pemilu Nasional 2019.

Hal yang sama juga disampaikan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono, yang mengatakan bahwa moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) belum akan dicabut hingga selesainya masa kepemimpinan Jokowi-JK.

Karena itu, Khaidir mengaku heran atas pernyataan Fachrul Razi yang menyebutkan bahwa usulan pemekaran sejumlah daerah di Aceh sudah berada di meja Presiden dan Wakil Presiden. “Ini pembohongan publik,” ucap Khaidir.

Isu pemekaran dia katakan, memang kerap muncul menjelang Pemilu. Para caleg dan calon senator mengumbar janji akan memperjuangkan pemekaran, tetapi pada kenyataannya, nihil realisasi. Karena itu, ia meminta para politikus agar jangan mempermainkan harapan rakyat dengan menjual isu pemekaran.

Sebelumnya, Senator Aceh, Fachrul Razi MIP kembali menggelorakan terwujudnya empat daerah otonomi baru (DOB) yaitu Kabupaten Aceh Selatan Jaya (Aceh Selatan), Kabupaten Kepulauan Selaut Besar (Simeulue), Kota Meulaboh (Aceh Barat), dan Kabupaten Aceh Raya (Aceh Besar).

“Usulan sudah di meja Wakil Presiden RI dan Presiden RI, sementara kita juga sudah menambahkan calon DOB Aceh Malaka dan DOB Kota Panton Labu,” kita Fachrul Razi di Jakarta, Minggu (9/9).

Fachrul Razi mengatakan, isu DOB sempat meredup dan ia kembali menyuarakan dalam rapat Pleno DPD RI. “Pemerintah Jokowi harus komit dengan pemekaran DOB se-Indonesia sebab ini bagian dari nawacita membangun daerah, jika pemerintah ingkar janji, jangan salahkan calon DOB se Aceh akan demo besar-besaran di Jakarta, kami dari Komite I DPD RI susah lelah menanti janji pemerintah,” pungkas Fachrul Razi.

Terpisah , tanggapan juga datang dari fungsionaris PPP Aceh, Nurhanita Zahara. Tak jauh berbeda dengan PAKAR, ia juga mengharapkan agar isu pemekaran jangan dijadikan komoditas politik menjelang Pileg. “Jangan lagi menyampaikan hal-hal yang tidak mungkin kepada publik,” harap Nurhanita sebagaimana siaran pers yang diterima Serambi.

Diakuinya, saat ini tahapan pemilu sudah dimulai. Para politisi juga mulai mencari simpati dengan berbagai isu yang dianggap bisa menarik rakyat untuk memilihnya.

Karena itu, para politisi ia minta agar jangan menjanjikan apapun kepada masyarakat jika tidak mampu untuk mewujudkannya. “Jadilah politikus yang mencerahkan bagi masyarakat, bukan sebaliknya memberi harapan-harapan palsu,” ujar Nurhanita.

Lebih lanjut ia mengatakan, politisi seharusnya menjadi sumber inspirasi dan pejuang aspirasi masyarakat. Sehingga politisi tidak asal bicara atau bahkan menyampaikan berita yang bersifat hoaks.

Pemekaran daerah merupakan dambaan masyarakat. Harapan ini hendaknya benar-benar diperjuangkan menjadi kenyataan, bukan hanya bersifat pemanis kata. “Jangan berikan rakyat mimpi serta harapan kosong, namun berikan pendidikan politik yang benar agar mereka menjadi cerdas menata kehidupannya,” demikian Nurhanita.(yos)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved