KPK tak Hadir di Sidang Praperadilan Irwandi Yusuf

Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) tak hadir dalam sidang praperadilan yang menyoal keabsahan penangkapan

KPK tak Hadir di Sidang Praperadilan Irwandi Yusuf
SERAMBINEWS.COM/FIKAR W EDA
Safaruddin, kuasa hukum dari Yuni Eko Hariatna (Wakil Ketua DPW Partai Nanggroe Aceh Banda Aceh), memberikan keterangan kepada pers di PN Jakarta Selatan, sebelum sidang praperadilan penangkapan Irwandi Yusuf oleh KPK, Senin (10/9/2018). 

JAKARTA - Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) tak hadir dalam sidang praperadilan yang menyoal keabsahan penangkapan Gubernur Aceh non aktif, Irwandi Yusuf, oleh KPK, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (10/9).

Permohonan praperadilan diajukan oleh Yuni Eko Hariatna, Wakil Ketua DPW Partai Nanggroe Aceh (PNA) Banda Aceh, melalui kuasa hukumnya, Safaruddin SH, advokat pada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA).

Dedy Hermawan, hakim yang menangani perkara tersebut menyatakan menunda sidang sampai satu minggu, karena KPK selaku termohon tidak hadir di ruang sidang. Hakim menyatakan, bahwa surat panggilan kepada KPK sudah dikirimkan dan diterima KPK pada 27 Agustus 2018 lalu.

Kuasa hukum pemohon, Safaruddin mengatakan, akan kembali hadir pada persidangan pekan depan. “Meskipun sangat jauh dari Aceh ke Jakarta, harus kita penuhi,” katanya sesaat sebelum meninggalkan pengadilan.

Yuni Eko Hariatna yang memohon praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mempersoalkan keabsahan penangkapan Irwandi Yusuf.

Safaruddin menjelaskan, bahwa banyak masyarakat Aceh yang bertanya-tanya tentang penangkapan Gubernur Irwandi Yusuf oleh KPK. “Ada yang menyebut operasi tangkap tangan, tapi tak ada barang bukti saat tangkap tangan, dan macam-macam tafsir lainnya. Biar jelas, maka pengadilanlah yang memutuskan soal sah atau tidaknya penangkapan tersebut,” kata Safaruddin.

Safaruddin menyebutkan, di Aceh banyak masyarakat keberatan penagkapan Irwandi Yusuf. Salah seorang yang keberatan adalah Wakil Ketua DPD Partai Nanggroe Aceh (PNA) dan lalu mengajukan prapengadilan.

“Kita tidak ingin berpolemik di warung kopi soal penangkapan gubernur itu. Makanya perlu diuji di pengadilan. Apakah penangkapan Irwandi itu sah atau tidak,” kata Safaruddin.

Terhadap adanya keberatan dari Irwandi Yusuf terhadap permohonan pra peradilan tersebut, Safaruddin mengaku tidak mengetahuinya. “Saya adalah kuasa hukum Yuni Eko Heriatna. Saya tetap menjalankan sidang ini sebelum adanya pencabutan oleh klien saya,” kata Safaruddin.(fik)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help