Muara Sungai di Aceh Banyak yang Dangkal

Provinsi Aceh memiliki garis pantai terpanjang dan terluas di Pulau Sumatera, mencapai 2.666,27 kilometer

Muara Sungai di Aceh Banyak yang Dangkal
DOK SERAMBINEWS.COM
MUHARUDDIN,Ketua DPRA 

* Perlu Dilakukan Pengadaan Kapal Keruk

BANDA ACEH - Provinsi Aceh memiliki garis pantai terpanjang dan terluas di Pulau Sumatera, mencapai 2.666,27 kilometer dan wilayah laut sepanjang 43.339,83 kilometer. Namun sayangnya, jumlah penduduk miskin yang berada di pesisir pantai masih cukup tinggi, yakni sekitar 25 persen.

Ketua DPRA, Tgk Muharuddin SSos MM, mengatakan, banyak faktor yangmenyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin di wilayah pesisir. Salah satunya karena banyak muara sungai yang dangkal, sehingga menganggu sumber pendapatanmasyarakat, baik dari perikanan tambak maupun perikanan tangkap.

“Muara sungai di Aceh banyak yang dangkal, sehingga usaha tambak dan kegiatanenangkapan perikanan jadi terhambat,” kata Muharuddin kepada wartawan, saat berkunjung ke Gampong Matang Puntong, Kecamatan Seuneuddon, Kabupaten Aceh Utara, Jumat (6/9).

Contohnya di Gampong Matang Puntong dan beberapagampong lainnya di Kecamatan Seuneuddon, Aceh Utara, dimana mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan tangkap dan tambak. “Adaratusan kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya dari hasil melaut,” sebut Muharuddin. H a m b a t a n yang dialami penduduk di kawasantersebut, antara lain pendagkalan muara sungai, yang mengakibatkan arus keluar masuk air laut ke areal tambak menjadi tidak lancar.

Kondisi inilah yang mengakibatkan usaha tambak menjadi tidak maksimal. Padahal luas tambak diGampong Matang Puntong dan sekitarnya diperkirakan mencapai ratusan hektare. Upaya-upaya untuk mengatasi persoalan ini telah pernah dilakukan, di antaranya dengan membangun tanggul pantai untuk mengatasi tumpukan pasir di muara sungai. Pekerjaan ini dilakukan pada 2015-2016. “Namun upaya itu belum menyelesaikan masalah. Pendangkalan masih terus terjadi, bahkan sekarang alur muara sudah bergeser,” imbuhKetua DPRA ini.

Kondisi ini lanjut dia, berimbas pada merosotnya produktivitasikan tanggkapan nelayan karena akses boatboat kecil untuk keluar dari muara terganggu akibat pendangkalan. “Ingin melaut, nelayan dihadapkan pada persoalan muara sungai yang dangkal, ingin bertambak tetapi air laut yang masuk tidak lancar,” ujarnya.

Kasus-kasus seperti ini menurut Muharuddin, tidak hanya terjadi di GampongMatang Puntong, tetapi juga terjadi di berbagai pesisir pantai utara timur dan barat selatan Aceh. Karena itu, untuk mengatasinya, Pemerintah Aceh perlu memprogramkan pengadaan kapal keruk. “Penanganan pendangkalan muara sungai tidak cukup dengan membangun break water (tanggul penahanombak), tetapi juga harus ada kapal keruk dua sampai tiga unit,” sebut Muharuddin. sulan pokok-pokok pikiran Ketua DPRA itu didukung oleh Kepala Dinas Pengairan Aceh, Ir Mawardi. Mawardi mengatakan, apabila Aceh memiliki kapal keruk, maka untuk melakukan pengerukan muara sungai tidak lagi perlu menunggu pengesahan APBA. “Kapal keruk itu nanti dikelola oleh satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),” demikian Mawardi.(**)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help