Opini

Perempuan Aceh dalam Adat dan Syariat

ADA satu kekosongan logika dalam pemerintahan syar’i di Aceh. Kekosongan itu adalah alpanya kesetaraan nilai penegakan

Perempuan Aceh dalam Adat dan Syariat
SERAMBINEWS.COM/FIKAR W EDA
Tokoh perempuan Aceh tandatangani lembar terima kasih untuk Presiden RI. 

Gambaran rincian sejarah telah begitu familiar, yang mengiluminasikan pasukan perempuan Aceh dan panglima perangnya menjadi saksi kebebasan perempuan dalam ruang publik di Aceh. Setelah Keumalahayati pada era 1590-an, dalam masa 60 tahun (1641-1699) kedaulatan Aceh ada di tangan Sultan-sultan perempuan Aceh yang telah terbukti mampu mengonsolidasikan secara imbang antara kepentingan rakyat, para elite kerajaan, dan kesultanan.

Dalam kurun waktu 60 tahun, perempuan Aceh dipercayakan untuk terlibat dalam berbagai persoalan ekonomi, sosial, dan politik ditingkat lokal dan internasional memecahkan persoalan-persoalan seputar kepentingan berbagai bangsa dari latar belakang yang beragam.

Dalam kurun waktu 60 tahun pula, konflik internal yang seringkali memangsa ratusan korban rakyat jelata terhindari. Barangkali adat lokal bagi kebebasan perempuan dalam ruang publik saat itu dapat diterapkan karena sosok ulama-ulama seperti Saif al Rijal dan Syeikh Abdurrauf al Singkili, pendamping umara yang mengerti pentingnya keharmonisan dan damai, serta sensitif kaum lemah.

Meskipun Sultanah terakhir yang turun takhta pada 1699 digantikan kembali oleh laki-laki, ini tidak kemudian menjadi akhir bagi kiprah perempuan di Aceh.

Ada sekian daftar panjang nama-nama perempuan Aceh yang terus menghiasi perkembangan naik-turunnya pengaruh Kesultanan Aceh di Nusantara, baik dalam damai maupun perang. Ini menandakan bahwa aturan-aturan yang menyudutkan perempuan dalam produktivitas publik tidak dikenal di Aceh. Dan sudah sepatutnya, Anda, pengambil kebijakan bagi rakyat biasa, saat ini bekerja keras mengupayakan minimnya korban dari pihak lemah yang diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan berasaskan ketidakadilan dan diskriminasi jenis kelamin berlabelkan nama syariah.

Aplikasi ajaran Islam
Berbagai kajian seputar aplikasi ajaran-ajaran Islam telah dilakukan di berbagai negara Muslim. Tidak sedikit ahli-ahli hukum dan agama menyutujui bahwa ketentuan interpretasi dan penegakan ajaran Islam berjalan lebih baik ketika mengayomi atau berjalan beriringan secara sejajar dengan norma-norma, budaya, dan struktur sosial masyarakat setempat. Oleh karena alasan inilah, kita dapat melihat perbedaan aplikasi hukum Islam antara satu negara berbeda dengan negara lainnya.

Shah Waliullah, seorang ulama reformis paling produktif dari India, pada abad ke-18 menegaskan pentingnya karya-karya keagamaan dan penerapan hukum Islam yang sesuai dengan norma, budaya dan watak masyarakat di kawasan ini. Sebagaimana diketahui sejak berabad-abad India menaungi komunitas masyarakat paling kompleks di dunia. Tidak hanya dikarenakan letak geografi dan iklimnya yang beragam, tapi juga soal realita ratusan suku-suku berlainan secara kontras dan puluhan agama yang dianut.

Kesultanan Muslim yang memerintah saat itu telah kewalahan menghadapi berbagai peperangan sipil yang diiringi dengan tidak bergeraknya perekonomian dan kesejahteraan rakyat, berbanding terbalik dengan kekayaan kesultanan yang melimpah-ruah. Shah Waliullah menganggap pengabaian pada nilai-nilai lokal inilah yang menyebabkan Islam tidak berhasil memberikan solusi terhadap perkara-perkara kemanusiaan yang kompleks, yang terus menggerogti masyarakat Utara dan Barat India ini.

Untuk menanggapi persoalan tersebut, ia telah menuliskan beragam karya dengan tujuan satu, Islam sebagai jembatan bagi perbedaan. Di antara karya-karyanya yang monumental selain tafsir dan terjemahan Alquran dari bahasa Arab ke bahasa Persia adalah Hujjatul Baligha, yang menjadi karya ikonik bagi menjembatani keberagaman.

Jika contoh di atas agak sulit dipahami, barangkali contoh berkenaan yang paling familiar adalah anutan ke-4 mazhab dalam dunia muslim. Ketika masyarakat Muslim di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan beberapa kawasan di India bagian Barat menganut mazhab Syafi’i, masyarakat di Turki menganut mazhab Hanafi, dan masyarakat di Pakistan dan Afrika menganut mazhab Maliki dan Hanbali.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help