Salam

Politisi Jangan Umbar Janji

Tahun 2019 yang dianggap sebagai tahun politik kini telah berada di depan mata. Inilah puncak dari pesta demokrasi

Politisi Jangan Umbar Janji
SERAMBINEWS.COM/MUHAMMAD NAZAR
Bacaleg tertunda tes uji baca Quran karena dewan juri tidak miliki SK di Masjid Al-Falah Sigli, Selasa (25/7/2018). 

Tahun 2019 yang dianggap sebagai tahun politik kini telah berada di depan mata. Inilah puncak dari pesta demokrasi di negeri ini. Dipastikan puluhan ribu orang akan menentukan ‘masa depan’ nya di kancah politik. Mulai dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) hingga Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta Presiden dan Wakil Presiden RI.

Ibarat sebuah perlombaan marathon massal, semua berlari dengan segala daya upaya untuk mencapai titik finish. Upaya yang dilakukan, mulai dari yang fair hingga ‘main sore’ sekalipun, yang penting maksud tercapai. Karena bukan rahasia lagi, legislator adalah sebuah titik kulminasi dari semua harapan dan cita cita para politisi.

Kondisi itu akan semakin terasa kental ketika kursi yang diburu adalah kepala pemerintah atau lazim disebut eksekutif.

Di sini bukan hanya prestise dan status sosial yang jadi incaran, akan tetapi lebih jauh dari itu, sebuah ladang kehidupan telah membentang. Memang jika ditanya apa tujuan memburu kursi legislatif atau eksekutif, secara umum akan terdengar koor, untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa! Tak ada yang berani menjawab secara jujur jika yang diburu adalah status sosial dan lambaian rupiah.

Karena itulah, sudah bukan rahasia lagi, pesta politik akan melahirkan fenomena fenomena unfair, sebagai buah dari tingkah polah para kontestan politik itu sendiri.

Di sisi lain, rakyat yang memang apatis dengan hiruk pikuk politik, tak mau tahu dengan tingkah para politis pemburu kursi. Mereka dengan gampang terjebak dalam permainan para peserta ‘lari’ menuju gedung dewan atau kursi kepala pemerintah, yang menawarkan kesenangan sesaat.

Kelompok ini juga tak mau tahu dengan trik pemberi harapan palsu (PHP) para pialang politik. Ironisnya PHP atau janji palsu itu terasa sangat kelewatan. Misalnya jika ada yang menjual isu pemekaran daerah.

Ini jelas penipuan secara nyata, karena saat ini Pemerintah sudah mengambil langkah moratorium daerah pemekaran. karena ingin melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan daerah hasil pemekaran.

Itu hanya satu contoh dari sekian banyak contoh lainnya, termasuk dengan permainan fulus dan janji bantuan langsung, mulai dari yang sifatnya personal hingga untuk sarana umum.

Ingat, masyarakat kini semakin cerdas, seiring makin ‘terbukanya’ dunia. Semua bisa diketahui dan diakses secara real time dari media sosial. Masyarakat juga tahu mana yang jujur dan punya komitmen kuat, mana yang musang berjanggut.

Bisa jadi semua janji atau bantuan akan ‘ditelan’ sebagai wujud nikmat dari pesta demokrasi itu sendiri. Soal pilihan, mereka sudah mendengar suara nurani yang hakiki. Dalam kondisi ini, semua bantuan dan janji dari para petarung politik akan jadi santapan pesta rakyat. Ujung ujungnya, para petarung akan gigit jari.

Terlepas dari semua itu, silakan para politisi melakukan tepe tepe atau tebar pesona, tapi ingat, tepe yang mencerahkan, bukan hanya untuk mengumbar janji!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved