Salam

Isu SARA Menakutkan

Pada awal tahun ini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan sentimen SARA

Isu SARA Menakutkan
Tribunnews.com
Ilustrasi 

Pada awal tahun ini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan sentimen SARA masih mengancam kelangsungan Pilpres 2019 karena, antara lain, persaingan ketat para partai politik. Padahal “memainkan” isu itu dalam perhelatan pesta demokrasi lebih berbahaya daripada politik uang. Dan, dalam pertarungan yang begitu luar biasa untuk memenangkan Pilpres atau Pileg, akan selalu ada pihak-pihak atau oknum yang menggunakan cara illegal tapi dianggap efektif untuk memenangkan pertarungan. Pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti juga sangat mengkhawatirkan politik uang dan permainan isu SARA. Sebab, dua isu ini rentan dimainkan untuk merebut suara pemilih. Yang sangat mengerikan adalah politisasi isu SARA. Sebab, isu ini lebih berbahaya dari pada politik uang. Isu SARA memiliki efek jangka panjang yang menimbulkan perpecahan. “Masyarakat terbelah karena politik SARA, yang itu kita hadapi juga sampai sekarang, setidaknya di politik Jakarta,” kata Ray.

Begitulah, isu SARA terus dipermainkan oleh orang-orang berada di balik akun-akun gelap media sosial. Padahal, Undang-undang Pemilu jelas melarang melakukan penghinaan terhadap etnik, agama, kelompok, masyarakat, dan sebagainya. Tapi, para pengamat masih banyak yang mempertanyakan batasan yang jelas tentang “penghinaan” itu.

Ya, rambu-rambu boleh dibuat sejelas dan sebanyak apapun, tapi kunci meredam isu SARA ada pada para elit politik. Sebagaimana dikatakan, pengamat politik Exposit Strategic Arif Sutanto, bahwa kunci mencegah politik SARA adalah kesadaran di tingkat elite. Jika elite sama-sama sepakat bersaing secara sportif, diharapkan politik identitas yang berpotensi memecah belah bisa ditekan seminim mungkin.

Namun, Arif melihat, ketegangan politik di tingkat elite terus-menerus dipindahkan pada tingkat massa. Politik gagal menjadi sarana moderasi konflik, malah mempertajam konflik. Massa diseret dalam konflik perebutan kekuasaan, tapi tak kebagian kekuasaan.

“Ada tiga sebab kenapa politisasi isu SARA subur. Pertama, kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat. Kondisi ini cenderung membuat politik identitas berkembang. Kedua, masyarakat kurang melek politik dan juga kurang melek komunikasi. Ketiga, buruknya kelembagaan politik. Partai politik cenderung memusatkan kekuasaan di tangan elite. Jika ada konflik, berimbas ke masyarakat. Konflik-konflik internal di parpol membawa konsekuensi kalau tidak partainya pecah, kemungkinan masuk ke pengadilan dan berlarut-larut,” jelas sang pengamat.

Dan, yang paling penting adalah apa yang diingatkan aktivis demokrasi Titi Anggraini bahwa pengawasan isu SARA tak mampu dilakukan sendiri oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Makanya, Bawaslu perlu merangkul pihak-pihak terkait untuk memastikan warga mendapatkan informasi yang berimbang secara cepat.

Akhirnya, kita ingin mengatakan bahwa efek pengembangan isu sara itu tak padam walau Pilpres dan Pileg telah usai. Masyarakat akan merasakan adanya sekat-sekat dalam kehidupan seharui selama bertahun-tahun. Bahkan, perasaan tersekat-sekat itu bisa saja nyambung hingga Pemilu berikutnya. Maka, jangan mainkan isu SARA hanya demi “birahi” politik atau kekuasaan.

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved