Haji Uma: Tinjau Ulang Izin Tambang

Anggota Komite II DPD RI asal Aceh, H Sudirman yang dikenal Haji Uma mengatakan pemerintah perlu

Haji Uma: Tinjau Ulang Izin Tambang
H Sudirman alias Haji Uma

SUKA MAKMUE - Anggota Komite II DPD RI asal Aceh, H Sudirman yang dikenal Haji Uma mengatakan pemerintah perlu meninjau ulang izin tambang emas kepada perusahaan PT Emas Mineral Murni (PT EMM) di Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya.

“Saya hanya menyuarakan aspirasi langsung dari tokoh masyarakat Beutong Ateuh Banggala terkait rencana operasi PT EMM di Kawasan Beutong Banggala, Nagan Raya, agar sebelum dilakukan aktivitas pertambangan, maka rembuk dulu dengan masyarakat, sosialisasi dan jika masyarakat tidak setuju dasarnya bagaimana,” kata Haji Uma kepada Serambi, Jumat (14/9).

Seperti diketahui, kehadiran PT EMM mendapat penolakan dari warga setempat dan berbagai pihak terkait lainnya di Aceh. Sehingga pemerintah sebagai otoritas pemberi izin eksploitasi diminta wajib untuk meninjau kembali proses perizinan usaha tambang bagi PT EMM.

Haji Uma menambahkan dari laporan yang disampaikan salah satu tokoh yang mewakili masyarakat setempat, mereka secara tegas menolak kehadiran PT EMM di Beutong Banggala. Alasan mendasar adalah akan adanya potensi kerusakan lingkungan dan ekosistem. Selain itu kekhawatiran paling besar adalah hancurnya sejumlah situs sejarah termasuk makam ulama yang lokasinya masuk dalam area eksploitasi tambang emas PT EMM.

Dikatakannya, atas dasar laporan dan penolakan masyarakat setempat dengan alasan yang cukup mendasar tersebut, pemerintah wajib meninjau kembali proses perizinan usaha tambang bagi PT EMM. Ia menegaskan laporan yang pihaknya terima, lokasi tambang PT EMM berada di area Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dan sejumlah situs bersejarah terutama makam ulama setempat.

“Dari dasar alasan penolakan masyarakat, maka Pemerintah Aceh maupun Pemkab Nagan Raya tidak boleh menutup mata. Sebab jika izin diberikan sepihak tanpa mengakomodir kepentingan dan aspirasi masyarakat, maka potensi konflik dengan masyarakat nanti berpeluang terjadi, apalagi beredar banyak sikap penolakan yang disampaikan oleh banyak pihak,” jelasnya.(c45)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved