Jangan Hanya Wacana, Bahasa Singkil Harus Jadi Muatan Lokal

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai otonomi khusus yang diberikan untuk mengatur

Jangan Hanya Wacana, Bahasa Singkil Harus Jadi Muatan Lokal
DOK.SERAMBINEWS.COM
Kain sarung dengan label berbahasa Aceh. 

Oleh: Wanhar Lingga

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai otonomi khusus yang diberikan untuk mengatur dibidang syariat Islam, pendidikan, adat dan budaya.

Namun otonomi khusus tersebut ternyata belum mampu dimaksimalkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam terkhusus dibidang adat dan budaya. Melihat fenomena zaman sekarang sungguh sangat miris, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Pemerintah Kota Subulussalam kurang peduli terhadap kelestarain, menyelamatkan, mewariskan budaya, adat, dan bahasa Singkil sebagai bahasa asli penduduk masyarakat suku Singkil, terbukti sudah 19 tahun Aceh Singkil terbentuk menjadi pemerintah kabupaten dan 10 tahun Subulussalam terbentuk menjadi pemerintah kota belum ada satu qanun atau peraturan daerah yang dibentuk untuk melestarikan bahasa dan budaya Singkil kalaupun ada hanya sebatas wacana yang tak kunjung terealisasikan.

Berdasarkan data Badan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2017 lalu, ada 11 bahasa daerah di Indonesia dinyatakan punah. Nah, jika hal ini tidak segera diatasi bisa saja bahasa Singkil dan tentunya bahasabahasa daerah lain di Aceh tidak akan pernah terangkat eksistensi nya yang sejatinya harus dilestarikan keberlangsungan hidupnya.

Penutur Bahasa Singkil
Penutur bahasa Singkil di dua kabupaten/kota ini juga sepertinya kehilanganeksistensi kebudayaan bahkan cendrung tidakmempunyai visi dalam memajukan budaya Singkil. Di tengah era global ini, penulis melihat bahasa Singkil mulai ditinggalkan oleh sebagian orang, khususnya orang-orang yang tinggal didaerah perkotaan, bahkan hari ni sudah menjalar sampai ke pelosok kampung. Hal itu juga diperparah oleh kurangnya perhatian pemerintah, terhadap kelestarian bahasa Singkil, ini menandakan bahwa ketidakmampuan menghormati dan memiliki bahasa.

Secara umum, kesadaran penggunaan, penyelamatan, dan pewarisan bahasa Singkildari masyarakat Singkil di dua kabupaten kota ini terbilang relatif sangat rendah. Sementara itu, kualitas pengetahuan bahasa dan kesingkilansangat-sangat rendah. Bahkan sampai hari ini belum ada lembaga khusus yang menangani masalah ini. Begitu juga peran Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam lembaga yang langsung berkaitan menangani bidang adat budaya belum mampu memberikan ‘tempat khusus’ untuk bahasa Singkil, tentu hal ini menjadi pekerjaan rumah yang jika tidak segera diselesaikan akan mengancam keberlangsungan bahasa Singkil.Selain di Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam juga terdapat penutur bahasa

Singkil di beberapa wilayah di Provinsi Aceh seperti perbatasan Subulussalam dengan Aceh Selatan tepatnya di Gampong Kapa Seusak dan sebagian wilayah Trumon. Lebih dari 18.000 penutur bahasa Singkil juga ditemui di Kabupaten Aceh Tenggara (Muadz Vohry, warisan sejarah dan budaya Singkil, 2013) juga di beberapa kampung di Kecamatan Cot Girek Aceh Utara terdapat penutur bahasa Singkil, walaupun penulis belum pernah bertandangsecara langsung kesana, namun informasi awal penulis dapatkan dari teman-teman disana.

Penting Dijadikan Muatan Lokal
Banyak cara untuk mengantisipasi kepunahan dan melestarikan bahasa Singkil salah satu caranya adalah dengan menjadikannya sebagai muatan lokal bahasa daerah di sekolah-sekolah Aceh Singkil dan Kota Subulussalam dari mulai tingkat Sekolah Dasar (SD/MI) sampai sekolah lanjutan/ menengah (SMP/MTs) Secara teknis, tentu Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam harus membuat peraturan daerah atau qanun bahasa Singkil. Dasar hukum yang dipakai, yaitu undang-undang pemerintah Aceh yang telah memayungi keberadaan bahasa Aceh (bahasa-bahasa daerah di Aceh), terutama di Bab XXXI pasal 221 ayat (4) yang berbunyi “Bahasa daerahdiajarkan dalam pendidikan sekolah sebagai muatan lokal dan ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan qanun.

Pelaksanaan muatan lokal ini sebetulnya sudah jadi amanah undang-undang pemerintah Aceh dan jadi kewajiban pemerintah kabupaten. Ditambah lagi, hasil Kongres Peradaban Aceh (KPA) 2015 di banda Aceh, menghasilkan beberapa rekomendasi diantaranya adalah perlunya pembentukan kurikulum muatan lokal bahasa-bahasa daerah di Aceh mulai tingkat dasar hingga menengah, kebijakan menggunakan bahasa daerah pada acara-acara tertentu juga berbahasa daerah satu hari dalam satu minggu pada instansi pemerintah. Rekomendasi lain yaitu membentuk majelis bahasa daerah.

Selanjutnya, dengan dasar hukum yang sudah ada apakah kita hanya tinggal diam dengan kondisi hari ini? Menurut penulis para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat beserta pemerintah kabupaten Aceh Singkil dan KotaSubulussalam segera mungkin membentuk balai bahasa Singkil, selanjutnya menyusun tim untuk membentuk kurikulum bahasa Singkil untuk selanjutnya diterapkan di seluruh sekolah Aceh Singkil dan Subulussalam menjadi muatan lokal. Kecintaan akan bahasa daerah harus ditanamkan sejak dini karena ini modal awal untuk mencintai adat dan budaya.

Akan tetapi, sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia kita harus tetap menjunjungtinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan dan bahasa persatuan dan harus pula menyadari kapan saatnya menggunakan bahasa daerah dan kapan pula saatnya menggunakan bahasa nasional Indonesia.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved