Parpol tak Bisa Lagi Ganti Bacaleg

Mahkamah Agung (MA) dalam putusannya membolehkan eks narapidana korupsi maju sebagai calon legislatif

Parpol tak Bisa Lagi Ganti Bacaleg
ILHAM SAPUTRA, Komisioner KPU RI 

* Pascaputusan MA terkait Bacaleg Eks Koruptor

BANDA ACEH - Mahkamah Agung (MA) dalam putusannya membolehkan eks narapidana korupsi maju sebagai calon legislatif (caleg). Putusan tersebut berakibat pada berubahnya status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS). Artinya, mantan napi korupsi diperbolehkan maju sebagai caleg.

Lantas bagaimana dengan nasib bacaleg koruptor yang telah sejak awal dicoret oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)? Kondisi ini di antaranya dialami oleh Ketua DPD I Golkar Aceh, TM Nurlif dan mantan bupati Bireuen, Mustafa Geulanggang yang dicalonkan oleh PKB.

Namun pencalonan itu batal. KPU mencoret nama Nurlif dan Mustafa Geulanggang sebelum penetapan Daftar Calon Sementara (DCS). Akibatnya parpol terpaksa mengajukan bacaleg pengganti. Sebagai pengganti Nurlif, Golkar mencalonkan Ilham Pangestu (Ketua DPD II Golkar Langsa). Sementara PKB menggantikan Mustafa Geulanggang dengan anaknya, Mahfudz SE.

Komisioner KPU RI, Ilham Saputra yang dihubungi Serambi dari Banda Aceh tadi malam menjawab singkat terkait hal itu. Dia mengatakan, tidak bisa lagi bacaleg--eks napi koruptor, kejahatan seksual, dan narkoba--yang sudah dicoret sejak awal untuk dimasukkan lagi sebagai bacaleg menggantikan bacaleg pengganti mereka.

“Nggak bisa lagi, karena hanya sekali boleh mendaftar. Tapi soal putusan itu (Mahkamah Agung) kita belum terima, nanti Senin baru ya,” ujar Ilham Saputra.

Sebagaimana diketahui, MA dalam putusannya membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pasal 60 huruf (j) Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Pemilu tahun depan.

Dari Aceh, informasi yang dihimpun Serambi, terdapat dua bacaleg DPR RI yang sejak awal sudah digantikan oleh partai politik mereka, karena terindikasi kasus korupsi. Keduanya adalah M Nurlif yang maju melalui Partai Golkar dan Mustafa Glanggang dari PKB. Kedua politisi ini memang tidak pernah masuk dalam DCS, karena langsung diganti oleh pengganti keduanya.

Itu artinya, peluang keduanya untuk masuk dalam daftar calon untuk Pemilu 2019 sudah tertutup, meski MA telah memutuskan eks koruptor boleh nyaleg. Penulusuran Serambi tadi malam, dalam PKPU disebutkan, pengajuan pengganti bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota paling lama tujuh hari setelah pemberitahuan KPU atau KIP. Hal itu disebut dalam ayat 5 Pasal 24 PKPU 20 Tahun 2018.

Ketua Panwaslih Aceh, Faizah yang dikonfirmasi Serambi tadi malam juga mengatakan hal yang sama. Menurutnya bacaleg eks koruptor yang sejak awal sudah dicoret dan tidak pernah masuk dalam DCS memang tidak bisa lagi dimasukkan kembali dalam daftar calon meski MA sudah memutuskan eks napi koruptor boleh nyaleg.

“Tidak bisa, karena memang ada itu dalam PKPU. Yang bisa mungkin begini, ketika dulu dia dicoret oleh penyelenggara, lalu partai tidak menggantikannya kemudian dia mengjukan sengketa dan memangkan gugatannya itu, nah itu boleh. Tapi kalau yang sudah dicoret sejak awal kan itu sudah digantikan oleh orang lain,” pungkas Faizah.

Sementara itu, Komisioner KIP Aceh, Munawarsyah yang dihubungi Serambi tadi malam, tidak terlalu mendetailkan jawabannya terkait persoalan tersebut. Dia hanya mengatakan, akan ada sedikit perubaha Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) menyusul keluarnya putusan MA.

“Soal itu kita belum ada terima petunjuk teknisnya, tapi terkait putusan MA itu mungkin akan ada perubahan nanti dalam PKPU 20 itu. Mungkin dalam dua hari ini KPU akan membahas terkait itu,” pungkas Munawarsyah. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved