PT Semadam: Mogok Pekerja tidak Sah

Managemen perusahaan perkebunan PT Semadam menilai mogok kerja yang dilakukan pekerjanya

PT Semadam: Mogok Pekerja tidak Sah
SEBANYAK 69 pekerja perusahaan perkebunan PT Semadam menduduki gedung DPRK Aceh Tamiang, mereka menuntut janji Bupati Aceh Tamiang agar mereka dapat bekerja kembali di perusahaan tersebut, Kamis (6/9/). 

KUALASIMPANG - Managemen perusahaan perkebunan PT Semadam menilai mogok kerja yang dilakukan pekerjanya selama sembilan hari pada Agustus lalu tidak sah, dan secara hukum telah dikualifikasikan bahwa 68 pekerja ini mengundurkan diri secara sepihak.

Demikian disampaikan Manager PT Semadam, Rusli, didampingi kuasa hukum perusahaan dan staf direksi dari managemen PT Seumadam Medan, Yusuf, dalam konferensi pers di Aceh Tamiang, Minggu (16/9).

Konferensi pers ini dilakukan terkait tuntutan 68 pekerja yang dipecat dan sampai saat ini masih memperjuangkan agar mereka dipekerjakan kembali di perusahaan tersebut, karena mereka menilai pemecatan tersebut tidak sesuai aturan hukum.

Manager PT Semadam, Rusli mencoba meluruskan bahwa terkait permasalahan mogok kerja yang dilakukan karyawan PT Semadam, yakni pada 15 Agustus 2018, sebanyak 110 orang karyawan PT semadam yang tergabung dalam PUK SPPPP-SPSI PT Semadam, melakukan mogok kerja dengan tuntutan agar ketua PUK SPP-SPSI PT Semadam yang di-PHK, dipekerjakan kembali.

Sementara, Managemen PT Semadam membantah telah melakukan PHK terhadap Asri Mansyur karena alsan meninggalkan tanggungjawabnya sebagai pekerja, dan berangkat ke Banda Aceh untuk memenuhi panggilan negera dalam hal memberikan keterangan sebagai saksi di pengadilan.

Faktanya, Asri Masyur sebelumnya telah mendapat surat peringatan ketiga, karena yang bersangkutan melakukan kesalahan dengan memanipulasi data absensi. “Terkait kepergian yang bersangkutan ke Banda Aceh hanya inisiatif sendiri, karena majelis hakim tidak pernah memanggil yang bersangkutan sebagai saksi,” ujar Rusli.

Selanjutnya, pada awal mogok kerja tanggal 16 Agustus, administratur kebun PT Semadam sudah menemui peserta mogok kerja untuk menyampaikan keputusan manajemen terkait Asri Masyur, dan meminta pekerja kembali bekerja dan menyerahkan permasalahan PHK Asri Masyur ini kepada proses hukum. “Karena tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan hukum pasal 140 Jo pasal 142 UU nomor 13 tahun 2003, mogok kerja tersebut tidak sah dan dikualifikasikan sebagai tindakan mangkir kerja,” ungkap Rusli.

Selanjutnya, pada 20 Agustus, PT Semadam menyampaikan surat panggilan pertama untuk masuk kerja terhadap 96 karyawan yang masih mogok kerja, dari total 110 orang yang melakukan mogok sebelumnya. Sedangkan 14 orang saat itu sudah kembali masuk kerja.

Kemudian, dilanjutkan dengan surat panggilan kedua pada 24 Agustus. Namun tidak ada satupun dari 96 karyawan itu yang mengindahkan kedua penggilan tersebut. Hal ini diduga karena PUK SPPP-SPSI PT Semadam pun melayangkan surat keberatan terhadap panggilan masuk kerja pada 21 Agustus, dengan alasan mogok kerja tersebut sah, sehingga mogok kerja tersebut berlanjut sampai 27 Agustus dimana para pekerja mengelar aksi unjuk rasa ke kantor bupati setempat.

Dengan demikian, pada 28 Agustus, sebanyak 96 karyawan yang melakukan mogok kerja secara ilegal itu dikualifikasikan sebagai sikap mengundurkan diri sepihak oleh pekerja, karena mereka mangkir kerja selama sembilan hari berturut-turut.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved