Kampanye Media Sosial, Parpol Wajib Daftarkan Akun ke KIP dan Bawaslu

Menurut Indra, KPU membatasi jumlah akun untuk setiap jenis aplikasi di media sosial.

Kampanye Media Sosial, Parpol Wajib Daftarkan Akun ke KIP dan Bawaslu
FOTO MEDIA CENTER KIP KOTA BANDA ACEH
Anggota KIP Banda Aceh, Yusri Razali sedang memberikan materi pada acara bimtek dan sosialisasi PKPU di Hotel Oasis, Banda Aceh, Senin (17/9/2018). 

Laporan Masrizal I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Menjelang tahapan kampanye partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019, KIP Banda Aceh menggelar bimbingan teknis (bimtek) terkait pelaporan dana kampanye dan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). 

Acara yang dihadiri Panwaslih dan perwakilan parpol se Banda Aceh ini digelar di Hotel Oasis, Senin (17/9/2018).

Ketua KIP Banda Aceh, Indra Milwady menyampaikan salah satu butir PKPU Nomor 23 tahun 2018 mengatur tentang penggunaan media sosial sebagai sarana kampanye, hal ini untuk mengantisipasi kampanye hitam dan penyebaran hoax di media sosial.

Menurut Indra, KPU membatasi jumlah akun untuk setiap jenis aplikasi di media sosial.

Baca: VIRAL di Media Sosial Video Saat Sopir Angkot Bongkar Separator Busway, Begini Penjelasan Polisi

“Penggunaan media sosial dalam berkampanye hanya dibolehkan 10 akun maksimal untuk setiap jenis aplikasi sesuai dengan ketentuan PKPU. Selain itu akun-akun tersebut harus di daftarkan ke KPU dan Bawaslu sehari sebelum masa kampanye dimulai,” kata Indra.

Lebih lanjut, Indra mengatakan kampanye akan dimulai sejak tanggal 23 September dan berakhir pada 13 April 2019.

Baca: Belum Saatnya Kok Sudah Kampanye?

Sebelum jadwal tersebut, semua parpol dilarang melakukan kampanye kecuali bersifat internal.

Pada kesempatan yang sama Anggota KIP Banda Aceh, Yusri Razali juga memaparkan tentang laporan dana kampanye yang harus dipersiapkan partai politik selama proses kampanye berjalan. “Partai politik peserta pemilu harus memiliki rekening khusus untuk pemilu, dan harus dilaporkan paling lambat satu hari sebelum masa kampanye dimulai,” kata Yusri.

Yusri menyampaikan, apabila parpol terlambat atau tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye (LADK) sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka parpol tersebut akan diberikan sanksi berupa pembatalan sebagai peserta Pemilu pada wilayah pemilihan yang bersangkutan. Hal serupa juga berlaku bagi caleg. (*)  

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved