Salam

Keputusan MA Kecewakan Publik

Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membolehkan eks narapidana korupsi maju sebagai calon legislatif (caleg) mendapat

Keputusan MA Kecewakan Publik
Kolase Tribun Medan

Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membolehkan eks narapidana korupsi maju sebagai calon legislatif (caleg) mendapat tanggapan pro dan kontra. Para pendukung pembersihan korupsi di negeri ini menolak putusan itu. Sedangkan yang mendukungnya atau yang bersyukur adalah, pertama bacaleg mantan napi koruptor itu sendiri dan kedua partai politik yang mengajukannya. Namun, KPU menyatakan bacaleg yang tidak masuk dalam daftar calon sementara (DCS) takkan bisa masuk ke daftar calon tetap (DCT). Yang menjadi pertanyaan, apa arti putusan MA itu bagi para bacaleg mantan napi kasus korupsi? Dan, putusan MA itu seolah seperti berada di simpang jalan. Selain putusan itu lahir di ujung jalan proses pencalonan, putusan tersebut juga seperti tidak memberi arti yang konkret bagi bacaleg mantan koruptor. Buktinya, KPU menyatakan mereka yang sudah dicoret tetap tak bisa masuk lagi.

Padahal, substansi utama dari putusan Mahkamah Agung itu adalah berakibat pada berubahnya status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS). Artinya, mantan napi korupsi diperbolehkan maju sebagai caleg. Tapi, Komisioner KPU RI, Ilham Saputra mengatakan, “Tidak, tidak bisa lagi. Bacaleg (eks napi koruptor, kejahatan seksual, dan narkoba) yang sudah dicoret sejak awal tidak bisa lagi dimasukkan sebagai bacaleg menggantikan bacaleg pengganti mereka. Namun, kita masih akan melihat bagaimana putusan MA itu.”

Ketua Panwaslih Aceh, Faizah juga mengatakan hal yang sama. Menurutnya bacaleg eks koruptor yang sejak awal sudah dicoret dan tidak pernah masuk dalam DCS memang tidak bisa lagi dimasukkan kembali dalam daftar calon meski MA sudah memutuskan eks napi koruptor boleh nyaleg.

“Tidak bisa, karena memang ada itu dalam PKPU. Yang bisa mungkin begini, ketika dulu dia dicoret oleh penyelenggara, lalu partai tidak menggantikannya kemudian dia mengjukan sengketa dan memangkan gugatannya itu, nah itu boleh. Tapi kalau yang sudah dicoret sejak awal kan itu sudah digantikan oleh orang lain,” pungkas Faizah.

Sebagaimana diketahui, MA dalam putusannya membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pasal 60 huruf (j) Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Pemilu tahun depan.

Pertanyaan kita, jika PKPU itu nanti diubah menyusul lahirnya putusan MA tadi, masih adakah kesempatan bagi mantan napi koruptor itu menjadi calon legislatif dalam pileg 2019? Sampai petang kemarin belum ada yang bisa menjawab dan kita harus menunggu apa yang terjadi beberapa hari mendatang.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved