APBK-P Abdya Gagal Disahkan

DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) gagal menuntaskan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon

APBK-P Abdya Gagal Disahkan
SERAMBINEWS.COM/ZAINUN YUSUF
DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) 

* Eksekutif dan Legislatif tak Capai Kesepakatan

BLANGPIDIE - DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) gagal menuntaskan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan Tahun 2018 sebagai cikal bakal APBK Perubahan.

Ketua DPRK Abdya, Zaman Akli dihubungi Serambi, Selasa (18/9) mengakui rapat paripurna penutupan pembahasan KUA PPAS Perubahan 2018 yang diagendakan Rabu (12/9) lalu akhirnya diskor sampai dua kali karena anggota dewan yang hadir tidak cukup kuorum.

Berdasarkan tatib, katanya, setelah diskor dua kali juga belum mencapai kuorum, maka pimpinan rapat bisa menskor rapat selama tiga hari kerja dan diagendakan paripurna lanjutan Senin (17/9). Namun pada kenyataannya, rapat paripurna juga tidak terlaksana sampai Senin (17/9) malam. Kemudian berkembang informasi, rapat paripurna penutupan gagal karena tidak digelar lagi.

Dengan kata, lain KUA PPAS Perubahan Tahun 2018 sebagai cikal bakal APBK Perubahan 2018 tidak diteken atau disahkan oleh kedua belah pihak eksekutif dan legislatif.

Ketua DPRK Zaman Ali kepada Serambi kemarin saat ditanya penyebab sehingga banyak anggota DPRK Abdya tidak hadir pada rapat paripurna penutupan Rabu lalu sehingga tidak cukup kuorum, menjelaskan hal itu terjadi karena ada usulan kegiatan dari para anggota dewan yang tidak diakomodir dalam KUA PPAS Perubahan 2018.

“Teman-teman, anggota dewan kan punya tanggung jawab yang harus diperjuangkan, tapi tak ditampung dalam KUA PPAS Perubahan,” kata Zaman Akli. Penyebab lain, katanya, ada anggota dewan sedang melaksanakan tugas luar daerah.

Namun, menurut Zaman Akli hal itu sudah diberikan pemahaman kepada para anggota DPRK, kemudian mereka hadir pada Senin (17/9). ”Anggota dewan yang hadir pada Senin sekitar 20 orang, mereka siap mengikuti rapat paripurna penutupan. Tapi, rapat paripurna tidak terlaksana karena eksekutif tak hadir,” katanya.

Zaman Akli mengaku sudah menanyakan kepada Sekda Abdya tentang eksekutif tak hadir pada hari Senin. “Kami memperoleh jawaban dari Pak Sekda bahwa sudah terlambat rapat untuk diambil kesepakatan KUA PPAS Perubahan 2018 karena sekarang ini sudah masuk tahapan pembahasan KUA PPAS 2019,” ungkapnya.

Menurut Zaman Akli, rapat paripurna untuk pengambilan kesepakatan belum terlambat karena pembahasan KUA PPAS Perubahan atau RAPBK 2018 Perubahan paling lambat 30 September 2018, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 38/2018.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved