Salam

Pejabat Jangan Menjadi Penjilat

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Nova Iriansyah melantik 626 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Aceh

Pejabat Jangan Menjadi Penjilat
SEBANYAK 626 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Aceh diambil sumpah sebelum dilantik oleh Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Senin (17/9). 

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Nova Iriansyah melantik 626 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Aceh untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, amanah, dan mampu mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan qanun.

“Pelayanan hanya mungkin dilakukan aparatur pemerintahan beretos kerja baik, disipilin, dan fokus pada target kerja. Mari kita tunjukkan kinerja kita dengan baik sehingga kita mampu mengembalikan kepercayaan publik kepada birokrasi Pemerintah Aceh yang akhir-akhir ini mulai menurun,” katanya.

Nova juga mengingatkan reposisi itu jangan dinilai sebagai langkah “bersih-bersih” pasca-Irwandi ditetapkan sebagai tersangka dan tampuk kepemimpinan beralih kepadanya. “Proses ini sudah kita mulai sejak awal 2018. Justru pada saat Pak Irwandi masih aktif saya sering dikritik karena terlalu lambat,” pungkas Nova

Para pejabat yang dilantik merupakan para kepala bidang atau pejabat administrator (eselon III) dan pejabat pengawas (eselon IV) pada setiap instansi di lingkungan Pemerintah Aceh. Reposisi itu dilakukan atas persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui surat Nomor 821/767/otda tanggal 13 September 2018.

Sejak pasangan Irwandi-Nova dipercaya memimpin Aceh lebih setahun lalu, memang sudah dilakukan beberapa kali pelantikan pejabat baru. Namun, yang dilantik Irwandi Yusuf umumnya adalah pejabat-pejabat eselon II yang biasanya tugas mereka lebih dekat ke “atas” ketimbang ke bawah. Jadi, para pejabat setingkat kepala dinas itu sering disebut sebagai pelayan atasan.

Nah, setelah lebih setahun memandori birokrasi Provinsi Aceh, baru kali ini terjadi rotasi atau mutasi pejabat yang sesungguhnya untuk memperbaiki kinerja birokrasi. Perbaikan birokrasi yang dimaksud adalah meningkatkan pelayanan publik. Para eselon III dan IV inilah yang sesungguhnya menjadi menejer-menejer unit-unit kecil pelayanan publik oleh Pemerintah Aceh. Karena itu, dalam tugasnya mereka harus memberi pelayanan kepada masyarakat secara baik. Jadi, jangan malah ikut-ikutan “menjilat” ke atas.

Dan, semoga ke-626 pejabat yang baru dilantik itu adalah hasil penilaian kinerja mereka secara terbuka selama ini. Semoga juga tak seorangpun di antara mereka duduk di jabatan itu sebagai hasil KKN.

Ingat, setidaknya ada tiga indikator untuk mengetahui birokrasi dianggap baik atau tidak. Pertama, kualitas pelayanan publik, kedua angka korupsi, dan ketiga akuntabilitas kinerja. Kualitas pelayanan publik akan dilihat dari indeks kepuasan masyarakat. Untuk bebas korupsi dan bebas KKN diukur berdasarkan integritas dan indeks persepsi korupsi masyarakat. Sedangkan akuntabilitas kinerja bisa dilihat dari nilai laporan akuntabilitas kinerja dari pemerintah. Nah?!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved