Petani Minta Hak Kelola 25 Tahun

Petani yang terlibat dalam program restorasi hutan lindung di Kabupaten Aceh Tamiang

Petani Minta Hak Kelola 25 Tahun
ASKHALANI, Koordinator GeRAK Aceh 

* Restorasi Hutan di Tamiang

BANDA ACEH - Petani yang terlibat dalam program restorasi hutan lindung di Kabupaten Aceh Tamiang meminta hak mengelola hutan selama 25 tahun. Saat ini Pemerintah Aceh memberikan hak kelola kepada mereka selama 10 tahun. “Kalau bisa, sama seperti HGU-lah, yang punya hak kelola hingga 25 tahun. Kami pun meminta demikian,” kata Ngatimin dalam diskusi yang digelar PPMN/Jaring di Bin Hamid Coffee, Banda Aceh, Selasa (18/9).

Sebagai petani, Ngatimin mengaku mendapatkan manfaat besar dari program restorasi. Penghasilannya meningkat drastis, hingga Rp 7 juta per bulan. “Saya dulunya pembalak liar, tapi kini menjadi petani yang memulihkan kondisi hutan dengan menanam kembali,” timpal Ngatimin kembali.

Diskusi tersebut menghadirkan pemateri, antara lain Naharuddin Hasan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, Said Kamaruzzaman dari Serambi Indonesia, dan Ngatimin sebagai Ketua Kelompok Tani Karya Bersama, yang terlibat langsung dalam program restorasi. Diskusi ini juga dihadiri berbagai stakeholder yang konsen terhadap lingkungan seperti Mongabay, HakA, JKMA, unsur pemerintah, jurnalis, dan dimediatori oleh Hayatuddin dari Gerak Aceh.

Selama ini, Hak Guna Usaha (HGU) untuk lahan sawit dinilai kurang memberikan manfaat. Itu sebab, pemerintah diharap tidak segan-segan mencabut izin jika ada pelanggaran yang dilakukan perusahaan perkebunan sawit. “Kalau dihitung-hitung, HGU kurang memberikan manfaat. Lebih mudah mengontrol petani, daripada perusahaan. Itu sebab, restorasi hutan seperti di Tamiang sangat baik,” tandas Askhalani, Koordinator GeRAK Aceh.

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2015, DLHK Aceh memberikan hak pengelolaan hutan lindung kepada tiga kelompok tani di Tenggulun, Aceh Tamiang. Total luas areal kelola 250 hektare. Pola restorasi hutan lindung yang dikembangkan adalah agroforestry. Model restorasi ini dinilai sesuai dengan keinginan kelompok masyarakat yang menginginkan adanya pendapatan tambahan dari hasil mengelola hutan lindung.

Komposisi tanaman restorasi di tiga areal ini dibagi menjadi 60% tanaman keras dan 40% tanaman buah. Juga diselingi dengan tanaman semusim sebagai alternatif mendapatkan tambahan pendapatan jangka pendek.

Saat ini restorasi hutan lindung di Tamiang berjalan sangat baik. Tanaman hutan muda sudah mulai tumbuh di beberapa areal restorasi. Tanaman masyarakat juga banyak yang menghasilkan. Penghasilan petani meningkat drastis, antara Rp 4-7 juta per bulan.

Mantan Kabid Rehabilitasi Lahan, Bina Usaha, dan Perhutanan Sosial, DLHK Aceh, Naharuddin Hasan yang menjadi narasumber dalam diskusi tersebut mengatakan, saat ini DLHK telah melakukan upaya restorasi hutan seluas 1.123 hektare. Sebanyak 250 hektare di antaranya telah dibagikan untuk masyarakat. Terkait permintaan petani supaya hak kelola sampai 25 tahun, kata Naharuddin, semuanya tergantung pada hasil evaluasi. “Tentu saja bisa dievaluasi kembali. Kalau kinerja baik, maka bisa dilanjutkan program ini. Jangka waktu 10 tahun ini hanya untuk masa percobaan,” katanya.

Dikatakan, DLHK Aceh berharap program restorasi hutan di Aceh Tamiang menjadi contoh bagi daerah lain. “Mudah-mudahan ini menjadi contoh di Indonesia, bukan hanya untuk Aceh,” tandas Naharuddin, yang sejak Senin (17/9) telah dilantik menjadi Kepala UPTD Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan (BPPL) DLHK Aceh.(sak/mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved