Mahasiswa Pertanyakan Program untuk Nelayan

Mahasiswa Fakultas Kelautan dan Perikanan Unsyiah, Banda Aceh, menyatakan hasil survei mereka

Mahasiswa Pertanyakan Program untuk Nelayan
PERTEMUAN antara Mahasiswa Fakultas Kelautan dan Perikanan Unsyiah, Komisi II DPRA dan Kadis DKP Aceh, Cut Yusminar APi, MSi di ruang kerja Komisi II DPRA, Rabu (19/9). 

BANDA ACEH - Mahasiswa Fakultas Kelautan dan Perikanan Unsyiah, Banda Aceh, menyatakan hasil survei mereka ke sejumlah kawasan pesisir di Aceh, menemukan jarang sekali Pemprov Aceh maupun Pemkab/Pemko masing-masing daerah membuat program pemberdayaan ekonomi bagi nelayan dan keluarganya. Oleh karena itu, mereka mempertnayakan program apa saja yang sudah dilakukan Pemprov Aceh untuk membantu nelayan miskin di Aceh.

Ketua BEM Fakultas Kelautan dan Perikanan Unsyiah, Edwin Effendi Wijaya Siregar, menyampaikan hal ini saat beraudiensi dengan Komisi II DPRA dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh, di ruang kerja Komisi II DPRA, Rabu (19/9). Menurutnya, program itu sangat penting untuk membantu keluarga nelayan saat musim badai yang biasanya mulai Oktober, November, dan Desember yang membuat banyak nelayan tak melaut.

Kemudian jika ada yang melaut, hasil tangkapan juga menurun drastis. “Siapa yang akan memberikan bantuan kebutuhan pangannya, kalau keluarganya tidak diberikan ketrampilan, selain menangkap ikan di laut. Tetapi kalau keluarganya diberikan ketrampilan mengolah ikan atau usaha perikanan darat dan lainnya, pada saat hasil tangkapan ikan banyak, mereka bisa mengolah ikan untuk berbagai produk, seperti untuk sosis, kerupuk, dan lain-lain,” kata Edwin. Menurut Edwin, memang ada beberapa pihak pemerintah daerah sudah melakukan ketrampilan mengolah ikan menjadi berbagai jenis produk, tetapi karena pembinaannya tidak dikuti pengawasan berkelanjutan, maka usaha itu banyak yang berhenti.

Lebih lanjut, Edwin menyebutkan dari 23 kabupaten/kota di Aceh, 18 di antaranya di daerah pesisir. Hasil penilitian terakhir BPS, ada sekitar 25 persen penduduk di daerah pesisir Aceh yang kepala keluarganya nelayan, masuk kategori miskin. Pasalnya, hidup mereka sangat tergantung dari hasil tangkapan ikan di laut.

Sedangkan Wakil Ketua BEM Fakultas Kelautan dan Perikanan Unsyiah, Rifki, selain menyampaikan harapan yang sama, tetapi Pemerintah Aceh dan Pemkab/Pemko juga perlu memberikan bea siswa kepada anak nelayan miskin dan jaminan asuransi kesehatan.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi II DPRA, Nurzahri didampingi anggotanya Kartini, dan lainnya mengatakan apa yang dipertanyakan dan disarankan mahasiswa Fakultas Kelautan dan Perikanan Unsyiah sudah dikerjakan Komisi II DPRA. Bahkan dalam pembahasan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) 2019, sudah diimplementasikan dalam pembahasan usulan program DKP Aceh.

Intinya semua program prorakyat miskin untuk nelayan, kata Nurzahri, mereka dukung dan sudah mereka bahas bersama pihak DKP Aceh. Misalnya, mengaktifkan kembali pembuatan garam halal melalui pembangunan tunel, terowongan jemur air garam dengan menggunkan plastik putih. “Program ini juga sudah dilaksanakan sejak tahun lalu oleh DKP Aceh,” kata Nurzahri.

Selanjutnya memberi pelatihan ketrampilan khusus dalam mengolah ikan menjadi berbagai produk makanan yang berbagai baku, seperti sosis, abon ikan, dan kerupuk ikan. “Kemudian merevitalisasi kembali tambak nelayan yang menganggur menjadi produktif dan lainnya menjadi tambak ikan, udang dan pembibitannya, bantuan rumpon bagi nelayan tangkap dan lainnya,” sebut Nurzahri.

Hal yang hampir sama disampaikan Kepala DKP Aceh, Cut Yusminar Api Msi. Bahkan, menurutnya, pihaknya antara lain juga sudah berkoordinasi dengan DKP Kabupaten/Kota untuk menyatukan program, sehingga program dari Pemprov dan Pemkab/Pemko sejalan. (her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved