Salam

Pemerintah Aceh Harus Tegas Mengenai Tambang

Bulan lalu kita menyoal masalah penambangan emas yang dilakukan secara illegal di beberapa daerah Aceh

Pemerintah Aceh Harus Tegas Mengenai Tambang
RATUSAN warga Beutong Ateuh Banggalang, turun ke jalan menolak perusahaan tambang emas PT EMM yang akan beroperasi di wilayah itu, Selasa (18/9). Massa terkonsentrasi di jembatan lintas Beutong-Takengon di Desa Blang Puuk, Kecamatan Beutong Ateuh, Nagan Raya. 

Bulan lalu kita menyoal masalah penambangan emas yang dilakukan secara illegal di beberapa daerah Aceh. Masalahnya, selain merusak lingkungan, penambangan emas secara tradisional itu juga sudah menelan banyak korban nyawa pekerjanya. Namun, hingga kemarin, penambangan emas secara liar itu masih terus berjalan.

Di tengah kondisi yang mencemaskan itu, dua hari lalu warga Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, berduyun-duyun turun ke jalan. Mereka memrotes kehadiran sebuah perusaan tambang yang akan mengeksploitasi emas di wilayah mereka.

Alasan penolakan oleh warga antara lain, aktivitas penambangan akan menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan yang sangat membahayakan penduduk setempat nantinya. “Kami masyarakat Beutong Ateuh Banggalang secara tegas menolak aktivitas pertambangan emas di daerah kami. Penambangan itu bukan hanya merusak lingkungan dan pencemaran, tetapi juga akan menghilangkan sejumlah situs sejarah yang ada di daerah kami saat ini,” ujar seorang warga.

Warga lainnya meminta pemerintah membatalkan izin penambangan yang telah diberikan kepada PT Emar Mineral Murni (PT EMM). Dan, perusahaan yang telah memegang izin penambangan itu juga tidak menyosialisasikan kepada masyarakat sekitar.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh, Muhammad Nur juga mendesak Kementerian ESDM untuk meninjau ulang dan membantalkan izin usaha pertambangan operasi produksi PT EMM.“Tidak ada satu pun jenis tambang yang ramah lingkungan. Justru sebaliknya, kehadiran tambang akan merusak sumber kehidupan dan terjadinya bencana ekologis yang kerugiannya harus ditanggung pemerintah daerah,” ujar Muhammad Nur.

Ya, pernyataan aktivis LSM itu harus menjadi cambuk bagi Pemerintah Pusat, Provinsi, dan kabupaten/kota untuk melihat kembali kondisi penambangan eksploitasi mineral di daerah ini. Jadi, sebagaimana ditegaskan Muhammad Nur tadi, tak ada satu penambangan pun yang ramah lingkungan. Artinya, penambangan yang dilakukan resmi saja akan sangat mengancam lingkungan, bagaimana pula yang dilakukan secara liar? Oleh sebab itu, mestinya segera ada sikap yang tegas dari Pemerintah Aceh terkait aktivitas penambangan di daerah ini.

Jika memang penambangan secara tradisional yang selama ini dilakukan masyarakat ingin dibolehkan, maka harus ada kontrol dan pembinaan terhadap para penambang. Demikian pula terhadap yang sudah telanjur diberikan izin, jika memang masyarakat menolak, pemerintah juga harus punya sikap, jangan sampai si pemegang izin malah “bergantung”.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved