PT EMM Beri Penjelasan Terkait Kasus Penolakan Tambang Emas

PT Emas Mineral Murni (PT EMM) mengirim klarifikasi terkait pemberitaan di Harian Serambi Indonesia

PT EMM Beri Penjelasan Terkait Kasus Penolakan Tambang Emas
RATUSAN warga Beutong Ateuh Banggalang, turun ke jalan menolak perusahaan tambang emas PT EMM yang akan beroperasi di wilayah itu, Selasa (18/9). Massa terkonsentrasi di jembatan lintas Beutong-Takengon di Desa Blang Puuk, Kecamatan Beutong Ateuh, Nagan Raya. 

* GeRAK: Izin Berpotensi Langgar Kewenangan

SUKA MAKMUE - PT Emas Mineral Murni (PT EMM) mengirim klarifikasi terkait pemberitaan di Harian Serambi Indonesia berjudul “GBAB Tolak Perusahaan Tambang Emas” yang dipublikasi hari Senin, 10 September 2018. Di dalam berita itu diwartakan bahwa masyarakat Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, turun ke jalan melakukan aksi penolakan terhadap aktivitas pertambangan di wilayah itu.

Kepala Teknik Tambang PT EMM, Herbert Simatupang yang mengirimkan siaran pers tersebut kepada Serambi, Rabu (19/9) menjelaskan bahwa PT EMM merupakan perusahaan pertambangan yang melakukan kegiatan pertambangan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Baik itu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, maupun Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Lebih lanjut disebutkan, sejak 19 Desember 2017 PT EMM telah memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) berdasarkan keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 66/I/IUP/PMA/2017 tentang Persetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi IUP OP Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Asing untuk Komoditas Emas kepada PT EMM.

Pada saat ini, PT EMM sedang melakukan proses pemasangan tanda batas (PTB) terhadap Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT EMM, sebagaimana diwajibkan oleh Keputusan Menteri ESDM Nomor 1825 K/ 30/MEM/2018 tentang Pedoman Pemasangan Tanda Batas WIUP atau WIUP Khusus Operasi Produksi, di mana tahapan yang PT EMM lakukan pada saat ini adalah sosialisasi terhadap Pemasangan Tanda Batas WIUP PT EMM.

Dikatakannya, dalam melaksanakan kegiatan pertambangan, PT EMM akan melibatkan segala pemangku kepentingan, beserta masyarakat sekitar yang ada dan hal itu dapat dilihat dari komitmen PT EMM dalam melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) bagi masyarakat Aceh, khususnya masyarakat Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Tengah.

Berpotensi melanggar
Sementara itu, Gerakan Rakyat Antikorupsi (GeRAK) Aceh ikut melakukan kajian hukum terkait perizinan terhadap PT EMM yang beroperasi di Beutong Banggalang, Nagan Raya. Hasilnya, proses pengurusan izin usaha pertambangan (IUP) itu diduga berpotensi melanggar hukum dan bertentangan PP Kewenangan Aceh.

Dalam paparan hasil kajian kepada media kemarin Koordinator GeRAK, Askhalani SHi menyampaikan, dalam upaya mengelola area tambang seluas 10.000 hektare itu, PT EMM mengurus izin dengan konsep Penanaman modal Asing (PMA) yang terintegrasi pengurusannya di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI.

Padahal, katanya, PP Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh, seharusnya perizinan PT EMM harus mendapat pertimbangan Gubernur Aceh. Namun, dalam hal itu tidak dilakukan dalam proses perizinan tambang perusahaan tersebut.

“Proses ini berpotensi cacat formil dan materiil, serta berpotensi melanggar hukum serta prosedur secara hukum,” ujar Askhalani.

Selain itu, dalam salah satu pasal UUPA juga diatur bahwa Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota, berhak mengelola sumber daya alam, baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya. Sumber daya alam tersebut meliputi bidang pertambangan yang terdiri atas pertambangan mineral, batu bara, panas bumi, di samping bidang kehutanan, pertanian, perikanan, dan kelautan.

Selain itu, pada 2014, PT EMM melakukan pemberhentian sementara hingga 2015, dengan mewajibkan perusahaan menyampaikan laporan kepada menteri, gubernur, dan bupati. Namun, pada 2017 BKPM RI mengeluarkan izin baru dengan konsep PMA terhadap PT EMM sehingga mekanisme dan prosedur pengeluaran IUP baru itu diketahui memiliki conflict of interest (konflik kepentingan) dan berpotensi cacat prosedur serta melanggar hukum, terutama terkait dengan kewenangan pemerintah yang bersifat nasional di Aceh. (c45/mun)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved