Tak Miliki Izin, Pikap Angkut BBM Ditangkap

Satuan Reskrim Polres Bireuen, Jumat (21/9) sekitar pukul 03.00 WIB, mengamankan satu mobil pikap

Tak Miliki Izin, Pikap Angkut BBM Ditangkap
SERAMBINEWS.COM/YUSMANDIN IDRIS
Kapolres Bireuen AKBP Riza Yulianto SE SH 

BIREUEN – Satuan Reskrim Polres Bireuen, Jumat (21/9) sekitar pukul 03.00 WIB, mengamankan satu mobil pikap yang mengangkut 13 jeriken berisi bahan bakar minyak (BBM) bersama sopirnya di Jalan Banda Aceh-Medan kawasan Samalanga, Bireuen. Penangkapan itu dilakukan karena saat dihentikan petugas, M Diah Ilyas (32) selaku sopir sekaligus pemilik pikap Isuzu Panther BL 8190 KR tersebut tidak dapat menunjukkan izin usaha pengangkutan minyak.

Kapolres Bireuen, AKBP Riza Yulianto SE SH melalui Kasat Reskrim Iptu Eko Rendi Oktama SH mengatakan, saat itu sejumlah anggota Reskrim Polres Bireuen sedang patroli. Mereka melihat satu mobil pikap mengangkut BBM. Lalu, petugas menghentikan mobil tersebut dan melihat sejumlah jerikan berisi BBM.

Saat ditanyakan petugas, pemilik mobil sekaligus sopir pikap tersebut, M Diah Ilyas (32), warga Dusun Drigu, Kecamatan Simpang Mamplam, Bireuen mengakui bahwa BBM jenis premium, pertamax, dan pertalite dalam mobilnya dibeli pada salah satu SPBU di kawasan Pidie Jaya. Namun, menurut Kasat Reskrim, M Diah tidak dapat menunjukkan izin usaha pengangkutan minyak.

Karena itu, lanjutnya, pikap bersama 13 jeriken berisi BBM serta bukti pembelian dan pemiliknya diamankan ke Polres Bireuen untuk pengusutan lebih lanjut.

Eko Rendi menambahkan, M Diah diduga melanggar Undang-Undang Migas. Antara lain Pasal 53 huruf (b) yang isinya, setiap orang yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan penjara paling lama empat tahun dan denda paling tinggi Rp 40 miliar rupiah.

Secara terpisah, Dinas Perdagangan Aceh Barat meminta perusahaan tak menggunakan solar subsidi (biosolar). Sebab, BBM jenis itu diperuntukkan bagi kalangan khusus seperti angkutan umum dan kalangan ke bawah. Permintaan itu disampaikan Kadis Perdagangan Aceh Barat, Dr T Erwansyah MSi kepada Serambi, kemarin.

“Harapan kita perusahaan perkebunan atau sektor lain tidak menggunakan solar subsidi. BBM jenis itu ada kategori penggunaannya,” kata Erwansyah menyikapi tersebdatnya penyaluran solar subsidi di Aceh Barat.

Dari laporan yang diperolehnya, menurut Erwansyah, selama ini solar subsidi sering kosong akibat banyak digunakan oleh yang tidak berhak. Karena itu, sambung Erwansyah, perlu adanya pengawasan serta peran aktif dari semua pihak terkait. Sehingga solar subsidi tidak jatuh kepada orang tidak berhak. “Perusahaan besar itu wajib mereka menggunakan solar nonsubsidi,” tegasnya.

Terkait premium (bensin) yang juga dilaporkan sulit diperoleh di Aceh Barat, ia berharap stok premium juga harus stabil. “SPBU yang selama ini tidak menjual bensin, kami harapkan dapat kembali menjual bensin. Sehingga masyarakat kecil tidak terpaksa membeli pertalite atau pertamax dengan harga yang lebih mahal,” ungkap Erwansyah.

Amatan Serambi, kemarin, empat SPBU di Aceh Barat yaitu SPBU Pasi Pinang, Kuta Padang, Manekroo, Iman Bonjol/Suak Raya, solar subsidi (biosolar) baru dipasok sekitar pukul 09.00 WIB. Antrean kendaraan masih terjadi. Namun jelang sore hari, solar subsidi tersebut langsung habis dan hanya tersedia dexlite (nonsubsidi) dengan harga Rp 9.000/liter.

Selain solar subsidi, warga Aceh Barat juga mengeluhkan kelangkaan premium/bensin. Dari empat SPBU di kabupaten itu hanya satu SPBU yang masih menjual bensin subsidi dengan harga Rp 6.450/liter. Sedangkan SPBU lain menjual BBM nonsubsidi yakni pertalite Rp 7.800/liter dan pertamax Rp 9.000/liter.(yus/riz)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved