20 Parpol Ikrar Kampanye Damai

Sebanyak 20 partai politik (parpol) dan 26 calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh

20 Parpol Ikrar Kampanye Damai
PLT Gubernur Aceh, Nova Iriansyah bersama Kapolda Aceh, Irjen Pol Rio S Djambak, Pangdam IM, Mayjen TNI Teguh Arief Indratmoko, Wali Nanggroe, Tgk Malik Mahmud Al-Haythar, Komisioner KIP dan Panwaslih Aceh, pimpinan parpol, serta calon anggota DPD RI melepas burung merpati pada deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019, di Lapangan Blangpadang, Banda Aceh, Minggu (23/9). 

* Bersama 26 Calon Anggota DPD

BANDA ACEH - Sebanyak 20 partai politik (parpol) dan 26 calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh menyepakati untuk melaksanakan kampanye damai dalam tahapan Pemilu 2019 yang telah ditentukan. Mereka berikrar untuk tidak melakukan kampanye dengan cara-cara yang tidak bagus, seperti mengangkat isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), ujaran kebencian, menyebarkan hoaks di media sosial, hingga memainkan politik uang di tengah masyarakat.

Kesepakatan itu ditandai dengan pembacaan deklarasi dan penandatanganan bersama naskah ikrar kampanye damai dalam acara yang digelar Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh di Lapangan Blangpadang, Banda Aceh, Minggu (23/9) pagi. Ke-20 parpol yang mendeklarasi dan menandatangani itu adalah 16 partai nasional (parnas) dan empat di antaranya merupakan partai lokal (parlok) Aceh.

Selain parpol, sebanyak 26 calon anggota DPD daerah pemilihan Aceh juga berikrar dan menandatangani deklarasi kampanye damai tersebut secara bersama-sama.

Pembacaan ikrar kampanye damai itu dipimpin oleh perwakilan parpol, perwakilan anggota DPD, dan diikuti serentak oleh perwakilan parpol lainnya dan seluruh calon anggota DPD RI asal Aceh.

Setelah membaca poin-poin deklarasi, para ketua/perwakilan parpol dan calon anggota DPD RI asal Aceh menandatangani secara bersama-sama naskah ikrar pemilu damai tersebut.

Tak hanya itu, deklarasi kampanye damai itu juga ditandatangani oleh Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah MT, Kapolda Aceh Irjen Pol Rio S Djambak, Pangdam IM Mayjen TNI Teguh Arief Indratmoko, Wali Nanggroe Tgk Malik Mahmud Al-Haythar, dan perwakilan Kajati Aceh.

Tak ketinggalan, unsur KIP Aceh dan Panwaslih Aceh juga ikut menandatangani deklarasi tersebut. Setelah penandatanganan bersama, dilanjutkan dengan pelepasan burung merpati ke udara sebagai tanda dimulainya kampanye damai di Aceh.

Komisioner KIP Aceh, Akmal Abzal mengatakan, masa kampanye Pemilu 2019 dimulai secara serentak sejak 23 September 2018 hingga 13 April 2019 mendatang. Menurutnya, ada sekitar 203 hari masa kampanye bagi calon anggota legislatif dan calon anggota DPD RI di Aceh. Oleh karena itu, deklarasi kampanye damai tersebut hendaknya benar-benar direalisasikan oleh masing-masing parpol, calon anggota legislatif, dan calon anggota DPD RI.

“Kita berharap parpol, calon anggota legislatif, dan calon anggota DPD merealisasi komitmen-komitmen moral tersebut dalam pelaksanaan kampanye untuk menempuh dan mencari simpati konstituen masing-masing. Jangan komitmen ini menjadi seremonial belaka, tapi betul-betul menjadi satu komitmen personal dan komitmen partai. Silakan merebut simpati masyarakat, tapi haruslah dengan cara yang cerdas dan beretika,” kata Akmal.

Ia tambahkan, saat deklarasi kampanye damai kemarin sengaja diangkat tema kampanye anti-SARA dan no hoax, untuk menjadikan pemilih berdaulat, negara kuat.

Selama ini, katanya, masyarakat sudah terlalu resah dengan isu-isu SARA dan rangkaian informasi hoaks yang terus saja dimainkan oleh pihak-pihak tertentu. “Maka dari itu, kampanye damai yang kita maksud adalah kampanye politik yang bersih, anti-SARA, antihoaks, dan antipolitik uang,” rinci Akmal.

Meski masa kampanye sudah dimulai, lanjut Akmal, namun ada dua hal yang belum boleh dilakukan oleh parpol atau para calon anggota legislatif dan calon anggota DPD RI, yaitu iklan di media dan rapat umum. Selain itu, seperti tatap muka, pertemuan terbatas, penyebaran alat kampanye, media sosial, sudah boleh dilakukan.

“Dari sembilan metode kampanye, tujuh yang boleh dilakukan, dua belum boleh dilakukan, yaitu iklan di media cetak, elektronik, media online, dan rapat umum. Yang lain-lainnya silakan, tapi semuanya harus sesuai prosedur, harus ada izin dan pemberitahuan kepada pihak berwajib,” kata Akmal.

Lantas, apakah ada sanksi bagi parpol, calon anggota legislatif, dan calon anggota DPD RI jika melanggar komitmen kampanye damai yang telah dideklarasikan kemarin? Menurut Akmal, sanksi terberat adalah sanksi moral dari konstituen dan masyarakat. “Sanksi? kita mengharap masyarakat yang memberikan sanksi, yaitu sanksi moral. Sanksi moral lebih berat daripada sanski administrasi. Sekali lagi, kita ingatkan agar parpol dan semua calon menjalankan apa yang barusan dideklarasikan,” pungkas Akmal Abzal kemarin. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved