Opini

Selamat Berkampanye

SESUAI jadwal yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), masa kampanye Pemilu 2019

Selamat Berkampanye
Twitter
momen pelepasan burung merpati di deklarasi kampanye damai pemilu 2019 

Oleh Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi

Kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. (Pasal 1 angka 35 UU No.7 Tahun 2017)

SESUAI jadwal yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), masa kampanye Pemilu 2019 dilaksanakan mulai 23 September 2018 hingga 13 April 2019. Pada masa kampanye pelanggaran pemilu biasanya sulit dihindari. Hal ini bukan tidak beralasan karena para peserta pemilu yang terdiri dari 20 partai politik (parpol), empat di antaranya partai lokal (parlok) dan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden, ditambah calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan berjuang dengan segala cara agar parpol, perseorangan (DPD), dan pasangan Presiden/Wakil Presiden yang diusung dapat memenangkan kompetisi lima tahunan tersebut. Varian jurus dan sebanyak mungkin anggaran disiapkan agar dapat menjadi top leader dan wise man di Republik ini.

Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur beberapa larangan yang seharusnya tidak dilakukan oleh peserta pemilu. Apabila larangan tersebut dilakukan, maka konsekuensinya adalah pidana penjara dan denda. Larangan-larangan bagi peserta pemilu menurut Pasal 280 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 adalah: (1) mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI; (3) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu lain; (4) menghasut atau mangadu domba perseorangan atau masyarakat;

(5) mengganggu ketertiban umum; (6) mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu lainnya; (7) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu; (8) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; (9) membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan (10) menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye pemilu.

Wajib dipatuhi
Larangan-larangan di atas wajib dipatuhi oleh seluruh perserta pemilu agar pesta demokrasi berjalan sesuai dengan the rule dan the law. Apalagi Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama dilaksanakan secara serentak, yang akan menjadi contoh dan ujian bagi penyelenggaraan pemilu-pemilu ke depan, serta ikon pemilu di dunia kelak.

Lazimnya dalam setiap pesta demokrasi di manapun, peserta pemilu atau tim kampanyenya sulit menghindari yang namanya black campaign (kampanye hitam), hate speech (ujaran kebencian), dan hoax (informasi bohong) yang menyudutkan lawan politiknya. Sebagai bangsa yang beradab, apalagi bagi seorang muslim, hal itu seharusnya tidak terjadi. Namun diakui bahwa tindakan-tindakan demikian belum bisa diatasi oleh kita termasuk penegak hukum sendiri. Faktornya bisa saja karena sanksi yang belum tegas atau hukumannya masih ringan. Atau bisa jadi sosialisasi dari penyelenggara pemilu masih belum maksimal.

Menurut hemat penulis, ketiadaan pelibatan tokoh-tokoh agama secara langsung dalam menyosialisasikan kewajiban dan larangan-larangan dalam pemilu merupakan satu faktor utama yang mendorong dan memunculkan tindakan-tindakan yang tidak beretika dan beradab dalam menyonsong pesta kedaulatan rakyat tersebut, ditambah sanksi hukum yang belum maksimal.

Tokoh agama memiliki peran sentral dan strategis dalam masyarakat, dan mereka didengar petuahnya. Oleh karena itu, hal ini perlu dipikirkan ke depan agar kecurangan dan pelanggaran pemilu terutama pada masa-masa kampanye tidak terjadi lagi. Hal ini penting karena sesuai adagium, “mencegah lebih baik daripada mengobati”. Apalah artinya apabila sesama anak yang berkompetisi merebut kursi dan jabatan di pemerintahan, tetapi jatuh korban di antara mereka. Kasus ini bukan sedikit terjadi terutama di bumi Iskandar Muda ini.

Pada pemilu dan pilkada sebelum-sebelumnya, berapa banyak korban harta, bahkan nyawa umat manusia berjatuhan akibat kran demokrasi ini. Hal ini akan merugikan kita sendiri. Bukan hanya kamtibmas yang terganggu, tetapi menjadi catatan hitam musuh-musuh Islam apabila ini terjadi di daerah atau negeri mayoritas muslim. Apabila tindakan-tindakan, terutama black campaign, hate speech, dan hoax menjadi “budaya” bangsa kita, bukan tidak mustahil kelak menimbulkan konflik sektarian, bahkan disintegrasi bangsa.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved