Opini

Hari Tani Nasional, Resolusi tanpa Solusi?

PADA 24 September setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Tani Nasional dan merupakan hari lahirnya

Hari Tani Nasional, Resolusi tanpa Solusi?
SERAMBINEWS.COM/SAIFUL BAHRI
Mahasiswa menggelar unjuk rasa dalam rangka hari tani nasional di Tugu Rencong Kuta Blang, Kota Lhokseumawe, Senin (24/9/2018). 

Oleh Muhammad Yuzan Wardhana

PADA 24 September setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Tani Nasional dan merupakan hari lahirnya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), 58 tahun silam atau tepatnya pada 1960. Momentum ini juga merupakan peringatan bagi kita semua agar menyadari, betapa pentingnya peran petani. Hak-hak atas mereka yang belum terealisasi dengan baik, apalagi sejahtera, mengingat rintihan penderitaan terhadap petani selalu terdengar dari pelosok-pelosok desa. Rintihan yang mungkin sulit dipahami oleh para kaum elite borjuis, bahkan oleh pihak pemangku hingga peramu kebijakan yang seharusnya mewakili aspirasi petani.

Tapi justru kondisi petani belum memperlihatkan signifikansi perubahan sosial menuju ke arah gemilang yang jaya bagi petani. Kualitas sumber daya manusia (SDM) bagi petani yang dominan tidak paham kebijakan prioritas atas nasib mereka atau isu strategis di sekitar merek. Pemahaman permasalahan yang mereka hadapi juga selalu terkesan monoton, klise dan klasik yang merupakan kausalitas terlalu lama tak terselesaikan. Sungguh miris nasibmu petani negeriku.

Petani terdegradasi
Resolusi demi resolusi untuk kesejahteraan petani selalu terpanjatkan pada hadirat penguasa negeri. Tapi seakan asa tak bergeming, tetap saja lahan petani terdegradasi. Bahkan, harga komoditi naik sekalipun namun petani masih saja buntung. Generasi muda sekarang enggan turun ke sawah atau berkebun, karena profesi petani tidak prestisius, hingga regenerasi petani tergerus oleh pembangunan yang timpang antara desa dan kota. Bahkan, profesi petani yang sering dianggap buruh atau kuli, tanpa disadari betapa mulianya profesi yang zakatnya lebih besar dari “orang kantoran” itu.

Dengan jiwa besarnya petani tak pernah mengeluh besaran zakatnya, ditambah lagi produksi tani yang kian terkubur, tak sejalan dengan arus teknologi yang berkembang pesat, akibat kualitas sumber daya manusianya belum mumpuni. Jika pun produksi melimpah, namun mereka yang mengaku bapak Bangsa justru menekan petani dengan dominasi impor yang merajalela. Begitulah kondisi petani kita pada hari ini. Sekelumit masalah masih membayangi mereka yang tak kenal pamrih dan berkomitmen tinggi demi mengisi kekosongan perut kita. Maka dalam hal ini sudah sepantasnya kita peduli pada petani.

Jika selama ini mindset kita masih terkekang hanya berdasarkan visibilitas petani adalah buruh atau kuli, maka mulai saat ini ubahlah semua pola berpikir seperti itu. Petani lebih tepat dikonotasikan bukan sebagai buruh atau kuli yang identik rendahan atau kacung. Dengan tugas mulia dan dari keringat petani, kita tumbuh besar menjadi orang yang berguna. Alangkah miris jika petani justru tak menjadi perhatian kita semua. Mereka terbungkam oleh kebijakan-kebijakan yang lebih mengarah kepolitisasi dari pada solusi tepat guna dan strategis.

Seharusnya petani menjadi domain yang mewakili semua perspektif berkehidupan dan bernegara. Bagaimana tidak, suatu bangsa akan maju dan terus berkembang pesat, jika petaninya ikut maju dan sejahtera. Jadikan sektor pertanian sebagai patron utama pembangunan negeri. Jika berbicara ekonomi, pertahanan keamanan, hak asasi manusia, kecerdasan bangsa hingga kekuatan dasar negara, maka sektor pertanian tidak dapat terpisahkan dan dapat menjadi bargaining positif dalam mengambil kebijakan, demi menuju arah pembangunan yang bermartabat dan berjaya.

Momentum Hari Tani Nasional memanggil kita semua untuk bangkit dan berdiri bersama petani. Mulai menghargai jati diri kita sebagai manusia yang tinggal di negeri agraris. Menghargai profesi petani hingga konsentrasi pembangunan negeri dengan pengembangan positif bisa berada di wilayah-wilayah yang berpotensi pada sektor pertaniannya.

Sungguh besar peluang keunggulan dan menjadi andalan pada sektor pertanian. Jika Thailand berani mengklaim sebagai kitchen of the world (dapur dari dunia) misalnya, mengapa kita ragu untuk mengklaim bahwa Indonesia sebagai excellent barn of the world (lumbung primadona dari dunia), ada di negeri yang subur, yang kaya akan sumber daya alamnya ini?

Program-program ketahanan maupun kedaulatan pangan dari pemerintah saat ini masih menghadapi kebuntuan solusi. Secara nasional belum menunjukkan keberhasilan, karena berbagai hal yang menjadi faktor berpengaruh tidak mendapatkan jalan keluar yang tepat. Seperti halnya terkait ketidaksesuaian kebijakan pemerintah dengan kultur masyarakat tani yang beragam di Indonesia, hingga politisasi sektor pertanian oleh tiga pilar utama pembangunan, yaitu para elite pemerintahan, mafia bisnis pertanian, hingga menjadi tamparan juga bagi akademisi yang seharusnya sebagai mitra petani, bukan hanya mitra pemerintah atau swasta.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved