MaTA: Jangan Ada Pihak yang Dilindungi

Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sapi yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 8,1 miliar

MaTA: Jangan Ada Pihak yang Dilindungi
ALFIAN, Koordinator MaTA

BANDA ACEH - Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sapi yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 8,1 miliar dari pagunya Rp 14,5 miliar yang terjadi di jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Lhokseumawe, perlu diusut dan diurai secara menyeluruh siapa saja yang terlibat.

“Pengungkapan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh oleh terdakwa menjadi bukti petunjuk bagi pihak kejaksaan untuk melanjutkan pengusutannya dan tidak boleh ada pihak yang dilindungi dan dikecualikan dari jeratan hukum,” ujar Koordinator Badan Pekerja Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian kepada Serambi, Selasa (25/8) malam di Banda Aceh ketika dimintai tangapannya terkait kasus tersebut.

Modus kasus dugaan pengadaan sapi fiktif yang terjadi di jajaran Pemko Lhokseumawe ini, menurut Alfian, cukup ‘gila’ sepanjang pengalamannya mengendus kasus-kasus korupsi di Aceh.

Bagi Pemko Lhokseumawe, kasus ini menjadi kasus terbesar dari sisi kerugiaan keuangan negara dan kerugian bagi masyarakat penerima yang jumlahnya mencapai ratusan orang dan rata-rata merupakan warga tidak mampu.

Kasus dugaan pengadaan sapi fiktif ini, menurut Alfian, sangat bertolak belakang dengan tujuan programnya. Program pengadaan sapi itu dibuat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat yang kurang mampu.

Masyarakata/petani/peternak kurang mampu diberikan sapi dengan harapan sapi itu nanti beranak pinak, bisa dikembangkan dan dijual sebagai sumber pendapatan tambahan bagi penerimanya dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Tapi fakta di lapangan, ungkap Alfian, justru terjadi sebaliknya. Dana untuk pengadaan sapi itu ditarik dengan cara membuat pertangggungjawaban fiktif. Banyak orang yang terlibat, karena jumlah perusahaannya saja mencapai 160 perusahaan dan 111 di antaranya diduga melakukan pengadaan sapi secara fiktif.

Modus yang dilakoni oleh 111 rekanan tersebut adalah dengan cara seolah-olah para penerima bantuan sudah menerimanya, padahal sapinya belum dibelikan untuk mereka. MaTA memohon kepada majelis hakim yang mengadili kasus ini untuk memberikan hukuman yang sangat berat bagi terdakwanya.

Menurut Alfian, terdakwa dugaan pengadaan sapi fiktif itu sudah melukai hati masyarakat yang kurang mampu di Kota Lhokseumawe. “Mengambil hak orang yang kurang mampu untuk memperkaya diri dan kelompok, itu sama dengan menzalimi mereka,” kata Alfian.

Selanjutnya, MaTA mendesak penyidik Polda Aceh untuk menetapkan korporat sebagai perusahaan yang terindikasi fiktif dalam pengadaan sapi, sebagai tersangka.

Selain orang selaku pemilik perusahan ditetapkan sebagai tersangka, lanjut Alfian, perusahaan yang terlibat yang jumlahnya mencapai 111 perusahaan itu pun–sesuai hasil audit BPKP--yang melakukan kegiatan fiktif dapat ditetapkan sebagai tersangka juga, sehingga perusahaan tersebut tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama di kemudian hari.

Kasus dugaan pengadaan sapi fiktif itu, menurut hasil audit BPKP, telah merugikan keuangan negara mencapai Rp 8,1 miliar dari pagunya Rp 14,5 miliar yang bersumber dari dana otonomi khusus kabupaten/kota.

Masyarakat, kata Alfian, saat ini menanti kemauan kuat penyidik untuk menelusuri siapa saja yang menikmati aliran dana dari hasil kejahatan tersebut dapat dihukum dan MaTA konsisten untuk mengawalnya di tingkat penyidik hingga proses persidangannya yang sedang berlangsung di Pengadilan Tipikor Banda Aceh. (her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved