DKP Aceh Dukung Wilayah Kelola Hukom Adat Laot

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh, Cut Yusminar MSi mendukung adanya penentuan Wilayah Kelola Hukom Adat Laot

DKP Aceh Dukung Wilayah Kelola Hukom Adat Laot
PENAMPILAN prosesi adat meulaot yang dilakukan oleh para nelayan setempat serta disaksikan warga serta turis asing pada acara Khanduri Laot Festival Sabtu (28/4). Acara tersebut berlangsung di Pelabuhan CT3 

BANDA ACEH - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh, Cut Yusminar MSi mendukung adanya penentuan Wilayah Kelola Hukom Adat Laot (WK-HAL) di Aceh, mengingat di provinsi ini terdapat Panglima Laot yang berkedudukan sebagai pemangku adat wilayah laut dan memerlukan ruang kelola untuk menerapkan hukum adat laot demi kemaslahatan bersama.

Hal itu dikatakan Cut Yusminar saat menerima tim pengabdian Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) untuk sosialisasi dan koordinasi hasil pengabdian penentuan WK-HAL di Aula DKP Aceh, Kamis (27/9).

Menurut Cut Yusminar, pihaknya terus mendukung Panglima Laot sebagai pemangku adat wilayah laut, apalagi keberadaan Panglima Laot sudah tegas dinyatakan di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan. Bahkan, dalam waktu dekat akan dilakukan pertemuan panglima laot se-Aceh.

Sementara itu, Dr M Adli Abdullah MCL, salah seorang pengabdi mengungkapkan, sosialisasi dan koordinasi itu dimaksudkan untuk mencari masukan dan saran terhadap pengabdian yang mereka laksanakan di Lhok Lamteungoh, Kabupaten Aceh Besar. “Kita berharap DKP Aceh dapat mengadopsi model penentuan WK-HAL yang kami lakukan. Hukom adat laot sudah lama menjadi rujukan nasional, bahkan menjadi salah satu model di dunia. Jangan kita lupakan,” tegas Adli.

Harapan senada juga diutarakan Pawang Baharuddin. “DKP Aceh harus mendukung sepenuhnya WK-HAL panglima laot di Aceh,” pinta Panglima Laot Kabupaten Aceh Besar yang juga Ketua Harian Panglima Laot Aceh.

Di akhir pertemuan, Adli Abdullah berharap, model WK-HAL dapat dimasukkan dalam Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Zonasi Wilayah Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) sebagai model dan kekhususan Aceh yang berbeda dengan konsep konservasi yang dikembangkan nasional. “WK-HAL dapat menjadi konsep konservasi laut ala Aceh,” ujar Dosen Hukum Adat Unsyiah ini.

Sekretaris DKP Aceh, Endin Sapruddin SPi setuju dengan WK-HAL yang digagas akademisi Unsyiah ini. “Kita akan upayakan WK-HAL ditetapkan dalam keputusan gubernur supaya memiliki dasar hukum formal,” ujarnya.

Turut hadir dalam acara sosialisasi dan koordinasi itu para kepala bidang (kabid) di lingkungan DKP Aceh, perwakilan WWF Aceh, WCS, Jaringan Kuala sebagai mitra, dan Dr Teuku Muttaqin Mansur MH selaku pengabdi. (dik)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved