Ghazali Abbas Adan Minta Dana Otsus Aceh Dipermanenkan Selamanya

ANGGOTA DPD RI Perwakilan Aceh mengatakan adalah fakta bahwa anggaran pembangunan di Aceh

Ghazali Abbas Adan Minta Dana Otsus Aceh Dipermanenkan Selamanya
Senator Aceh Ghazali Abbas Adan menyerahkan petisi Forum Geusyik Kecamatan Kuala, Nagan Raya tentang standarisasi gaji Geusyik dengan dana APBN kepada Wakil Menteri Keuangan RI Prof Dr Mardiasmo MBA dalam Raker Komite IV DPD RI dengan Kementerian Keuangan di Ruang Rapat Komite IV DPD RI di Senayan, beberapa waktu yang lalu. 

ANGGOTA DPD RI Perwakilan Aceh mengatakan adalah fakta bahwa anggaran pembangunan di Aceh sangat didominasi dari dana transfer pemerintah pusat dengan macam-macam nomenklaturnya. Fakta tersebut tidak saja untuk tingkat provinsi, tetapi juga tingkat kabupaten/kota.

“Selama ini yang paling dominan adalah dana alokasi umum (DAU) dan dana otonomi khusus (OTSUS) dengan jumlah yang amat sangat signifikan,” kata Ghazali. Anggota Komite IV DPD RI yang membidangi keuangan ini menambahkan dalam Undang-Undang Negara RI No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, disebutkan bahwa Aceh menerima dana Otsus sebesar 2 persen (2%) dari jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional selama 15 tahun, yakni sampai tahun 2022.

Selanjutnya akan menerima 1 persen (1%) dari DAU Nasional untuk 5 tahun berikutnya, yakni sampai tahun 2027. Tentang bukti dan fakta dominannya dana transfer pemerintah pusat terhadap anggaran pembangunan Aceh dapat dilihat misalnya dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) tahun 2018, sebagaimana dipaparkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) Jamaluddin SE, M.Si, Ak kepada Ghazali Abbas Adan dalam kunjungan kerja ke kantornya di Banda Aceh tahun 2017 lalu.

Senator Aceh ini menjelaskan dalam pertemuan tersebut Jamaluddin menyampaikan anggaran pembangunan Aceh bersumber pada Pertama, dana transfer pemerintah pusat yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak sebesar Rp.222.232.402, DBH Sumber Daya Alam Rp.333.020.142, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp.2.060.263.235.000, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp.313.719.075, DAK Nonfisik Rp.1.262.682.565 dan Dana Otsus Rp.8.029.791.593. Seluruhnya berjumlah Rp.12.287.709.012.

Kedua, dari Pendapatan Asli Aceh (PAA) sebesar Rp.2.312.018.753.305.00. Dan dari kedua sumber tersebut maka RAPBA 2018 berjumlah sebesar Rp.14.611.183.521.989.00. “Berdasarkan data dan fakta ini jelas belaka betapa tanpa dana transfer pemerintah pusat, di mana dari Dana Otsus sangat dominan, maka anggaran pembangunan Aceh sangatlah minim. Pasalnya dari Rp.14.611.183.521.989.00 RAPBA tersebut, hanya Rp.2.312.018.753.395.00 saja dari Pendapatan Asli Aceh(PAA),” ungkap Ghazali. Sadar akan data dan fakta ini maka Ghazali Abbas Adan sebagai politisi sekaligus anggota parlemen mewakili pemerintah dan rakyat Aceh di Senayan sesuai tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) serta kemampuan, niscayalah ikut bertanggungjawab terhadap keberlangsungan proses pembangunan.

Dan dalam waktu yang bersamaan pro-aktif mendukung terwujudnya program Aceh Hebat yang menjadi azam dan matlamat pemerintah Aceh. Anggota Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI ini menjelaskan untuk melaksanakan tupoksi tersebut, sebagai anggota parlemen dirinya harus berusaha bekerja secara profesional. Yakni tampil dan berbicara artikulatif berdasarkan ilmu dan tidak ditempat dan ruang yang hampa atau wacana di pinggir jalan.

Akan tetapi benar-benar di arena yang strategis, seperti didepan pihak-pihak yang berkempeten. Dan tentu pula yang disampaikan itu demi kemaslahatan rakyat banyak, bukan kepentingan personal atau komunitas tertentu apalagi untuk geng sendiri. “Sekali lagi saya tegaskan, esungguhnya erja profesional yang saya pahami adalah apapun yang menjadi sikap dan suara saya sebagai politisi, apalagi ketika mendapat amanah di parlemen sejak masa bakti tahun 1992-2004 di MPR/DPR-RI sampai sekarang di DPD/MPR-RI yakni sejak tahun 2014, tidak ada urusan dengan apa yang dinamakan pencitraan, suka atau tidak suka seseorang dan/atau kelompok masyarakat,” ujar Ghazali.

Ghazali Abbas menambahkan juga tidak ada urusan dengan kemungkinan positif atau negatif elektabilitas manakala dirinya ikut terlibat dalam kontestasi politik limatahunan. “Tetapi apabila sudah yakin apa yang akan menjadi sikap dan suara saya itu benar, tidak bertentangan dengan aturan syari’at dan perundang-undangan negara, serta ada manfaat bagi rakyat banyak, maka ia akan saya lakoni, apapun resikonya,” tegas Ghazali.

Wujud nyata aktualisasi upaya kerja profesional sebagai anggota perlemen sekaitan dengan bukti kesadaran, bahwa sesungguhnya dana Otonomi Khusus merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang paling dominan. Dan sesungguhnya pula tanpa dana Otsus tersebut pemerintah Aceh sangatlah minim anggaran untuk melaksanakan pembangunan dalam usaha mensejahterakan rakyat, maka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) OTSUS Komite I DPD RI, Selasa 25 September 2018 Ghazali Abbas Adan juga ikut hadir kendatipun dirinya bukan anggota Komite I DPD RI.

Adapun narasumber dalam RDP tersebut adalah Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono, Tenaga Ahli Utama Deputi V Kantor Staf Presiden RI, Mayjen TNI (Purn) Andrie dan Ifdhal Kasim. Dalam pertemuan itu Ghazali Abbas Adan dengan bahasa yang tegas meminta kepada pemerintah pusat agar dana otsus Aceh dapat dipermanenkan untuk selamanya.

Menurut anggota Panitia Urusan Legislasi Daerah (PULD) DPD RI ini, hal tersebut selain faktanya tanpa dana otsus pemerintah Aceh sangat minim anggaran untuk melaksanakan pembangunan, juga fakta sejarah berkaitan dengan relasi serta peran dan jasa Aceh untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, sejak pra hingga pasca kemerdekaannya.Apalagi dikaitkan dengan butir ketiga nawa cita pemerintah Indonesia saat ini, yang intinya bahwa pembangunan dimulai dan diutamakan dari pinggir.

Dan Aceh merupakan daerah paling pinggir dari NKRI ini. Beberapa alasan ini Ghazali Abbas Adan sampaikan di tempat yang strategis di depan pejabat negara yang berkempeten ketika meminta niscaya dana Otsus Aceh dipermanenkan untuk selamanya. Permintaan yang sama juga sudah saya sampaikan beberapa hari sebelumnya dalam RDP Komite IV DPD RI dengan jajaran Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI. Salah seorang narasumbernya adalah Dir ktur Jenderal Anggaran, Askolani.

Kita sangat berharap agar pemerintah pusat dapat segera mengabulkan permintaan tersebut,” jelas Ghazali. Senafas dengan permintaan tersebut,Ghazali Abbas mengungkapkan semestinya pula secara bersama-sama seluruh elemen rakyat Aceh terutama anggota parlemen di Aceh dari tingkat Provinsi, Kebupaten/Kota dan yang ada di Senayan serta pejabat eksekutif menyamakan sikap dan suara meminta pemerintah pusat untuk mempermanenkan dana otsus Aceh untuk selamanya.

“Dalam waktu yang bersamaan emangku amanah di Aceh, yakni pemerintahan di semua tingkatan dengan cerdas, piawai, profesional, berkeadilan dan akuntabel dapat memanfaatkan setiap sen dana Otsus dan rupa-rupa dana yang lain dari berbagai sumber itu untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kemaslahatan rakyat demi mewujudkan Aceh Hebat. Insya Allah,” pungkas Ghazali Abbas.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved