Aceh Utara Miliki 5.201 Pemilih Ganda

Pemilih ganda di Aceh Utara berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sudah disampaikan

Aceh Utara Miliki 5.201 Pemilih Ganda
SERAMBINEWS.COM/RASIDAN
KIP Galus menggelar rapat pleno penetapan DPT hasil perbaikan jumlah pemilih di kabupaten itu, di Aula DCC Raklunung, Blangkejeren 

LHOKSUKON - Pemilih ganda di Aceh Utara berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sudah disampaikan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara mencapai 5.021 orang. Selain terdaftar di kabupaten/kota di Aceh, mereka juga terdaftar di provinsi.

Informasi ini disampaikan Ketua KIP Aceh Utara Zulfikar SH yang didampingi komisioner KIP Fauzan Novi, disela-sela peluncuran Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) di halaman kantor KIP setempat, Senin (1/9). Peluncuran tersebut dihadiri perwakilan partai politik, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panwaslih. Posko itu dibuka sejak 1-28 Oktober mendatang.

“Data pemilih ganda tersebut dikirim KPU pada 29 September. Data tersebut sudah kita sampaikan kepada partai politik, PPK, dan juga panitia pemungutan suara (PPS) untuk mendatangi tempat tinggal yang bersangkutan guna memastikannya,” ujar Ketua KIP Aceh Utara Zulfikar SH kepada Serambi, kemarin.

Disebutkan, bila ditemukan pemilih tersebut terdaftar di tempat lain, namanya akan dicoret nantinya sebagai pemilih di Aceh Utara, sehingga tidak ada pemilih ganda. “Jadi, keberadaan posko GMHP tersebut, selain untuk mendata nama warga yang belum memiliki hak pilih, juga untuk menelusuri hal tersebut. Karena nama-nama pemilih nantinya akan ditempelkan,” ujar Ketua KIP Aceh Utara.

Zulfikar berharap kepada seluruh masyarakat di Aceh Utara untuk aktif melaporkan dirinya bila belum terdata sebagai pemilih dengan membawa e-KTP, sehingga ketika pemilu nantinya sudah memiliki hak pilih. “Kita juga berharap kepada warga supaya segera membuat E-KTP ke dinas terkait,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kota Lhokseumawe, Yuswardi MKomI kepada Serambi meminta Panwaslih untuk mengawasi proses pendataan pemilihan hasil perbaikan, sehingga tidak ada warga Lhokseumawe yang sudah punya hak pilih, tapi tidak didata.

“Kita mendesak KIP untuk mendata warga Lhokseumawe yang sudah punya hak pilih secara benar. Apresiasi patut kita berikan kepada Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yang sudah bekerja untuk melakukan pendataan pemilih,” katanya.

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh melibatkan banyak pihak dalam melakukan perbaikan atau menyisir kembali daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPT-HP) selama 60 hari kerja ke depan. Hal tersebut dilakukan KIP bersama-sama sebagai upaya melindungi hak pilih masyarakat di Aceh agar bisa menggunakan hak konstitusionalnya.

Demikian disampaikan Komisioner KIP Aceh, Agusni AH dalam keterangannya kepada Serambi kemarin. “Dalam rangka perbaikan data pemilih ini, tentunya kita melibatkan banyak pihak penyelenggara KIP dan Bawaslu di semua tingkatan, parpol peserta pemilu, pihak pemerintah serta semua elemen dan stake holder lainnya,” kata Agusni.

Untuk itu, KIP Aceh menyerukan semua penyelenggara untuk membuat posko gerakan melindungi hak pilih (GMHP) di seluruh daerah mulai kabupaten/kota, kecamatan hingga setiap gampong dalam wilayah Provinsi Aceh. “Ini bertujuan memastikan dan menjamin hak demokrasi pemilih bisa digunakan pada pemilu serentak tahun 2919 mendatang,” katanya.

Seruan mendirikan posko GMHP serentak ini dimulai sejak tanggal 1-28 Oktober 2018. Gerakan ini sekaligus menjadi medium lain buat masyarakat, baik yang sudah memenuhi syarat untuk memilih maupun yang belum lengkap data kependudukannya sehingga penyelenggara akan ikut memfasilitasi mengurusnya ke disdukcapil.

Begitupun, segenap masyarakat untuk ambil bagian tanggung jawab bersama dalam rangka menciptakan data kependudukan ini sehingga bisa memilih pada Pemilu 2019 nanti. “Dengan adanya posko-posko GMHP ini diharapkan masyarakat dapat melaporkan kepada penyelenggara untuk kemudian didata ke dalam daftar pemilih. KIP Aceh bersama kabupaten dan kota akan terus melakukan pendataan berkelanjutan sampai batas waktu sesuai program jadwal dan tahapan,” katanya.

Agusni juga menjelaskan, GMHP adalah medium lain yang dilakukan pihak KPU secara nasional menyusul lahirnya rekomendasi kedua dalam rapat pleno rekapitulasi DPTHP-II pada 16 September 2018 setelah sebelumnya pleno rekapitulasi pertama 5 September 2018, untuk dilakukannya pencermatan dan analisis data pemilih indikasi ganda.

Seperti diberitakan sebelumnya, KIP Aceh kembali menyisir pemilih ganda dari daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPT-HP) yang telah ditetapkan beberapa waktu lalu. KIP kembali menyisir dan melakukan pencermatan terhadap 3.441.039 pemilih pada 23 kabupaten/kota di Aceh. Selain menghapus pemilih ganda, nanti dalam verifikasi KIP juga akan memasukkan pemilih yang sebelumnya belum terdata. (jaf/dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved