Salam

DPT Aceh Belum Bersih?

Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Aceh mendesak Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh agar transparan

DPT Aceh Belum Bersih?
FOTO MEDIA CENTER KIP BANDA ACEH 
Ketua KIP Banda Aceh, Indra Milwady didampingi para anggota memimpin rapat pleno terbuka penetapan daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPT-HP) di kantor KIP setempat, Kamis (13/9). 

Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Aceh mendesak Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh agar transparan dalam pendataan daftar pemilih tetap (DPT) pascarekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beberapa waktu lalu. Sebab, DPT adalah bagian terpenting dalam proses pelaksanaan pemilihan umum presiden, wakil presiden, DPR, DPD, DPRA, dan DPRK tahun depan.

“Daftar pemilih yang akurat merupakan prasyarat berlangsungnya pemilihan yang jurdil sekaligus menjadi alat kontrol terhadap penggelembungan suara, penambahan suara atau pengurangan suara,” kata Direktur Eksekutif JaDI Aceh, Ridwan Hadi SH yang mantan Ketua KIP Aceh.

JaDI berharap agar penyempurnaan DPT berdasarkan rekomendasi Bawaslu yang sedang berlangsung selama dua bulan lebih ke depan agar dilaksanakan secara terbuka dan partisipatif. “Tidak boleh tertutup, agar upaya validasi dan akurasi DPT bisa dicapai secara maksimal,” tegasnya.

Dia juga mengatakan, perlu dilahirkan komitmen bersama antara pemerintah yang berwenang mengelola data penduduk dan penyelenggara pemilu. Bahkan parpol peserta pemilu harus terlibat dalam komitmen menghasilkan DPT yang akurat, valid, dan mutakhir. “Masyarakat pemilih juga perlu proaktif untuk memeriksa dirinya dan keluarga, apalagi saat ini ada sidalih untuk memudahkan pemilih melakukan pengecekan data pemilih untuk pemilu 2019,” pungkasnya.

Saat ini, KIP Aceh memang sedang menyisir kembali daftar pemilih yang dikhawatirkan masih pemilih ganda dalam daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPT-HP) yang telah ditetapkan beberapa waktu lalu. Penyisiran dan pencermatan dilakukan terhadap 3.441.039 pemilih pada 23 kabupaten/kota di Aceh.

Dari keterangan JaDI dan langkah-langkah yang sedang dilakukan KIP terkait pemilih, tampaknya, DPT HP pun belum “bersih” juga belum “terkini”. Karenanya, harus disisir dan dicermati kembali. Yang menjadi pertanyaan kita, mengapa setiap kali kita membutuhkan data penduduk, terutama untuk pemilihan umum dan pilkada, selalu saja tidak pernah siap. Padahal, waktu untuk menyiapkan data pemilih secara benar sangatlah cukup.

Padahal, dengan sistem data kependudukan sekarang ini, setiap warga yang melakukan urbanisasi, meninggal dunia, atau baru memasuki usia pemilih pemula, akan dapat diperbarui dalam waktu yang singkat. Jadi, harusnya tidak ada alasan adanya pemilih ganda atau pencatatan ganda. Makanya, kita curiga, jangan-jangan ini ada faktor kesengajaan?

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved