Dokumen Tanah Tol Aceh Harus Diperiksa BPKP

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh sedang melakukan review atau pemeriksaan dokumen

Dokumen Tanah Tol Aceh Harus Diperiksa BPKP
Serambi Indonesia

* Sebelum Dana Ganti Rugi Ditransfer ke Rekening Pemilik

BANDA ACEH - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh sedang melakukan review atau pemeriksaan dokumen tanah masyarakat yang akan dibayar untuk proyek jalan tol ruas Banda Aceh-Sigli.

“Dari 204 bidang tanah masyarakat dari Kecamatan Blang Bintang-Montasik, Aceh Besar yang akan dibayar, sebanyak 64 bidang sudah menyatakan setuju dibayar sesuai dengan harga penetapan Kantor Jasa Penilian Publik (KJPP), sedangkan 60 persen lagi merupakan tanah kawasan hutan negara,” kata Kasatker Pembebasan Tanah Jalan Tol Aceh, Alvi kepada Serambi, Kamis (4/10).

Alvi mengatakan, tanah masyarakat yang pemiliknya sudah setuju dibayar sesuai hasil penilaian dan penetapan KJPP, sebelum dananya ditransfer ke rekening pemilik tanah, terlebih dahulu pihaknya membawa berkas tanah (dokumen) ke BKPP untuk diperiksa kembali kebenaran penetapan luas maupun harga agar tidak terjadi gugatan hukum di kemudian hari.

Setelah auditor BPKP menilai dan sudah sesuai luas maupun harga, maka BKPP menerbitkan surat tanah yang bersangkutan sudah bisa dibayar. Surat BKPP bersama berkas tanah diserahkan ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk proses pembayaran.

Jadi, kata Alvi, proses pembayaran tanah masyarakat yang terkena jalur tol, tahapannya cukup panjang, tapi memberikan kenyamaman bagi petugas dan pemilik tanah di kemudian hari.

Untuk bisa menerima pembayaran pembebasan tanah, kata Alvi, tidak cukup dengan pengukuran, verifikasi dan pengumuman dari Kantor BPN, kemudian dilanjutkan penetapan harga dari KJPP, tapi masih ada audit akhir dari BPKP.

BPKP, KJPP, dan BPN maupun Kasatker Pengadaan Tanah, kata Alvi, bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan pembebasan tanah untuk 4 ruas proyek jalan tol Aceh. Sistem pembayaran pembebasan tanah untuk jalan tol Aceh ini menjadi contoh bagi pelaksanaan pembebasan tanah jalan tol daerah lain dan pelaksanaan tahun selanjutnya. “Aceh menjadi pilot project,” ujar Alvi.

Ketika ditanya bagaimana terhadap masyarakat yang belum mau menerima harga tanah hasil penilaian KJPP, Alvi menegaskan, silakan gugat ke pengadilan, karena pihaknya dan KJPP tidak bisa mengubah nilai harga tanah masyarakat yang telah ditetapkan KJPP, termasuk pihak KJPP itu sendiri.

Kepada masyarakat yang belum menerima harga penetapan hasil penilaian KJPP, silakan menggugat, kalau nanti pengadilan memutuskan supaya harga tanah masyarakat yang menggugat belum sesuai dengan harga tanah saat ini dan letaknya, maka KJPP yang akan melakukan penilian baru untuk menetapkan harga yang baru.

Sebaliknya, kata Alvi, bagi pemilik tanah yang menolak harga penetapan tanah dari KJPP tapi tidak menggugat ke pengadilan, pihak Satker Pembebasan Tanah Jalan Tol menitipkan uang pembayaran tanahnya ke pengadilan. Kalau ia nanti berubah pikiran setuju dibayar maka yang bersangkutan bisa mengajukan permohonan ke pengadilan untuk penarikan dana pembayaran tanah ke pengadilan melalui proses awal lewat BPN dan Satker.

Dalam melaksanakan tugasnya, kata Alvi, KJPP dinilai sudah bekerja optimal dan profesional. Penetapan harga tanah masyarakat berdasarkan transaksi penjualan tanah sebelumnya, antara yang tertera dalam akte jual beli tanah dengan yang diterima, terkadang beda nilainya, tapi tidak semuanya demikian.

Misalnya, dalam akte jual beli ditulis Rp 50.000/meter, tapi pembayarannya Rp 100.000/meter. Yang dipegang KJPP sebagai harga bandingan mungkin yang tertulis dalam akte jual beli, bukan yang dibayar kontan kepada pemilik tanah.

“Penolakan masyarakat terhadap penetapan harga tanah yang dibuat KJPP, boleh-boleh saja dan silakan bawa ke pengadilan. Saran ini kami sampaikan agar proses pembebasan tanah untuk jalan tol Aceh bisa terus berjalan,” demikian Alvi. (her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved