Harga Ganti Rugi Lahan jangan Rugikan Rakyat

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah berjanji akan membantu masyarakat menyelesaikan persoalan harga ganti rugi

Harga Ganti Rugi Lahan jangan Rugikan Rakyat
Nova Iriansyah 

BANDA ACEH - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah berjanji akan membantu masyarakat menyelesaikan persoalan harga ganti rugi lahan pembangunan jalan tol ruas Banda Aceh-Sigli yang dinilai terlalu rendah. Nova berharap persoalan ganti rugi lahan tidak menghambat pembangunan jalan tol Aceh sepanjang 74,2 kilometer.

Demikian disampaikan Nova seusai menghadiri pembukaan bimbingan teknis dan pembekalan calon legislatif (caleg) DRPA dari Partai Daerah Aceh (PDA) di Aula Hotel Mekkah, Banda Aceh, Sabtu (6/10). Sebelumnya, sejumlah warga memprotes harga ganti rugi lahan yang telah ditetapkan panitia pelaksanaan proyek karena terlalu rendah.

“Kita sebagai Pemerintah Aceh ingin juga membela rakyat kita. Kita sedang mencari formulasi yang paling adil agar rakyat tidak merasa dirugikan dan jalan tol pun jangan terhambat. Nah, mediasi sedang kita lakukan mudah-mudahan itu bisa diselesaikan. Saya menegaskan sebagai pemerintah harus membela rakyat,” katanya.

Nova menyatakan, masalah harga ganti rugi lahan yang masuk dalam proyek jalan tol sebenarnya sudah ditetapkan oleh panitia pelaksana proyek yaitu Kementerian Pekerjaan Umum. Peraturan sekarang, lanjut dia, kalau harga ganti rugi sudah ditetapkan tapi harus berubah lagi maka harus diubah melalui pengadilan, tidak bisa oleh panitia.

Nova menyatakan, saat ini pihaknya sedang mencari solusi agar masalah tersebut tidak sampai ditanggani oleh pengadilan karena itu bisa memperlambat pengerjaan proyek. “Kalau bisa tidak perlu ke pengadilan, kita bisa bermusyarawah. Yang penting rakyat tidak dirugikan sekali dan jalan tol jangan tertunda lagi,” ujar dia.

Sebelumnya, puluhan warga Gampong Data Makmur, Kecamatan Blangbintang, Aceh Besar, Senin, 3 September lalu, berdelegasi ke DPRA mengadukan persoalan terkait penetapan harga pembebasan tanah yang dibuat Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk proyek jalan tol Banda Aceh-Sigli yang dinilai terlalu rendah.

T Sulaiman, seorang pemilik tanah kepada Serambi menjelaskan lahan warga yang terkena ruas jalan tol hanya dihargai Rp 40.000/meter. Padahal, tahun 2010, Pemerintah Aceh pernah membeli lahannya di kawasan Blangbintang untuk pembangunan Kompleks SMK Penerbangan yang lokasinya tidak jauh dari proyek tol, dibayar Rp 72.000/meter. Tiga tahun kemudian, tepatnya pada 2013, dekat lokasi proyek itu, Pemerintah Aceh kembali membeli tanah masyarakat untuk kebutuhan lahan TNI-AU, dibayar Rp 130.000/meter. Karena aduan itu pula, kemudian DPRA mengirim surat ke Presiden RI, Jokowi untuk meminta agar dibuat kebijakan baru supaya masyarakat tidak merasa dirugikan.

Ground breaking
Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menyampaikan bahwa Presiden RI Jokowi telah menjadwalkan akan ke Aceh untuk melakukan ground breaking atau pemancangan tiang pertama jalan Tol Aceh ruas Sigli-Banda Aceh di Blangbintang, Aceh Besar pada pertengahan bulan ini.

“Kita jadwalkan pertengahan Oktober, tapi ada beberapa masalah teknis yang masih berjalan dan belum selesai. Karena ground breaking jalan tol di Aceh kita harapkan bukan hanya formalitas, tapi begitu Presiden melakukan ground breaking langsung dibangun 7 km pertama jalan tol,” kata Nova.

Dia menjelaskan, di banyak tempat setelah dilakukan ground breaking maka proses pembangunan akan terhenti dalam waktu lama. “Kita tidak mau seperti itu, karenanya kita siapkan dulu semuanya. Lokasi ground breaking sudah di Blangbintang, begitu selesai ground breaking, minggu depannya alat-alat berat sudah masuk dan pekerjaan pertama sepanjang 7 km juga sudah disanggupi PT Hutama Karya selaku kontraktor dan terus berlanjut hingga setahun ke depan sampai di Pidie, sepanjang 74,2 km,” pungkasnya.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved