Opini

Efektivitas Pengelolaan Dana Otsus Aceh

DANA Otonomi Khusus (Otsus) merupakan satu bagian kompensasi dari pemerintah pusat kepada masyarakat Aceh

Efektivitas Pengelolaan Dana Otsus Aceh
Kolase Serambinews

Oleh Muhammad Ikhsan

DANA Otonomi Khusus (Otsus) merupakan satu bagian kompensasi dari pemerintah pusat kepada masyarakat Aceh, yang tak terlepas dari akumulasi konflik selama kurun waktu 30 tahun, telah menempatkan rakyat Aceh pada posisi yang tragis dan marginal dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, bahkan telah pudarnya nilai-nilai sosial dan adat yang selama ini melekat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Konflik yang berkepanjangan telah menimbulkan luka sosial dan dendam di antara sesama anak negeri, sehingga telah menjerumuskan Aceh dalam kondisi yang cukup menyedihkan.

Kemudian bencana gempa dan tsunami yang paling dahsyat pada 26 Desember 2004, telah menghancurkan sebagian besar wilayah Aceh dan menelan ratusan ribu korban jiwa. Selanjutnya kedua belah pihak, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia (RI) sepakat menyelesaikan konflik tersebut secara damai. Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah RI dan GAM di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005 menandakan kilas baru sejarah Aceh dan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang damai, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat.

MoU Helsinki merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Aceh secara berkelanjutan. Satu tindak lanjut dari MoU ini adalah Aceh berstatus otonomi khusus di bawah Pemerintahan RI. Penyelenggaraan pemerintahan di Aceh dibangun dalam suatu sistem yang dituangkan dalam UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Di dalam UUPA ini, Dana Otsus Aceh distur pada Pasal 179 ayat (2), poin c sebagai satu sumber penerimaan dan pengelolaan keuangan pemerintahan Aceh.

Dengan demikian, idealnya Pemerintah Aceh yang telah diberi tanggung jawab mengelola dana otsus, mempercepat proses rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Aceh secara berkelanjutan. Pemerintah pusat mengharapkan pemanfaatan dana otsus yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pertumbuhan ekonomi nasional pada umumnya dan khususnya mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh yang dilakukan untuk pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan kemajuan kualitas pendidikan.

Cenderung meningkat
Dana Otsus Aceh yang mulai diberikan kepada masyarakat Aceh pada 2008 melalui sumber penerimaan dan pengelolaan oleh Pemerintah Aceh memiliki jangka waktu tertentu (Pasal 183 ayat (2) UUPA). Pemberian Dana Otsus Aceh berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yang dimulai tahun pertama (2008) sampai tahun ke-15 (2022) besar alokasinya setara dengan 2% dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional dan untuk tahun ke-16 (2023) hingga tahun ke-20 (2028) besar alokasinya setara 1% dari plafon DAU Nasional.

Perkembangan jumlah Dana Otsus Aceh yang diterima oleh Pemerintah Aceh pada 2008 sebesar Rp 3,59 triliun yang tiap tahun cenderung meningkat dan pada 2018 sudah mencapai Rp 8,039 triliun. Total Dana Otsus Aceh yang diterima oleh Pemerintah Aceh selama 2008-2018 mencapai Rp 64,899 triliun. Rata-rata pertumbuhan Dana Otsus Aceh sebesar 8,59%, di mana rata-rata pertumbuhan tertinggi pada 2012 dan terendah pada 2018 ini.

Bercermin dari Dana Otsus Aceh yang cerderung terus meningkat, namun kurang berpengaruh terhadap indikator pencapaian pembangunan daerah di Aceh. Hal ini dapat dilihat dari data kemiskinan hingga pada Maret 2018 menunjukkan bahwa, jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 839 ribu orang (15,97%), bertambah sebanyak 10 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2017 yang jumlahnya 829 ribu orang atau (15,92%).

Sedangkan jika dibandingkan dengan Maret 2017 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 33 ribu orang (16,89%). Jumlah penduduk miskin berdasarkan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Aceh pada 2007 mencapai 872 ribu orang (16,89%), bertambah sebanyak 31 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2016 yang jumlahnya 841 ribu orang atau 16,43% (Sumber: BPS Aceh).

Perkembangan data kemiskinan dari sisi jumlah dan prosentase mengalami kecenderungan naik dan turun. Ini menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah Dana Otsus Aceh yang dikekola oleh Pemerintah Aceh kurang berpengaruh secara signifikan atas penurunan angka kemiskinan karena kemiskinan di Aceh masih dominan mengalami kenaikan jumlah orang miskin.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved