Eks Walko Sabang Tersangka Korupsi

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, Selasa (9/10) menetapkan dua tersangka dugaan korupsi pengadaan tanah pembangunan

Eks Walko Sabang Tersangka Korupsi
CHAERUL AMIR,Kajati Aceh

* Terkait Pengadaan Tanah Pembangunan Rumah Guru

BANDA ACEH - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, Selasa (9/10) menetapkan dua tersangka dugaan korupsi pengadaan tanah pembangunan rumah dinas guru di Lingkungan Cot Damar, Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukakarya dan Lingkungan Blang Tunong, Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya, Sabang.

Kedua tersangka adalah pemilik tanah yang juga mantan wali kota Sabang, Zulkifli Adam (ZA) dan Drs M selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan Sabang yang kini sudah menjabat sebagai kepala dinas tersebut. Namun keduanya belum ditahan karena dianggap masih kooperatif. Pengadaan tanah itu terjadi sebelum Zulkifli Adam menjadi Wali Kota Sabang.

Kajati Aceh, Dr Chaerul Amir SH MH menginformasikan, dalam pembebasan lahan untuk pembangunan rumah dinas guru di dua lokasi itu Dinas Pendidikan Sabang mengalokasikan anggaran Rp 1.724.290.000 dari APBK Sabang tahun 2012. Dalam proses pembebasan lahan diketahui terjadi pengelembungan harga yang mengakibatkan adanya kerugian negara.

Chaerul mengatakan, kasus itu sudah ditangani sebelum ia menjadi Kajati Aceh. Saat pimpinan beralih, Chaerul membentuk tim baru yang dipimpin Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Aceh, T Rahmatsyah SH MH untuk mengusut tuntas kasus tersebut. “Didapatkan fakta-fakta yang disimpulkan telah terjadi tindak pidana yang merugikan negara,” katanya.

Dia menjelaskan, pada tahun 2012 Dinas Pendidikan Sabang ingin membangun rumah dinas guru di dua lokasi yaitu di Lingkungan Cot Damar, Gampong Raya Seunara, Kecamatan Sukakarya dengan luas tanah sekitar 9.437 m2 dan di Lingkungan Blang Tunong Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya dengan luas tanah sekitar 664 m2.

Berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), harga tanah yang berlokasi di Lingkungan Cot Damar Rp 1.700/m2 dan di Lingkungan Blang Tunong Rp 5.000/m2. Namun harga yang berlaku secara umum atau harga pasar di dua lokasi itu Rp 50.000/m2.

Sementara pada saat dilakukan negosiasi penawaran harga, pemilik tanah, Zulkifli Adam dan kuasa pemilik tanah Ridwan Mana menawarkan harga Rp 250.000/m2. Sedangkan dinas hanya mampu dengan harga Rp 120.000. Tapi akhirnya disepakati harga Rp 170.000/m2 untuk dua lokasi itu. Seharusnya, M selaku PPTK memiliki kewenangan mengendalikan harga dengan memperhatikan NJOP.

Akibatnya, dinas harus membayar harga tanah milik Zulkifli Adam yang berlokasi di Lingkungan Cot Damar dengan nilai Rp 1.530.000.000 dikurangi pajak Rp 76.500.000. Sedangkan tanah di Lingkungan Blang Tunong dengan pemilik Siti Aman dibayar dengan nilai Rp 112.880.000 dikurangi pajak Rp 5.644.000.

Chaerul menyampaikan harga pembelian tanah sangat jauh dari harga NJOP sehingga telah menguntungkan orang lain dalam hal ini pemilik tanah. “Berdasarkan fakta pembayaran harga tanah berbeda dengan NJOP. Ternyata setelah dilakukan pembebasan lahan ZA, harga yang dibayar di atas NJOP dan di atas harga pasar yaitu Rp 170.000/meter,” ungkapnya.

Kajati Aceh, Chaerul Amir juga mengungkapkan pembebasan tanah untuk pembangunan rumah dinas guru di Sabang sudah diseting sejak awal. Menurut Chaerul, lahan yang akan digunakan untuk pembangunan rumah dinas guru tersebut sudah diarahkan sejak awal agar jatuh ke tanah milik Zulkifli Adam.

“Tanah yang ditetapkan ini sudah dari perencanaan diarahkan kepada tanah milik tersangka. Ternyata memang, tanah yang dibebaskan itu tanah ZA. Di mana ZA ini pada awal pembahasan pagu anggaran masih menjadi anggota DPRD Sabang. Kemudian pada saat realisasi atau pembebasan tanah itu, nilai pagu dan luas tanah yang dibebaskan sama saat perencanaan,” katanya.

Sementara untuk kerugian negara dari kasus itu, Chaerul menjelaskan saat ini pihaknya masih menunggu perhitungan yang dilakukan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh. “Nilai kerugiannya masih dihitung oleh auditor BPKP Perwakilan Aceh karena kita tidak bisa membuat angka ril kerugian negara,” katanya.

Meskipun belum ada hasil perhitungan kerugian negara, namun, Chaerul memastikan dalam proses pembebasan tanah itu telah terjadi kerugian negara karena harga ganti rugi lebih besar dari NJOP atau harga pasar. “Ada kerugian ya, karena dalam proses pengadaan tanah banyak fakta yang diperoleh penyidik bahwa pengadaan tanah itu tidak sesuai prosedur,” demikian Kajati Aceh. (mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved