Qanun Otsus Diubah Lagi untuk Kebersamaan

DPRA menegaskan komitmennya untuk menyahuti aspirasi kabupaten/kota agar bisa kembali mengelola sebagian dana otonomi

Qanun Otsus Diubah Lagi untuk Kebersamaan
KETUA pansus perubahan Qanun Otsus Effendi bersama anggota dan para bupati walikota foto bersama usai acara RDPU di gedung utama DPRA, Selasa (9/10).

DPRA menegaskan komitmennya untuk menyahuti aspirasi kabupaten/kota agar bisa kembali mengelola sebagian dana otonomi khusus pada tahun depan (2019). DPRA berencana akan kembali mengubah untuk ketiga kalinya Qanun Aceh nomor 2 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.

Selasa (9/10) kemarin, DPRA menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait perubahan qanun tersebut di Gedung Utama DPRA. Acara itu dibuka langsung oleh Ketua DPRA, Tgk Muharuddin SHI MM yang didampingi Wakil Ketua I DPRA, Drs Sulaiman Abda MSi, bersama Ketua Pansus Effendi, dan anggota Tgk Anwar Ramli, Abdurrahman Ahmad, Zuriat Suparjo, Dr Mariati dan lainnya.

Juga hadir Asisten II Setda Aceh mewakili Pemerintah Aceh, Kepala SKPA, para bupati dan walikota di antaranya Bupati Bireuen (Saifannur), Bupati Aceh Barat (Ramli), Bupati Abdya (Akmal Ibrahim), dan Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman.

“Perubahan Qanun Nomor 2 tahun 2008 untuk yang ketiga kalinya itu dilakukan demi kebersamaan,” kata Muharuddin yang ditanyai seusai membuka acara RDPU.

Dia menjelaskan, sumber penerimaan dana otonomi khusus itu berasal dari pelaksanaan UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA). Lahir dari MoU Helsinki, hasil kesepakatan damai RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Dalam salah satu pasal UUPA disebutkan, untuk percepatan pembangunan Aceh akibat konflik, Pemerintah Pusat memberikan dana pembangunan 2 persen setara dengan Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional selama 15 tahun dan setara 1 persen dari DAU Nasional selama 5 tahun.

“Dana otsus ini diberikan selama 20 tahun dan sudah dimulai pada tahun 2008. Tetapi dalam perjalanan, pelaksanaan programnya belum memberikan hasil maksimal bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Aceh, makanya aturan penggunaan dana otsus itu terus mengalami perubahan,” jelas Ketua DPRA ini.

Tahun 2017, kata Muhar, pemerintahan periode sebelumnya mengusulkan perubahan qanun, dimana pengelolaan dana otsus dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah provinsi. Sementara kabupaten/kota hanya diberikan hak pengusulan program dan kegiatan senilai kuota dana otsus yang telah dibagi secara proporsional kepada masing-masing kabupaten/kota.

Namun bupati dan wali kota se-Aceh menolak hal itu. Mereka menyurati pimpinan DPRA dan Gubernur meminta agar qanun Aceh perubahan kedua atas qanun Aceh Nomor 2 tahun 2008 tentang hal yang sama diubah kembali. “Alasan para bupati/wali kota dan DPRK, perubahan qanun sebelumnya tidak memberikan rasa keadilan bagi pemerintah kabupaten/kota,” sebut Muharuddin.

Dan hal itu berimbas pada pelaksaan proyek di lapangan. Muharuddin mencontohkan kondisi saat ini dimana daya serap keuangan APBA sampai posisi Oktober masih rendah, berada dibawah 50 persen dari pagunya Rp 15,08 trilliun. Begitu juga realisasi fisiknya masih berada di bawah 60 persen.

Halaman
1234
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved