Qanun Otsus Diubah Lagi untuk Kebersamaan

DPRA menegaskan komitmennya untuk menyahuti aspirasi kabupaten/kota agar bisa kembali mengelola sebagian dana otonomi

Qanun Otsus Diubah Lagi untuk Kebersamaan
KETUA pansus perubahan Qanun Otsus Effendi bersama anggota dan para bupati walikota foto bersama usai acara RDPU di gedung utama DPRA, Selasa (9/10).

“Hal ini terjadi karena semua usulan proyek kabupaten/kota yang disampaikan dalam Pergub APBA 2018 dilaksanakan oleh SKPA provinsi, bukan kabupaten/kota. Akibatnya, ketika berbagai hal muncul di lapangan, pihak kabupaten/kota kurang merespons,” ujar Muharuddin.

Kondisi ini katanya tak bisa dibiarkan. Karena itu dalam penyusunan prolega prioritas 2018, Badan Legislatif Dewan memasukkan perubahan qanun Nomor 2 tahun 2008 untuk yang ketiga kali menjadi prolega prioritas Dewan tahun 2018. Dengan demikian, dana otsus kabupaten/kota sebesar 40 persen akan ditransfer kembali ke kas daerah masing-masing.

“Hal ini untuk memberikan rasa keadilan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam mempercepat pembangunan daerahnya. Pemerintah provinsi harus ikhlas melepaskan sebagian dana otsus itu demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Aceh,” demikian Muharuddin.

Fokuskan Dana Otsus untuk Pemberdayaan Ekonomi
Terpisah, Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Akmal Ibrahim, menyatakan sependapat dengan Ketua DPRA, Tgk Muharuddin. Dana Otsus dia katakan, perlu difokuskan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, jangan hanya ke infrastruktur.

“Pembangunan infrastruktur memang bisa menurunkan jumlah penduduk miskin, sementara jika alokasi untuk ekonomi rakyat sedikit, kebangkitan ekonomi masyarakat akan berjalan seperti sekarang ini, sangat lambat,” ujarnya.

Menurutnya, cara yang paling cepat dan tepat untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran adalah dengan memberdayakan ekonomi masyarakat miskin di berbagai bidang usaha. Jangan lagi terlalu memfokuskan pada pembangunan jalan, rumah ibadah yang besar, gedung sekolah agama yang bertingkat dan lainnya, meski dalam agama itu memang dianjurkan.

“Tapi memberdayaan ekonomi masyarakat miskin, para janda/duda miskin serta menyantuni anak yatim piatu itu lebih diserukan dalam agama,” terang Bupati Abdya ini.

Karena itu, dirinya sangat mendukung terhadap apa yang disampaikan Ketua DPRA. “Kita harus bisa mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran melalui dana otsus,” ujar Akmal Ibrahim.

Program-program ekonomi rakyat yang bisa dilakukan, antara lain pembukaan lahan dan areal perkebunan, revitalisasi tambak rakyat, meningkatkan keterampilan masyarakat, dan memberikan bantuan alat kerja dan modal kerja.

“Bagaimana mereka bisa bebas dari kemiskinan, lahan usaha saja mereka tidak punya. Begitu juga dengan penduduk yang menganggur, mereka harus diberdayakan untuk bisa hidup mandiri,” katanya.

Halaman
1234
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved