Qanun Otsus Diubah Lagi untuk Kebersamaan

DPRA menegaskan komitmennya untuk menyahuti aspirasi kabupaten/kota agar bisa kembali mengelola sebagian dana otonomi

Qanun Otsus Diubah Lagi untuk Kebersamaan
KETUA pansus perubahan Qanun Otsus Effendi bersama anggota dan para bupati walikota foto bersama usai acara RDPU di gedung utama DPRA, Selasa (9/10).

Bupati Abdya ini juga menyampaikan masukan untuk penyempurnaan perubahan ketiga qanun migas dan dana otsus yang akan disahkan DPRA. Terkait pasal pembagian kuota dana otsus bagi kabupaten/kota sebesar 40 dan 60 persen bagi provinsi, menurut dia harus ditegaskan bahwa tidak ada kata paling sedikit dan paling banyak. Kemudian usulan dana otsus harus Rp 500 juta, karena program pemberdayaan ekonomi hanya dibutuhkan Rp 50-100 juta untuk satu kelompok.

“Bahasa hukum itu harus tegas, lugas dan jelas, tidak boleh ada pasal karet, yang bisa ditarik dan dikendorkan sesuai dengan kepentingannya. Bahasa hukum itu mengikat semua pihak, tidak boleh ada multi tafsirnya sehingga membuat orang bermain di isi pasal tersebut,” tegas Akmal.

Oleh karena itu, apabila ditemukan ada isi pasal dan ayat dalam qanun yang masih belum tegas dan jelas, Pansus Dewan harus mengubahnya ke dalam bahas yang jelas, lugas dan tegas, serta mudah dimengerti dan dipahamai masyarakat.

Aminullah Usman Ingin Percantik Ibu Kota Provinsi
Dalam draf perubahan ketiga Qanun Dana Migas dan Otsus, Pemerintah Aceh akan memberikan alokasi dana otsus sebesar 1 persen untuk pembangunan kawasan Ibu kota provinsi. Kebijakan itu disambut baik Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman.

Menurutnya, pembagian dana migas dan otsus sebesar 40 persen kepada kabupaten/kota sangat tidak memadai untuk membangun prasarana dan sarana perkotaan, terutama yang berada di bukota provinsi. Misalnya untuk penanganan sampah, air besih, pemberdayaan ekonomi masyarakat, taman kota, penghijauan, drainase, menata sungai menjadi lokasi wisata kuliner, dan lainnya.

“Anggaran sebesar 1 persen dari pagu dana otsus yang akan diberikan Pemerintah Aceh kepada Kota Banda Aceh akan kita gunakan untuk membangun prasarana dan sarana perkotaan. Di antaranya, penanganan sampah, air bersih dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” kata Aminullah.

Dia sampaikan, selama ini Pemko Banda Aceh harus selalu menambah kapasitas produksi air bersih, karena air bersih merupakan kebutuhan pokok yang harus disediakan oleh pemerintah dalam jumlah yang cukup banyak.

“Permintaan air bersih sama seperti permintaan jaringan listrik. Setiap ada pembangunan perumahan, pertokoan, kawasan bisnis, sudah pasti butuh jaringan air PDAM dan listrik,” ujarnya.

Demikian juga dengan masalah sampah. Aminullah menyebutkan, volume sampah di Banda Aceh terus bertambah, antara 200-300 ton/hari. Apalagi pada musim panen buah-buahan, saat ada acara perta rakyat dan keramaian, seperti pameran dan lainnya, volume sampah bisa meningkat mencapai 100 persen.

“Karena itu diperlukan tambahan armada dan jumlah personel yang banyak. Untuk penambahan armada dan jumlah personel kebersihan, butuh dana yang besar,” imbuh Wali Kota Banda Aceh ini.

Halaman
1234
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved