Salam

Pemerintah Mulai Serius Soal Korupsi

Pemerintah tampaknya mulai serius alias tidak main-main dalam menangani kasus korupsi di negeri

Pemerintah Mulai Serius Soal Korupsi
Tersangka kasus gratifikasi DPRD Kota Malang menggunakan rompi oranye usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Senin (3/9/2018). KPK menetapkan status tersangka kepada 22 anggota DPRD Kota Malang sebagai bagian dari pengembangan penyidikan dalam perkara dugaan suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Pemerintah tampaknya mulai serius alias tidak main-main dalam menangani kasus korupsi di negeri ini. Hal itu dibuktikan dengan upaya Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Maksudnya, dengan keluarnya PP 43/2018 tersebut, masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai dugaan korupsi akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk piagam dan premi yang besarannya maksimal Rp 200 juta.

Pasal 17 ayat (1) PP 43/2018 menyebutkan, besaran premi diberikan sebesar dua permil dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara. “Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta),” demikian bunyi pasal 17 ayat (2) PP tersebut, seperti dikutip dari laman Setneg.go.id, Selasa (9/10).

Sementara untuk pelapor tindak pidana korupsi berupa suap, besar premi yang diberikan sebesar dua permil dari nilai uang suap dan/atau uang dari hasil lelang barang rampasan dengan nilai maksimal Rp 10 juta.

Peraturan tersebut diteken Presiden Joko Widodo dan diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada 18 September 2018. PP 43/2018 itu telah masuk dalam lembaran negara RI tahun 2018 nomor 157.

Menurut PP 43/2018 itu, masyarakat dapat memberikan informasi mengenai dugaan tindak pidana korupsi kepada pejabat yang berwenang pada badan publik atau pun penegak hukum. Pemberian informasi kepada penegak hukum dapat berbentuk laporan tertulis atau lisan, baik melalui media elektronik maupun nonelektronik.

Laporan mengenai dugaan korupsi harus sedikit memuat identitas pelapor dan uraian mengenai fakta tentang dugaan telah terjadi korupsi. Pelapor juga wajib melampirkan fotokopi KTP atau identitas diri lain dan dokumen atau keterangan terkait tindak pidana korupsi yang dilaporkan.

Nantinya, pelapor juga berhak mengajukan pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum. Setelah melaporkan, pelapor juga berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Namun, dalam PP 43/2018 itu disebutkan, setiap pelapor kasus korupsi yang menerima penghargaan harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Salah satunya, mendapat penilaian dari penegak hukum.

Penegak hukum akan melakukan penilaian terhadap tingkat kebenaran laporan yang disampaikan oleh pelapor dalam upaya pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi.

Dalam memberikan penilaian, penegak hukum mempertimbangkan peran aktif pelapor dalam mengungkap tindak pidana korupsi, kualitas data laporan atau alat bukti, dan risiko bagi pelapor.

Kita tentu saja menyambut baik upaya pemerintah dalam hal memberikan hadiah kepada para pelapor kasus korupsi ini. Sebab, tanpa adanya keterlibatan masyarakat kasus korupsi akan sangat sulit terbongkar, apalagi jika ada oknum penegak hukum ikut bermain di dalamnya.

Pemberian hadiah ini juga akan menjadi perangsang bagi masyarakat yang memang antitindakan korupsi tersebut. Sehingga nantinya para pelapor akan mendapat dua keuntungan sekaligus, yaitu korupsi bisa terberantas, hadiah juga bisa diperoleh.

Tetapi harus diingat, jangan sekali-kali menyebar fitnah dalam memberikan laporan terhadap kasus korupsi tersebut. Sebab, tindakan itu berdosa dan juga bisa tuntut hukuman pidana. Nah?

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved