Dana Rp 650 M Cacat Administrasi

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh untuk mengusut tuntas dana bantuan sosial

Dana Rp 650 M Cacat Administrasi
ALFIAN, Koordinator MaTA

* Karena tak Masuk KUA-PPAS

BANDA ACEH - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh untuk mengusut tuntas dana bantuan sosial untuk eks kombatan GAM yang disebut-sebut diselewengkan. Menurut MaTA, jika benar dana sebesar itu tak masuk dokumen KUA-PPAS APBA 2013, maka pengganggaran dana itu cacat administrasi.

Pendapat itu disampaikan Koordinator MaTA, Alfian saat diwawancarai Serambi kemarin, terkait berita sebelumnya, Dana Rp 650 M tak Masuk KUA-PPAS.

Seperti diketahui, pengakuan mengejutkan itu disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Dr Chaerul Amir MH saat berkunjung ke Kantor Harian Serambi Indonesia, Kamis (11/10) atau sehari sebelum posisinya digantikan oleh Irdam SH MH.

“Jika memang benar paket Rp 650 miliar itu tidak masuk dalam KUA-PPAS, maka penganggaran dana sebesar itu cacat administrasi. Ini jelas pelanggaran terhadap perencanaan dan penganggaran daerah. Harusnya itu menjadi temuan Kejati Aceh,” kata Alfian.

Alfian menambahkan, fakta dan temuan ini jelas menjadi landasan awal Kejati Aceh untuk melanjutkan ke tahap penyidikan. Kasus ini perlu diusut secara utuh dan harus diungkap ke publik oleh Kejati Aceh.

Selanjutnya, jika memang Kejati Aceh terkendala dalam penyidikan maka dapat meminta supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga KPK akan turun tangan dan ada kepastian hukum terhadap kasus dugaan penyelewengan dana tersebut. “Ini harus segera dilakukan oleh Kejati Aceh demi mengungkap kasus dugaan penyelewaengan dana ini,” katanya.

Masih menurut Alfian, tidak masuknya anggaran Rp 650 miliar melalui KUA-PPAS jelas menandakan perencanaa Pemerintah Aceh saat itu sangat rusak dan seakan-akan uang Aceh dikendalikan oleh pihak tertentu, sehingga anggaran tidak lagi melalui mekanisme yang ada.

“Publik berkewajiban mengawasi paket kasus yang sedang dalam penyelidikan Kejati Aceh. Sehingga, kasusnya terungkap secara utuh tanpa mengabaikan aktor-aktor pelaku,” kata Alfian.

MaTA secara konsisten mengawal terhadap pengusutan kasus tersebut, karena dari segi anggarannya besar dan pelakunya juga masuk ke ranah korupsi politik. “Oleh karena itu menjadi dasar kami berharap kasus ini dapat disupervisi KPK. Kita akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas,” pungkas Alfian.

Seperti diketahui, isu penyelewengan dana Rp 650 miliar ini awalnya mencuat ke permukaan dalam debat calon gubernur/wakil gubernur Aceh pada Pilkada 2017. Kala itu, pengelolaan dana hibah tersebut dipersoalkan oleh calon gubernur (cagub) nomor urut 2, yakni Zakaria Saman (Apa Karya) kepada cagub nomor 4, dr Zaini Abdullah selaku calon gubernur petahana.

Kemudian pada 24 Januari 2017, LSM Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh melaporkan kasus itu ke Kejati Aceh. Setahun telah berlalu, tapi kasus tersebut belum juga selesai. Bahkan, LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) juga pernah meminta lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut kasus yang melibatkan banyak pihak itu.(dan)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved