Jaksa Agung Ganti Kajati Aceh

Jaksa Agung, HM Prasetyo melantik Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Irdam SH MH menggantikan Dr Chaerul Amir SH MH

Jaksa Agung Ganti Kajati Aceh
Kajati Aceh Irdam SH MH

BANDA ACEH - Jaksa Agung, HM Prasetyo melantik Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Irdam SH MH menggantikan Dr Chaerul Amir SH MH yang dipromosi menjadi Direktur Ekonomi dan Keuangan pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejagung RI. Prosesi pelantikan berlangsung di Kejagung RI, Jakarta Selatan, Jumat (12/10).

Pelantikan Irdam bersamaan dengan enam Kajati di provinsi lain termasuk delapan pejabat eselon II. Adapun keenam Kajati provinsi lain yaitu Kajati Sulawesi Tengah, M Rum, Kajati Sulawesi Tenggara, Mudim Aristo, Kajati Banten, Happy Hadiastuty, Kajati Kalimantan Barat, Baginda Polin Lumban Gaol, dan Kajati Bengkulu, Amandra Syah Arwan.

Sebagai informasi, selama ini Irdam menjabat sebagai Wakil Kajati Sumatera Barat di Padang. Dalam rotasi kali ini, dia mendapat kepercayaan untuk memimpin Kajati Aceh menggantikan Chaerul Amir yang telah menjabat sejak 23 Oktober 2017. Dari informasi yang dihimpun Serambi, selama menjadi jaksa, Irdam belum pernah bertugas di Aceh.

Sebelum melantik, Jaksa Agung Prasetyo terlebih dahulu melakukan pengambilan sumpah jabatan dan dilanjutkan dengan tanda tangan serta serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat yang baru. Pelantikan tersebut turut disaksikan pejabat tinggi di lembaga insan adhyaksa tersebut.

Jaksa Agung, Prasetyo dalam sambutan menyampaikan pentingnya pembangunan kapasitas, integritas, dan kapabilitas aparat penegak hukum. “Peraturan perundang-undangan disusun dan dirumuskan tidak ada artinya bila tidak didukung dan dilaksanakan oleh penegak hukum yang kapabel, profesional, dan jujur,” kata Prasetyo sebagaimana dikutip kompas.com.

Selain melantik Kajati, dalam kesempatan yang sama Jaksa Agung juga melantik pejabat eselon II lainnya yaitu Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Syafrudin, Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Bambang Sugeng Rukmono, Direktur Tindak Pidana lainnya terhadap orang dan harta benda pada Jampidum, Sampe Tuah, dan Direktur Ekonomi dan Keuangan pada Jamintel, Chaerul Amir.

Kemudian Kepala Pusat Penerangan Hukum pada Jamintel, Mukri, Kepala Biro Perlengkapan pada Jambin, Didik Istiyanta, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan pada Jambin, Amran, dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan pada Badan Diklat, Sulijati.(mas)

perjalanan kasus
* Isu penyelewengan dana Rp 650 miliar mencuat ketika debat calon gubernur/wakil gubernur Aceh pada Pilkada 2017
* Pengelolaan dana hibah tersebut dipersoalkan oleh calon gubernur (cagub) nomor urut 2, yakni Zakaria Saman (Apa Karya) kepada cagub nomor 4, dr Zaini Abdullah selaku calon gubernur petahana
* Pada 24 Januari 2017, LSM Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh melaporkan kasus itu ke Kejati Aceh namun setahun telah berlalu, tapi kasus tersebut belum juga selesai
* LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) juga pernah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut kasus yang melibatkan banyak pihak itu.

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help