Pemerintah Diminta Responsif Gender

Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Subulussalam Dewita Karya meminta agar segala kebijakan dan program

Pemerintah Diminta Responsif Gender
DEWITA KARYA, Ketua DPD PAN Subulussalam

SUBULUSSALAM - Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Subulussalam Dewita Karya meminta agar segala kebijakan dan program yang dilaksanakan pemerintah setempat pro terhadap kesetaraan gender. Hal itu disampaikan Dewita Karya kepada Serambi, Jumat (12/10) terkait akan adanya pembahasan APBK 2019 di Kota Sada Kata itu.

Menurut Dewita, Subulussalam sebenarnya telah memiliki qanun soal pengarusutamaan gender Nomor 21 tahun 2010. Namun menurutnya hal ini perlu didorong agar bisa diimplementasikan lagi. Sebab, kata Dewita, pada tahun 2012, perempuan di Kota Subulussalam dilibatkan dalam kegiatan perencanaan program melalui Musyawarah Rencana Aksi Perempuan (Musrena).

”Sayangnya kegiatan itu hanya sekali setelahnya nyaris tak pernah ada, ini sangat miris padahal qanun pengarusutamaan gender telah ada,” ujar Dewita. Perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan.

“Oleh karena itu, proses perencanaan dan penganggaran harus responsif gender,”ujar Dewita. Karenanya, Dewita meminta komitmen pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Sebab, selama ini pengambil keputusan sering kali tidak menyadari bahwa keputusan atau kebijakan bersifat netral gender.

Artinya, hanya memperhatikan sudut pandang tugas dan fungsi dari sebuah instansi atau prioritas nasional tanpa melihat adanya kelompok yang terlibat dan pengguna manfaat. Dewita mencontohkan pembangunan fasilitas publik yang sejatinya memperhatikan kebutuhan perempuan. Misalnya di kantor pemerintahan atau fasilitas publik harus menyediakan sarana untuk wanita hamil, menyusui dan lainnya.

“Ini bagian dari contoh, masih banyak lagi program pro gender yang perlu didorong untuk dilaksanakan termasuk soal bencana dan sosial karena dalam bencana dan sosial perempuan kerap menjadi objek,” sebut Dewita.(lid)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved