Pemkab Ancam Tegur Keuchik

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara menegaskan akan mengirimkan surat teguran kepada keuchik yang belum menyerahkan laporan

Pemkab Ancam Tegur Keuchik
SERAMBINEWS.COM/RIZWAN
Sidang LPJ akhir jabatan bupati di gedung dewan Aceh Barat, Selasa (3/10/2017). 

* Jika tak Buat LPJ Dana Desa

* 33 Desa tak Bisa Cairkan Tahap II

LHOKSUKON - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara menegaskan akan mengirimkan surat teguran kepada keuchik yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana desa tahap I. Pasalnya, hingga Jumat (12/10) kemarin, sebanyak 33 desa dari 852 gampong di Aceh Utara tak bisa mencairkan dana desa tahap II, karena belum mengajukan laporan realisasi penggunaan dana tahap pertama.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPM PP dan KB) Aceh Utara sudah meminta para camat untuk menyampaikan kepada keuchik agar laporan realisasi dana desa tahap I dapat segera diserahkan sebelum pekan ketiga Oktober 2018.

Untuk diketahui, jumlah dana desa tahun 2018 mencapai Rp 661,6 miliar untuk 852 desa dari 27 kecamatan di Aceh Utara. Dari jumlah itu, Rp 562,2 miliar berasal dari pemerintah pusat. Sedangkan sisanya sebesar Rp 99,3 miliar berasal dari APBK Aceh Utara atau Alokasi Dana Gampong (ADG). Jumlah ini memang menurun jika dibanding dengan anggaran tahun 2017 yang mencapai Rp 743 miliar.

“Sepekan yang lalu, kita sudah menyampaikan hal itu kepada camat melalui surat untuk diteruskan ke keuchik, agar segera menyampaikan laporan realisasi tahap pertama, sehingga dana tahap kedua sebesar 40 persen dapat segera dicairkan,” kata Plt Kepala DPM PP dan KB Aceh Utara, Mawardi kepada Serambi, Jumat (12/10).

Mawardi menjelaskan, sebenarnya pihak dinas tidak perlu harus menyampaikan surat permintaan kepada keuchik untuk menyampaikan laporan realisasi dana tahap pertama, karena itu sudah menjadi ketentuan dan para keuchik juga sudah memahaminya. “Tapi, karena kita ingin semua desa bisa mencairkan dana bantuan sehingga pembangunan di gampong mereka tidak terhenti, makanya kita sengaja kirim surat permintaan ini,” ujarnya. “Jika dalam waktu dekat, keuchik tidak juga mengirim laporan realisasi itu, maka akan kita sampaikan surat teguran pertama,” tegas dia.

Disebutkan Mawardi, dari sekitar Rp 300 miliar dana yang sudah ditransfer ke desa, baru sebagian kecil yang baru ada laporan realisasi penggunaannya. Kondisi ini, ulas dia, sangat mengkhawatirkan, karena bila pencairan dana tahap kedua terhambat, maka akan berdampak pada pencairan tahap ketiga nantinya. “Jadi, laporan realisasi tersebut harus kita sampaikan ke pemerintah pusat. Jika tak ada laporan itu, maka dana tahap ketiga tidak akan ditransfer oleh pusat,” tukasnya.

Mawardi membeberkan, ke-33 desa yang belum melaporkan realisasi penggunaan dana tahap pertama tersebar di sejumlah kecamatan, meliputi Kecamatan Tanah Luas, Tanah Jambo Aye, Lhoksukon, dan beberapa desa di kecamatan lainnya.

Satu Desa belum Ajukan APBG
PADA bagian lain, Plt Kepala DPM PP dan KB Aceh Utara, Mawardi mengungkapkan, dari 11 desa sebelumnya terlambat pencairan dana tahap pertama, hingga kemarin, masih tersisa satu desa lagi yang tak bisa mencairkannya, karena belum mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). Desa tersebut adalah, Lhok Bintang Hu, Kecamatan Tanah Jambo Aye. “Penyebabnya karena ada persoalan dengan tuha peut di desa tersebut. Jadi, kalau dana tahap pertama belum bisa dicairkan, maka dana tahap lainnya secara otomatis juga tak bisa dicairkan,” pungkas Mawardi.(jaf)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help